Jadi Saksi Kasus Proyek Pengadaan Air Bersih

Ali Mukhni Mengaku Tidak Tahu Banyak


Rabu, 27 April 2016 - 03:56:48 WIB
Ali Mukhni Mengaku Tidak Tahu Banyak Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni, saat memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Padang, Selasa (26/4), dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan air bersih di kabupaten tersebut. (ISHAQ)

PADANG, HALUAN — Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, mengaku tidak tahu banyak soal proyek pengadaan air bersih di Asam Pulau dan Tandikek 2011 lalu. Hal itu disampaikannya dalam keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan ko­rupsi pengadaan air bersih de­ngan terdakwa Mantan Kepala Dinas PU Padangpariaman, Zainir, dan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran (KPA) proyek tersebut, Oyer Putra.

Dalam keterangannya, Ali Mukhni mengatakan bahwa ia baru dua bulan dilantik sebagai Bupati Padangpariaman (pe­riode pertama) ketika proyek itu baru dimulai pada 2011 lalu. “Saya dilantik Oktober 2010. Tidak banyak yang saya tahu soal proyek tersebut,” kata Ali di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Badrun Zaini dan didampingi hakim anggota Fahmiron dan Emriya.

Selanjutnya, berbagai per­tanyaan yang dilontarkan kepada Ali, baik dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Pendamping Hukum (PH) para terdakwa, lebih sering ditanggapi dengan jawaban tidak tahu dan lupa. Padahal, nilai proyek pengadaan air bersih di dua titik itu mencapai Rp18 miliar.

Atas pernyataan Ali, Putri Deyesi Rizki selaku PH ter­dakwa mengaku tidak habis pi­kir atas ketidaktahuan seorang kepala daerah atas proyek dengan nilai yang cukup besar. “Mana mungkin proyek se­be­sar itu tidak diketahui seorang bupatu. Bukankah segala ben­tuk pengajuan untuk me­m­peroleh dana pembangunan itu melalui Bupati, tidak mungki kepala dinas saja,” tanyanya.

Selanjutnya dalam kete­rangannya, Ali mengaku hanya mengetahui proyek pengadaan air bersih di Asam Pulau dan Tandikek setelah proyek ter­sebut berjalan dan kemudian bermasalah. Selain itu, ia ha­nya pernah meninjau proyek yang berada di Asam Pulau, sedangkan di Tandikek ia tak pernah meninjaunya.

Sedangkan untuk serah terima proyek tersebut dari Dinas PU ke PDAM Padang Pariaman, Ali mengaku tidak pernah melakukannya secara sah karena tidak jelas aturan apakah benar ia yang harus menandatangani serah terima tersebut.

“Seingat saya waktu itu, Dirut PDAM datang membawa berkas serah terima, saya tanda tangani, tapi setelah itu saya tanyakan, apa ada aturannya saya yang harus me­nan­da­tangani, kalau saya minta di­lam­pirkan. Tapi Dirut PDAM saat itu tidak bisa menjelaskan aturannya, sehingga tanda tangan pada berkas itu saya silangi,” kata Ali lagi.

Selebihnya, Ali juga me­ngaku tidak tahu dan me­nge­nal rekanan dalam proyek pengadaan air bersih tersebut. Dan menurut pengetahuannya, hingga saat ini proyek itu me­mang belum diserahterimakan.

Sementara itu, Resmen, salah seorang JPU dalam ka­sus ini mengatakan, ke­te­ra­ngan saksi dalam kasus ini belum ke arah menjadikan saksi sebagai tersangka, karena JPU fokus pada keterangan yang menjelaskan keterlibatan terdakwa dalam kasus, bu­kannya peran saksi dalam kasus tersebut.

“Sesuai keterangan saksi tadi bahwa yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Kepala Dinas PU dan KPA sendiri,” ujar Resmen.

Sebelumnya dalam dak­waan yang dibacakan JPU, dijelaskan bahwa pada awal Mei 2011, Zainir selaku Ke­pala PU Padang Pariaman menunjuk Budi Mulia sebagai ketua panitia pengadaan ba­rang dan jasa kegiatan di dinas PU Padang tahun 2011. Ke­mudian dila­kukan proses ten­der, namun Zai­nir memanggil Budi Mulia ke rumahnya untuk me­me­nang­kan PT Graha For­tuna Pur­nama dengan alasan persuhaan tersebut teman Zainir.

Proses tender pun digelar pada tanggal 16 Mei 2016, diikuti 32 perusahan dan di­menangkan PT Graha Fortuna Purnama dengan harga pe­nawaran terko­resi sebesar Rp 18.337.598.000. Saat proyek ber­jalan, beberapa kali men­dapat teguran karena ke­ter­lambatan kemajuan fisik pro­yek, namun uang tetap di­cairkan pihak rekanan.

Pada 27 November 2011, terdakwa Oyer Putra (berkas terpisah) mempersiapkan pe­rubahan kontrak, meski sudah dapat diperkirakan rekanan tidak akan mampu me­nye­lesaikan pekerjaan. Atas per­buatan ini, terdakwa diduga telah sengaja memperkaya orang lain yaitu Khosan Kat­sidi dan Ramli atau suatu koorporasi, yaitu PT  Graha Fortuna Purnama dengan ke­uangan negara sebesar Rp 4.469.318.000. (h/isq)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]