Pejabat Jangan Takut Pada Wartawan


Kamis, 28 April 2016 - 04:46:38 WIB

PADANG, HALUAN — Kehadiran warta­wan yang nilai pejabat kadang kala meng­ganggu, sekarang tidak lagi. Pejabat peme­rintah tidak perlu takut kepada wartawan, malah harus bisa menjalin komunikasi yang baik agar dapat mensosialisasikan program kegiatannya kepada masyarakat.

Hal ini mengemuka dalam Bimbingan Teknik Pengkajian Analisa Pemberitaan di Aula Disnaketran Rabu (27/4) kemarin. Dua pimpinan media harian di Sumbar yakni Eko Yanche Edrie dari Metro Andalas dan Khairul Jasmi Pimpred Ha­rian Singgalang menjadi nara sumber dalam Bimtek tersebut. “Kalau ada pemberitaan yang salah, ada hak jawab yang bisa di­gunakan untuk menjernihkan berita ter­sebut,” kata Pemimpin Redaksi Harian Metro Andalas Eko Yanche Edrie dalam bimbingan teknis analisa pemberitaan media cetak dan elektronik yang dilak­sanakan Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar di aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rabu.

Menurutnya, sebuah berita yang mengisi ruang media dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya, ideologi wartawan, pandangan politik organisasi media, kepentingan pemegang saham atau pemilik media dan sistem politik negara.

Karena itu menurutnya, untuk menga­nalisis sebuah berita perlu diperiksa fakta yang beberkan, valid atau tidak. Kemudian per­hati­kan struktur penyajian berupa kronologi (hubungan sebab akibat), teliti interpretasi yang ada dan lihatlah perspektif lain dari berita tersebut. Ia mengatakan, keputusan pemerintah melalui humas untuk “mengcounter”, sebuah berita yang dinilai merugikan pihaknya, harus memperhatikan hal tersebut.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Harian Singgalang, Khairul Jasmi menge­mukakan, setidaknya ada empat hal yang mempengaruhi sebuah berita yaitu pemilik media, orang yang menjabat sebagai pe­mim­pin redaksi, faktor kapital dan ideologi media. “Empat hal ini meskipun tidak tampak nyata, tetapi paling mem­pengaruhi,” katanya.

Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumbar Irwan mengatakan, jajaran humas yang terlibat dalam bimbingan teknis tersebut untuk dapat menyerap ilmu dari narasumber yang dihadirkan.

Ia menyebutkan, sesuai Intruksi Pre­siden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penge­lolaan Informasi Publik mengintruksikan seluruh pimpinan instansi  untuk men­dukung pelaksanaan komunikasi publik, salah satunya dengan melakukan kajian data informasi dan menganalisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah. (h/ows)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]