DPRD Rohil Sahkan 6 Ranperda


Kamis, 28 April 2016 - 04:01:55 WIB

ROKAN HILIR, HALUAN—DPRD Kabu­paten Rokan Hilir, mengesahkan sebanyak enam Rancangan Peraturan Daerah dari 20 yang diusulkan oleh Pemkab Rohil menjadi Peraturan Daerah dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Rohil, Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, kemarin.

“Hari ini kita telah mengesahkan enam Ranperda menjadi Perda. Sementara 14 Ranperda lagi belum bisa disahkan, karena dikhawatirkan akan terbentur dengan Ran­cangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jadi untuk sementara kita belum bisa melangkah lebih jauh,” kata Wakil Ketua DPRD Rohil, Syarifuddin, usai memimpin rapat paripurna.

Ia menjelaskan, sebanyak 14 Ranperda yang belum bisa disahkan tersebut akan dila­kukan pembahasan pada sidang kedua. “Kita akan tetap menindaklanjuti pada masa sidang kedua yang akan digelar pada perte­ngahan tahun nanti,” ujar Politisi PKB Rohil itu.

Saat ini, lanjut dia, sebanyak tiga Pansus sudah selesai dibahas.

Masing-masing Pansus itu terdapat lima Ranperda. Sedangkan untuk dua Pansus lagi belum bisa menyampaikan laporan pemba­hasan dalam rapat paripurna, karena masih ada beberapa materi ataupun data yang harus dilengkapi oleh tim pemerintah daerah.

“Proses pembahasan cukup lama dan memakan waktu. Hal ini dikarenakan materi muatan Ranperda yang diajukan harus menyesuaikan pedoman peraturan perun­dang-udangan yang ada,” tuturnya.

Adapun enam Ranperda yang disahkan menjadi Perda di antaranya Perda tentang Penyelenggaraan Warung Internet, Perda Lahan Perlindungan Pertanian dan Keta­hanan Pangan, Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Aset Daerah, kemudian Perda tentang Penye­lenggaraan Kepariwisataan, Perda tentang Pengelolaan Persampahan, dan Perda Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.(zmi)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 05 Mei 2017 - 01:41:39 WIB

    Anggaran DPRD Riau Dinilai Boros

    PEKANBARU, HALUAN - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran menyoroti borosnya anggaran DPRD Riau, namun di sisi lain kinerjanya minim terlihat dari hanya lima peraturan daerah yang selesai pada tahun 2016 dan belum ada p.
  • Jumat, 02 Desember 2016 - 00:24:11 WIB

    Hasil Kerja Pansus Lahan DPRD Riau tak Ditanggapi

    PEKANBARU, Haluan — Komisi A DPRD Riau mengaku kecewa dan menyayangkan sikap aparat penegak hukum di Bumi Lancang Kuning. Hal itu terkait sikap aparat tersebut yang terkesan tidak menanggapi hasil kerja Panitia Khusus Monit.
  • Kamis, 01 Desember 2016 - 00:22:21 WIB

    Sikap Penegak Hukum Kecewakan DPRD

    PEKANBARU, HALUAN – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang terkesan tidak menanggapi hasil kerja Panitia Khusus Monitoring Lahan DPRD Riau terkait perusahaan yang .
  • Jumat, 18 November 2016 - 00:08:04 WIB

    Kasus Perjalanan Fiktif DPRD Melempem

    LINGGA, HALUAN — Ormas Gema Lingga mendesak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Daik Lingga mengusut tuntas kasus dugaan perjalanan fiktif di DPRD Lingga. Gema Lingga menilai kinerja aparat penegak hukum tersebut melem­pem..
  • Senin, 17 Oktober 2016 - 00:27:50 WIB

    DPRD: Izin Lima Perusahaan Sawit Harus Dicabut

    TEMBILAHAN, Haluan — Karena tak ada itikad baik dari pihak perusahaan per­kebunan kelapa sawit yang berkonflik dengan masya­rakat, akhirnya DPRD dan Pemkab Inhil mengeluarkan rekomendasi pembekuan perizinan perusahaan ‘.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]