Menkumham Sahkan Kepengurusan DPP PPP


Kamis, 28 April 2016 - 04:20:21 WIB
Menkumham Sahkan Kepengurusan DPP PPP MenkumHAM Yasonna H Laoly (kiri) menyerahkan surat pengesahan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede kepada Sekjen PPP Arsul Sani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua PPP Amir Uskara (kanan) di Kantor KemenkumHAM, Jakarta, Rabu (27/4). (ANTARA)

JAKARTA, HALUAN — Men­teri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Ya­son­na Laoly mengesahkan kepengurusan Dewan Pengu­rusan Pusat Partai Persatuan Pembangunan periode 2016-2021 hasil muktamar Pondok Gede, Jakarta.

“Telah dikeluarkan surat pengesahan dewan DPP Pusat Pon­dok Gede, dengan demi­kian pengurusan muktamar Bandung tidak berlaku lagi,” kata Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (27/4).

Ketua Umum DPP PPP ada­lah Romahurmudzy serta Se­kretaris Jenderal Asrul Sani. Dia mengatakan pengurusan sa­at ini telah mengakomodasi da­ri seluruh kubu seperti muk­ta­mar Surabaya, Bandung, dan Ja­karta.

Sekretaris Jenderal PPP pe­riode 2016-2021 Asrul Sani men­jelaskan, anggota pengu­rus pusar PPP kali ini semakin ba­nyak.

“Kali ini jumlahnya ada 146 orang, dulu hanya 55 orang, 146 orang itu terdiri dari satu ketua umum, satu sekjen, satu bendahara umum dan 11 wakil ketua, selebihnya anggota,” kata dia.

Dia mengatakan kepengu­ru­san ini juga telah mewakili kubu muktamar yang lain. “Ada 48 pengrus harian dari mukamar jakarta. Dari 11 wakil ketua umum tersebut ada enam orang dari muk­tamar Jakarta,” kata Asrul.

Dari seluruh jumlah terse­but ada 44 perempuan dalam ke­pengurusan tersebut se­hing­ga telah memenuhi 30 persen ke­terwakilan perempuan da­lam kepengurusan partai hi­jau itu.

Asrul Sani mengatakan PPP bertekan untuk mem­perbaiki tata kelola partai ka’bah itu. PPP pun membuka diri untuk kembali islah. “Djan Farid belum masuk, kalau dia berkenan bisa direvisi lagi,” kata dia. (h/ant)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 20 Februari 2020 - 09:51:40 WIB

    Desakan Yasonna Mundur dari Menkumham Semakin Menguat

    Desakan Yasonna Mundur dari Menkumham Semakin Menguat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, harus mundur dari jabatannya..
  • Selasa, 18 Februari 2020 - 03:07:24 WIB

    Menkumham Akui Ada Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law

    Menkumham Akui Ada Salah Ketik Pasal di RUU Omnibus Law JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengaku, ada kesalahan redaksional dalam salah satu pasal di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, kesalahan redaksional dalam pasal 170 ayat 1 .
  • Ahad, 09 Februari 2020 - 18:26:55 WIB

    Survei IPO: Kinerja Menag dan Menkumham Terburuk!

    Survei IPO: Kinerja  Menag dan Menkumham Terburuk! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 10.
  • Jumat, 31 Januari 2020 - 00:54:10 WIB

    Seleksi CPNS Kemenkumham Masuki Tahap Kedua, Catat Jadwalnya

    Seleksi CPNS Kemenkumham Masuki Tahap Kedua, Catat Jadwalnya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2019 saat ini memasuki tahapan kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD).
  • Ahad, 29 Desember 2019 - 20:48:15 WIB

    CW Desak Presiden Jokowi Copot Menkumham Yasonna Laoly

    CW Desak Presiden Jokowi Copot Menkumham Yasonna Laoly JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Hal itu diminta ICW terkait masih munculnya kasus pa.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM