Diproduksi Investor Asing

Film Nasional Wajib Memuat Nilai Budaya


Kamis, 28 April 2016 - 04:00:59 WIB
Film Nasional Wajib Memuat Nilai Budaya

Ketua Panja Perfilman Nasional DPR RI Abdul Kha­ris Al Mansari mene­gaskan, Paket Kebijakan Eko­nomi Jilid 10 Presiden Jokowi yang salah satunya mengenai pembukaan 100%  Daftar Negatif In­ves­tasi (DNI) bidang per­filman untuk investasi asing, harus diikuti peraturan per­undang-undangan.

“Untuk me­ngim­ple­men­tasikan kebijakan itu harus didahului dengan pe­r­a­turan perundang-un­da­ngan. BKPM wajib me­nun­da pe­ne­rapan sampai diter­bit­kannya peraturan pelak­sanaannya,” tegas Abdul Kharis kepada wartawan, di Gedung DPR, Selasa (27/4).

Setidaknya dalam atu­ran tersebut secara tegas me­nga­tur kewajibkan in­vestor asing dalam  film yang dipro­duksi wajib memuat nilai-nilai budaya Indonesia yang sejalan dengan Pancasila.

Kemudian wajib me­ng­utamakan pekerja film In­do­nesia dan penggunaan pola kerjasama yang tidak meru­gikan pekerja film sebagai bentuk per­lin­du­ngan tenaga kerja lokal ter­hadap serbuan tenaga kerja asing.

Selain itu, investor asing juga dibebani kewajiban untuk membangun infrastruktur perfilman dan gedung bioskop, terutama di daerah-daerah yang belum mempunyai bioskop untuk menjaga masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Sebab, salah satu kendala dalam memajukan perfilman nasional selama ini adalah terbatas bioskop yang ada di Indonesia. Me­mang kualitas bioskop di Indonesia yang ada saat ini termasuk paling bagus di dunia, tapi jumlahnya masih sedikit dibandingkan po­pulasi pendukuk dan di­samping itu adanya juga di mal-mal yang sulit ter­jang­kau masyarakat kelas me­nengah ke bawah,” jelasnya.

Mengenai revisi UU Per­­­filman, Panja menyadari UU yang ada memiliki be­berapa kelemahan dalam pe­nga­turan tentang per­lindungan dan penghormatan hak cipta film, pendidikan film, tata niaga film, dan penguatan kelembagaan badan per­fil­man Indonesia. Karena itu Panja Komisi X DPR me­ngusulkan akan menyusun revisi UU No.33 tahun 2009 ini sebagai RUU inisiatif DPR RI dalam Prolegnas 2014-2019.

Dengan demikian lanjut Abdul Haris, sambil me­nung­gu proses revisi dan untuk merespon per­ma­salahan dalam rangka mem­berikan dukungan dan per­lindungan kepada film In­donesia, yang berkualitas dan diminati rakyat, maka Panja meminta pemerintah untuk segera menerbitkan pera­turan menteri (Per­men) se­perti penetapan kegiatan dan usaha film, wajib meng­uta­makan film Indonesia dan meng­gu­na­kan SDM dalam negeri, persyaratan dan tata cara pendaftaran dan per­izinan usaha film, tata edar film, pertunjukan film, dan eks­por impor film.  

Selain itu pemerintah harus segera membuat kebi­jakan mengenai system pe­laporan pernjualan tiket yang terintegrasi dan trans­paran, konsultasi dengan Komisi X DPR RI dalam meru­muskan peraturan pe­lak­sanaan UU No.33 ta­hun 2009 tentang film, agar subtansinya dapat menjawab permasalahan perfilman yang ada dan tidak ber­tentangan dengan UU No.33 tahun 2009 tentang film tersebut.

“Merumuskannya pa­ling lambat 3 bulan setelah hasil rekomendasi Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR ini diterima oleh Presiden RI,” pungkasnya. (h/sam)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]