Operasional Bus Trans Metro Pekanbaru

Masih Ditanggung APBD Rp1,5 M Sebulan


Rabu, 27 April 2016 - 02:45:40 WIB
Masih Ditanggung  APBD Rp1,5 M Sebulan Biaya operasional 75 unit bus penumpang Trans Metro Pekanbaru (TMP) hingga kini masih ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru sebesar Rp1,5 miliar sebulan.

PEKANBARU, HALUAN — Biaya operasional 75 unit bus penumpang Trans Metro Pekanbaru (TMP) hingga kini masih ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru karena dipergunakan sebagai angkutan umum massal daerah setempat.

Direktur Utama Peru­saha­an Daerah (PD) Pemba­ngu­nan, Heri Susanto di Pekan­baru, Senin (25/4), menga­takan, setiap bulan setidaknya 50 unit bus TMP beroperasi dan membutuhkan biaya se­besar Rp2,5 miliar.

“Hasil penjualan tiket per orang kini sebesar Rp3.500 per penumpang, maka kita dapatkan total hampir Rp1 miliar per bulan. Sedangkan pengeluaran kita sekitar Rp­2,5 miliar. Jadi sisanya me­mang masih nombok,” ka­tanya.

Ia berujar PD Pemba­ngu­nan ditunjuk sebagai penge­lola puluhan unit bus TMP harus mengeluarkan biaya yang begitu besar karena harus menanggung berbagai biaya antara lain bahan bakar minyak dan membayar honor karyawan.

Masih Dalam Undang-Undang Nomor  22/2009 ten­tang Lalu Lintas dan Angku­tan Jalan dijelaskan bahwa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

“Jadi meski telah lama kita telah mengoperasikan ang­kutan massal, tapi masih di­sub­sidi Pemerintah Kota (Pem­­ko) Pekanbaru sesuai amanah undang-undang kare­na kewajiban pemerintah dae­rah untuk sediakan angku­tan,” katanya.

Heri mengatakan, saat ini rata-rata penumpang bus TMP dalam satu hari berkisar antara 9.000 sampai 10 ribu orang dengan tujuh trayek seperti Pelita Pantai-Jalan Jenderal Sudirman-Bandara SSQ II-Jalan Kaharuddin Nasution-Jalan Pasir Putih-Perumnas Pandau.

Apalagi pemko sudah me­ng­implementasikan pe­ne­rapkan Kamis Bersih Tanpa Polusi Asap (Kasih Papa) dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingku­ngan Pemko Pekanbaru tidak memakai kendaraan pribadi.

“Kita berharap penam­bahan halte dari emko melalui instansi terkait dengan cara mengajak swasta karena saat ini jumlah halte belum mema­dai. Bisa dengan berikan pe­masangan iklan gratis, agar mereka mendukung program angkutan massal ini,” ka­tanya.(h/ant/hai)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 12 Juni 2020 - 16:10:06 WIB

    Pantai Carolina Padang Masih Sepi Pengunjung Meski Normal Baru Sudah Diterapkan

    Pantai Carolina Padang Masih Sepi Pengunjung Meski Normal Baru Sudah Diterapkan HARIANHALUAN.COM - Objek wisata Pantai Carolina di Bungus Teluk Kabung Padang masih sepi dari pengunjung kendati Sumatera Barat sudah memasuki new normal..
  • Sabtu, 26 November 2016 - 01:12:21 WIB

    Masih Ada Guru Bergaji Rp300 Ribu

    PEKANBARU, HALUAN — Dinas Pendidikan Kota Pekan­baru, Provinsi Riau, mengakui hingga kini masih ada guru yang berpenghasilan Rp300 ribu per bulan di wilayah setempat..
  • Senin, 07 November 2016 - 00:30:33 WIB

    Gelper Masih Beroperasi, Kinerja Polisi Dinilai Lemah

    PEKANBARU, HA­LUAN — Kalangan DPRD Pekanbaru menilai jika kinerja Polda Riau masih lemah dalam mem­brangus judi gelang­gang permainan (Gel­per) yang masih ber­operasi di Kota Pekan­baru. Judi Gelper masih saja tetap b.
  • Kamis, 08 September 2016 - 01:31:02 WIB

    Ranperda RPJMD Bengkalis Masih Kabur

    BENGKALIS, HALUAN — Kelanjutan pa­ripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ka­bupaten Bengkalis 2016-2021, hingga Rabu (7/9) masi.
  • Rabu, 24 Agustus 2016 - 03:44:59 WIB

    Kepri Masih Tanpa Wagub, Gubernur Dikhawatirkan Kewalahan

    Kepri Masih Tanpa Wagub, Gubernur Dikhawatirkan Kewalahan BATAM, HALUAN — Politisi senior Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Kepri, Amir Hakim mengatakan bahwa pengisian posisi Wakil Gubernur (Wagub) Kepri sifatnya mendesak, demi keberlanjutan roda pemerintahan. Alasan ya.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]