Kontras Temukan 16 Lokasi Kuburan Massal Korban 1965


Kamis, 28 April 2016 - 04:19:01 WIB

JAKARTA, HALUAN — Ko­or­dinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kon­tras), Haris Azhar, mem­persilahkan pemerintah me­me­riksa temuan pihaknya terkait kuburan massal kor­ban peristiwa 1965.

Hal itu disampaikan Ha­ris menyikapi pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang me­minta bukti kuburan massal korban peristiwa 1965.

Haris menceritakan, pa­da tahun 2007, Kontras per­nah melakukan investigasi langsung ke tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi kuburan massal korban pem­bantaian tahun 1965.

Dari hasil investigasi tersebut, Kontras me­ne­mukan ada 16 lokasi yang bisa diidentifikasi sebagai lokasi kuburan massal, tersebar di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Kami temukan ada 16 lokasi yang terverifikasi. Kami baru update datanya tahun lalu,” ujar Haris saat dihubungi, Selasa (26/4).

Selain melakukan ve­rifikasi, Kontras juga me­ngum­pulkan keterangan dan kesaksian perihal peris­tiwa eksekusi yang terjadi dari warga sekitar. Namun, Haris enggan menyebutkan detail lokasi tersebut dengan alasan kea­manan data.

“Sebenarnya Kontras mendapatkan informasi lo­kasi yang lebih banyak lagi. Tapi saat itu kami terken­dala jumlah sumber daya manusia dan biaya,” kata Haris.

Lebih jauh, Haris menu­turkan pengalamannya saat melakukan investigasi satu lokasi kuburan massal. Saat itu, dia mendapatkan cerita dari warga sekitar bagai­mana aparat melakukan eksekusi terhadap ta­ha­nannya.

Setiap malam, kata dia, tahanan dibawa ke tempat itu menggunakan truk yang hanya dikawal oleh bebe­rapa tentara bersenjata. Sampai di lokasi, 4 sampai 5 tahanan disuruh turun dan menggali sebuah lubang.

Setelah itu, seorang ten­tara akan menyuruhnya ber­diri dan kemudian mengek­sekusi tahanan tersebut. Setelah itu, lanjut Haris, tahanan berikutnya akan disuruh turun, menutup lubang yang telah berisi mayat tahanan sebelumnya. Selesai dari situ, mereka disuruh menggali lubang untuk dirinya sendiri.

“Begitu seterusnya. Orang-orang itu disuruh menggali kuburannya sen­diri. Kami memperkirakan satu lokasi terdapat 10 orang sampai 40 orang yang diek­sekusi,” kata Haris.

Haris mempersilahkan apabila Pemerintah berkei­nginan memeriksa menge­nai kebenaran lokasi ter­sebut.

Menurut dia, tanda-tan­da atau bukti telah terjadi pembantaian di lokasi terse­but masih bisa ditemukan sampai saat ini.

Pemerintah cari kuburan massal

Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan Luhut untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965.

Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejar­ah terkait isu pembantaian pengikut PKI pasca-tahun 1965.

“Presiden tadi memberi tahu, disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya,” ujar Luhut seusai bertemu Presiden di Istana, Jakarta, Senin (25/4/2016).

“Selama ini, berpuluh-puluh tahun, kita selalu dicekoki bahwa ada sekian ratus ribu orang yang mati. Padahal, sampai hari ini belum pernah kita temukan satu kuburan massal,” lanjut dia.

Luhut mengatakan bah­wa negara tidak tertutup kemungkinan akan meminta maaf terkait kasus Tragedi 1965.

Luhut menjelaskan, pe­lu­ang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta terjadinya pem­bunu­han massal pascaperistiwa G-30-S 1965.

Fakta-fakta itu, misal­nya, dengan menunjukkan data mengenai kuburan mas­sal.

Ia menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menerima data ataupun bukti sah yang bisa me­nunjukkan adanya peristiwa pembunuhan massal. Data yang ada hanya menun­juk­kan fakta mengenai peris­tiwa pembunuhan enam jenderal TNI Angkatan Da­rat. Oleh karena itu, kata Luhut, pemerintah tidak tahu harus meminta maaf kepada siapa.

“Sampai hari ini tidak ada data mengenai kuburan mas­sal. Kepada siapa pe­merintah akan minta maaf? Yang jelas, sudah ada enam jenderal TNI yang dibunuh. Itu sudah jelas. Yang lain kan belum ada,” kata Luhut. (h/kcm)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 11 Desember 2019 - 07:43:16 WIB

    KontraS: Jokowi Setahun Hanya Bicara HAM 12 Kali

    KontraS: Jokowi Setahun Hanya Bicara HAM 12 Kali JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat dari 317 pidato yang disuarakan Presiden Joko Widodo selama setahun --dari Desember 2018 sampai November 2019, persoalan Hak.
  • Jumat, 06 Desember 2019 - 19:10:07 WIB

    KontraS: Isu LGBT dan Komunis Paling Sering Dibatasi Pemerintah

    KontraS: Isu LGBT dan Komunis Paling Sering Dibatasi Pemerintah JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan adanya pola pembatasan kebebasan berkumpul yang ada di Indonesia. Perkumpulan yang membahas isu LGBT dan isu Komunisme .
  • Selasa, 22 Oktober 2019 - 07:00:41 WIB

    Baru Saja Dilantik, KontraS Nilai Jokowi Gagal. Kok Bisa?

    Baru Saja Dilantik, KontraS Nilai Jokowi Gagal. Kok Bisa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, Presiden Joko Widodo telah gagal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu pada periode pertama pemerintahan.
  • Kamis, 27 Juni 2019 - 00:59:20 WIB

    Hari Penyiksaan Internasional 2019, KontraS Rilis 72 Kasus Setahun Belakangan

    Hari Penyiksaan Internasional 2019, KontraS Rilis 72 Kasus Setahun Belakangan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Bertepatan dengan Hari Penyiksaan Internasional, Rabu (26/6/2019), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan 72 kasus penyiksaan di Indonesia selama Juni 2018 hing.
  • Kamis, 04 Agustus 2016 - 04:35:17 WIB
    DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK

    TNI Laporkan Koordinator KontraS

    TNI Laporkan Koordinator KontraS JAKARTA, HALUAN — Mar­kas Besar Tentara Nasional In­donesia telah melaporkan Ko­ordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Ke­kerasan (Kon­traS) Haris Azhar ke Badan Reserse Kriminal Mabes (Bareskrim) Polri..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]