Ahokrasi dan Dehidrasi Demokrasi


Rabu, 27 April 2016 - 03:05:19 WIB
Ahokrasi dan Dehidrasi Demokrasi

Saya tidak terlalu suka bicara politik dalam perspektif yang terlalu serius. Selain domain saya bukanlah di bidang ini, baik secara teoritik maupun secara praktik, beberapa waktu belakangan saya juga sempat berfikiran bahwa bicara politik lebih banyak implikasi permusuhannya ketimbang topik-topik lain.

Kendati demikian, ka­dang-kadang ada juga be­be­rapa objek menarik yang memikat jari saya untuk me­nu­lis, termasuk soal jalur independen yang lagi-lagi ditekankan oleh Ahok dan ko­munitas fans pen­dukung­nya.

Sebenarnya, jauh hari se­be­lum tarik ulur dukungan PDIP terhadap Ahok, Nas­dem terlebih dahulu sudah curi start mengarahkan duku­ngan kepada pencalonan Ba­su­ki Tjahya Purnama. Dekla­rasi dukungan terhadap Ahok  di­berikan secara resmi oleh DPD Partai Nasdem  DKI Jakarta dan dilangsungkan secara live di stasiun televisi yang juga menjadi corong partai, tanpa kehadiran Ahok secara langsung ketika itu.

Dengan berbagai pertim­bangan standard yang selama ini sering kita dengar tentang “kehebatan” Ahok, Nasdem tanpa ragu-ragu memberikan dukungan partai untuk penca­lonan mantan Bupati Beli­tung Timur ini, terlepas apa­pun reaksi yang akan diberi­kan oleh Ahok setelah itu tentunya. Nasdem dengan gamblang menyatakan bahwa dukungan untuk Ahok adalah dukungan tanpa ikatan alias Nasdem tidak berharap agar salah satu kadernya dipinang sebagai pendamping atau syarat-syarat politik lainya yang biasa dikenal sebagai bagian intrinsik dalam tran­saksi politik.

Lalu beberapa waktu ke­mu­dian, gaung pem­be­rita­anya lenyap begitu saja, mak­lum cuma digembar-gem­borkan secara masif dalam waktu yang singkat dan di­ulang-ulang di stasiun televisi yang sama. Sehingga berbagai isu baru muncul meniban ruang publik dengan cepat. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah Ahok, dan lagi- lagi Ahok semata. Perihal infor­masi keberlanjutan dukungan Nasdem terhadap Ahok dan seperti apa follow up  kedua belah pihak nampaknya hi­lang begitu saja.

Meskipun ketika itu, te­man Ahok dan pasukannya sempat diminta keterangan perihal dukungan partai Nas­dem. Tapi point utama ja­wabanya sudah jelas bahwa hal itu tidak terlalu banyak memberi pengaruh kepada “tujuan awal” didirikannya Teman Ahok, yakni mengu­sung pencalonan Ahok dalam jalur independen  dengan sejumlah KTP yang telah ditetapkan dan dijanjikan. Jawaban tersebut sebenarnya dengan jelas sudah memberi pesan politik kepada public bahwa jalur independen ada­lah jalur yang berkemung­kinan akan diambil Ahok dan banyak sedikitnya dianggap akan memberi guarantee po­litik yang lebih dari yang diberikan oleh partai.

Boleh jadi maksud ideal­nya adalah untuk memper­ta­hankan originalitas ke­pe­mim­pinan politik Ahok alias tidak terlalu banyak dicederai oleh negosiasi dan lobby-lobby transaksional dengan partai yang kemudian di­anggap bisa membuat sang Ahok menjauh dari visi, misi, dan gaya kepemimpinanya. Sehingga dengan tetap mem­per­tahankan “political com­mu­nity endurance” dari Te­man Ahok, bahkan belaka­ngan terlihat semakin me­ning­katkan masivitas pergera­kannya, maka Ahok akan memiliki “bargaining posi­tion” sangat tinggi terhadap banyak partai yang belaka­ngan mulai tergiur mengusung beliau pada Pilkada Jakarta 2017.

Lebih dari itu, nampaknya Teman Ahok bukan sekedar  komunitas pengumpul KTP dan benteng pertahanan dari rayuan partai-partai, tapi juga sebagai komunitas dan mesin politik quasi-partai yang akan mengokohkan posisi politik Ahok, tidak hanya di mata partai-partai, tapi juga di mata semua konsituens dan  stake holder  Pilkada Jakarta. Arti­nya, meskipun labelnya hanya komunitas atau kumpulan para fans fanatic dan pen­dukung kelas satu, tapi secara politis dan fungsional, komu­nitas ini justru bernilai lebih dari sebuah partai lantaran akan menjadi kendaraan (ja­lur independen) sekaligus vote getter dan vote aglome­ra­tor. Bahkan dalam kontek tertentu, nilai jualnya jauh lebih valuable  dibanding dukungan partai secara orga­nisasional, karena komunitas memiliki bukti riil (nyata) atas KTP para pendukung Ahok.

Saya kira, kondisi inilah yang membuat Ahok nyaman de­ngan pilihan semacam ini, apa­lagi jumlah KTP sudah me­lebihi target  kebutuhan mi­nimal. Ujungnya sudah bi­sa ditebak, Ahok ingin mene­gaskan bahwa penca­lo­nannya adalah inisiasi sendiri yang hanya boleh diboncengi oleh kepentingan-kepenti­ngan yang telah beliau Acc. Dengan lain perkataan, jika jalur ini akhirnya menemui ti­tik “men­jadi”, maka Ahok akan benar-benar leluasa ber­buat sesuai yang beliau ingin­kan dan kepentingan-ke­pen­tingan yang ikut terba­wa ke dalam kepemim­pinan­nya ada­lah juga kepentingan-ke­pen­tingan yang benar-be­nar pu­re “Ahok Banget”, bu­kan ke­pentingan-kepentingan yang datang dari luar konteks itu.

Dengan demikian, siapa­pun calon wakil yang akan mendekat kepada beliau di­pas­tikan tidak akan berani membawa banyak amunisi kepentingan, apalagi kepen­tingan partai yang menyo­rongkanya. So pendek kata, yang diinginkan Ahok dalam pencalonan kali ini dan paska terpilih nanti (jika terpilih lagi) adalah keleluasaan, ter­le­pas apapun “makna ekono­mi politik” dibalik kata “kele­luasaan” tersebut. Dan jika keleluasaan tersebut ter­nya­ta bermotivasi ingin menjadi “the only one in the town”,  ingin menerapkan ahokrasi secara utuh tanpa mem­per­tim­bangkan pihak lain, maka saya kira Ahok layak dina­sehati. Karena sebagaimana diingatkan Lord Action, “ab­so­lute power tends to corrupt absolutely”.

Lalu apakah logika Ahok ini bisa dimaknai sebagai deparpolisasi? Apakah akan berimbas kurang baik kepada proses demokratisasi? Jika Ahok maju melalui jalur inde­penden dan terpilih, kemu­dian menjalankan tugasnya sebagaimana seorang kepala daerah yang tunduk kepada undang-undang dan keten­tuan-ketentuan yang ada, se­jati­nya tidak ada masalah. Yang agak sedikit meng­gang­gu adalah pernyataan Ahok yang berbunyi: “Saya akan buktikan, bahwa tanpa partai pun, sebagai kepala daerah, selama didukung oleh rakyat dan bukan bertang­gung­ja­wab kepada DPRD, saya tetap bisa jalankan program untuk kesejahteraan rakyat Jakarta.

Menurut saya, inilah se­sum­­bar Gubernur DKI Ja­kar­ta Basuki Tjahaja Purna­­ma yang sedikit perlu dilurus­kan, yakni menafikan partai dan menolak bekerja sama dengan DPRD. Legislatif lokal ada­lah presensi dan representasi sehari-hari dari rakyat da­erah. Jika lembaga ini ber­ma­salah, maka bukan relasi ek­sekutif dan legislatif daerah yang sejatinya diputus, tapi level representativeness DP­RD yang harus diting­katkan. Dengan kata lain, jika lembaga la­gislatif terserang de­hidrasi, ke­kurangan cairan yang mem­buat mereka kurang men­cair dengan kepentingan pe­milih, tentu bukan lemba­ga­nya yang diberangus, tapi se­­gera dibe­rikan cairan se­cu­kup­nya.

Karena jika pendapat Ahok didukung, maka publik sedang memberikan check kosong alias memberi ruang dan keleluasaan yang sangat besar kepada Ahok (executive heavy). Bukan kah model kekuasaan semacam ini yang kita tolak dari Orde Baru? Lalu bagaimana caranya Ahok bisa bertanggung jawab secara langsung kepada rak­yat? Melalui media yang telah disortir konten-kontenya? Atau melalui transparansi penggunaan anggaran? Bu­kan­kah hal ini wajib dilaku­kan pemerintah daerah, tanpa harus menghubungkannya de­ngan urusan  legislatif da­erah dan partai-partai? Meng­hilangkan partai dan DPRD sama saja dengan mem­bera­ngus demokrasi. Sa­ya sampai saat ini belum menemukan teori demokrasi yang sanggup menafikan keha­di­ran partai dan lembaga le­gislatif. Semo­ga Ahok pu­nya referensi yang belum saya te­mukan tersebut. Salam Ko­pi. (*)

 

RONNY P SASMITA
(Analis Senior Financeroll Indonesia)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]