Pendidikan Gratis, Antara Kelanjutan dan Keadilan


Kamis, 28 April 2016 - 04:23:28 WIB

Mulai Januari tahun 2017 men­datang, 493 SMA/SMK akan men­­jadi kewenangan pro­vinsi. Penarikan kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 men­jadi UU nomor 23 ta­hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, enam daerah di antaranya telah meng­gratiskan biaya pendidikan. Artinya, siswa tidak lagi dibebankan membayar uang sekolah atau uang komite. Semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Keenam daerah yang telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis tersebut adalah Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman.

Pertanyaannya, bagaimana setelah kewenangan SMA/SMK ini ditarik ke provinsi. Apakah biaya pendidikan ini masih gratis?

Seperti ditegaskan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno beberapa waktu lalu, bahwa dengan penarikan kewenangan ini semua program pendidikan yang dilakukan kabu­paten/kota akan tetap dilanjutkan di provinsi. Jangka waktunya selama dua tahun ke depan setelah kewenangan ini optimal di bawah provinsi pada 1 Januari 2017 mendatang.

Namun kalangan DPRD Sumbar mera­sa khawatir. Jika hanya enam daerah itu saja yang digratiskan biaya pendidikannya, maka akan terjadi ketidakadilan. Bagaimana dengan 13 daerah lainnya, tentunya tetap membayar uang komite.

Masyarakat tentunya akan menilai pemerintah tidak adil. Kondisi ini menjadi dilema. Sebab, jika semua 493 SMA/SMK itu digratiskan biaya pendidikannya, jelas memerlukan biaya yang sangat besar sekali. APBD Sumbar akan tersedot ke sana.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Novrizon, perlu kajian yang lebih komprehensif agar tidak ada kecemburuan dari sekolah gratis dan tidak gratis nantinya.

Masih ada waktu untuk memper­bin­cang­­kan masalah yang dinilai akan menim­bul­kan kecemburuan antara daerah yang men­dapat pendidikan gratis dengan yang tidak. Kita mendukung langkah DPRD Sum­bar untuk melakukan kajian mendalam sehingga diperoleh formulasi yang tepat, tentunya yang berkeadilan.

Perlu juga menjadi cacatan bahwa jangan sam­pai penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi ini menurunkan prestasi siswa. Ki­ta berharap, di bawah naungan provinsi pres­tasi siswa SMA/SMK ini akan mening­kat. Sementara pemerintah kabupaten dan ko­ta diharapkan bisa mengambil peran un­tuk meningkatkan prestasi siswa SMA/SMK yang berada di wilayah masing-ma­sing. Kebijakan yang dilakukan  tentunya yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Meski kewenangan SMA/SMK nantinya berada di provinsi, namun siswanya adalah warga kabupaten dan kota tempat mereka menuntut ilmu. Karena itu, haruslah dicarikan celah bagaimana pemerintah kabupaten dan kota bisa masuk untuk meningkatkan prestasi siswa yang notabena adalah masyarakatnya.

Kita tentunya tidak ingin, sekolah-sekolah yang selama ini berprestasi bagus nantinya malah melorot. Jadi masing-masing sekolah dan masing-masing daerah diharapkan tetap berkompetisi secara sehat untuk mencapai prestasi tinggi. ***

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 22 Desember 2016 - 00:52:20 WIB

    Ibu Sebagai Sentral Pendidikan

    Ibu Sebagai Sentral Pendidikan Sebagai agen sosialisasi pertama, seorang ibu memegang peran sentral dalam pendi­dikan, yaitu di dalam keluarga. Dimana keluarga merupakan tempat intensitas nilai yang paling dominan untuk membentuk karakter seseorang anak.
  • Selasa, 13 Desember 2016 - 01:23:26 WIB

    UN Merusak Keadilan Pendidikan

    Para guru di sejumlah daerah se­akan bergairah ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Men­dik­bud) Muhadjir Effendy beren­cana memoratorium ujian nasional (UN). UN akan diganti menjadi ujian sekolah ber­standar nasion.
  • Selasa, 06 Desember 2016 - 01:25:05 WIB

    Industri dan Pendidikan Kita

    Industri dan Pendidikan Kita Bagaimana teknologi dihasilkan? Tentu saja melalui riset. Riset adalah kerja intelektual, tentu saja. Tapi tidak hanya itu. Riset pada saat yang sama adalah “kerja rodi” fisik..
  • Kamis, 01 Desember 2016 - 01:20:58 WIB

    Pendanaan Pendidikan dan Pungli

    Pendanaan Pendidikan dan Pungli Dunia pendidikan galau, pasalnya Ombudsman mengumumkan laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) justru banyak terjadi di dunia pendidikan, banyak beredar di media sosial (medsos) informasi 58 jenis pungli di s.
  • Sabtu, 26 November 2016 - 01:20:46 WIB

    Reinventing Masa Depan Pendidikan

    Reinventing Masa Depan Pendidikan Di Hari Guru Nasional 25 November 2016 ini deretan kasus di sekolah terus bermunculan, seolah tak ada hentinya. Saat ini publik dihebohkan oleh dugaan tindakan guru yang menampar dan menendang salah satu siswa di Grobogan Jaw.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]