Penarikan Kewenangan SMA/SMK

Uang Komite Jadi Sorotan DPRD Sumbar


Kamis, 28 April 2016 - 05:05:51 WIB

Kewenangan atas SMA/SMK akan jadi milik Pemprov dari Pemkab/Pemko. Karenanya, perlu tata kelola yang tepat terkait masalah pembiayaan agar bisa dimanfaatkan secara merata karena baru enam daerah yang akan digawangi provinsi

PADANG, HALUAN – Ko­misi V Bidang Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengatakan perlu pem­baha­san mendalam mengenai pe­na­rikan kewenangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) ke provinsi. Salah satu yang menjadi soro­tan yaitu terkait dengan uang komite sekolah.

Seperti ditegaskan Guber­nur Sumbar, Irwan Prayitno beberapa waktu lalu, bahwa dengan penarikan kewe­na­ngan ini semua program pen­didikan yang dilakukan kabu­paten/kota akan tetap dilan­jutkan di provinsi. Jangka waktunya selama dua tahun ke depan setelah kewenangan ini optimal di bawah provinsi pada 1 Januari 2017 men­datang.

Artinya, akan ada enam kabupaten yang melang­sung­kan sekolah dan 12 daerah sekolah normal yang nantinya akan diga­wangi provinsi. Untuk sekolah gratis di enam daerah itu uang komite akan dibayar provinsi tentunya sementara untuk 12 daerah lainnya akan tetap seperti biasa.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Novrizon kepa­da Haluan Selasa, (26/4) menu­t­urkan, ini perlu kajian yang lebih komprehensif agar tidak ada kecemburuan dari sekolah gratis dan tidak gratis nantinya. Bagai­mana pun penarikan kewenangan SMA/SMK seperti amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 harus tetap dilakukan.

“Namun, hal ini memang akan menjadi pembahasan men­dalam oleh DPRD nantinya. Karena tentu tidak bisa seperti itu, karena akan ada kecem­buruan,”terangnya.

Komisi V kata Novrizon mendorong agar ada pemerataan dalam pendidikan. Sehingga tidak muncul istilah anak emas dan anak tiri nantinya. “Kalau akan dibebankan di APBD tentu tidak akan bisa seluruhnya, kare­na APBD kita terbatas. Namun, ini harus dicarikan jalan keluar­nya,”katanya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi V DPRD Sum­bar Irsyad Syafar yang juga Ketua DPW PKS Sumbar ini. Menu­rutnya, tidak hanya masalah uang komite yang nantinya akan diba­has dalam pembahasan anggaran, akan tetapi juga terkait dengan guru, aset, dokumen dan pem­biayaan lainnya.

“Untuk anggaran memang belum ada dibahas. Nanti hal ini akan kita bicarakan lagi. Karena kita ingin tak ada anggapan nantinya anak tiri anak kandung. Jadi, kita harap ada solusi­nya,” ungkapnya.

Irsyad Syafar juga melihat kalau semua dibebankan ke APBD provinsi tentu akan mam­pu terpenuhi oleh APBD seluruh­nya, dimana tahun lalu APBD Sumbar Rp4,2 triliun dan sekarang Rp4,5 triliun. Sehingga nantinya akan diperlukan regu­lasi yang dapat menyelesaikan masalah ini.

“Kemarin waktu Komisi V ke daerah, ada kepala daerah yang mengatakan ingin membantu agar sekolah yang nantinya ditarik ke provinsi prestasinya tidak mero­sot karena masih lemahnya pem­biayaan. Tentu ini secara regulasi tidak dibenarkan, namun hal itu bukan tidak mungkin kalau kita mencarikan jala­n­nya,”ujarnya.

Ia juga melihat dengan pena­rikan kewenangan ini nantinya sekolah-sekolah unggulan yang sebelumnya dibiayai kabupaten/kota ketika berada di provinsi jangan sampai terjadi penurunan prestasi. “Kita tentu tidak ingin ini terjadi karena bila ada penu­runan prestasi tidak hanya pro­vinsi yang jelek akan tetapi kabupaten/kota juga buruk jadi­nya,”tuturnya.

Dihubungi terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan (Disdikbud) Sumbar Syamsulrizal mengatakan, tengah membahas hal ini bersama Gu­bernur Irwan Prayitno. Karena kalau ini tetap dijalankan seperti yang ada di kabupaten/kota akan menimbulkan kecemburuan.

“Kami sedang proses hal ini, bagaimana solusi terbaiknya ke depan. Agar tidak ada kecem­buruan nantinya,”ujarnya kepada Haluan kemarin.

Sedikit diketahui, dari data Disdikbud Sumbar enam daerah yang menyelang­garakan pendi­di­kan gratis saat ini yaitu, Kota Padang Panjang, Kota Sawah­lunto, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman.

Tahun depan 493 SMA/SMK akan menjadi kewenangan pro­vinsi. Penarikan kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 men­jadi UU nomor 23 ta­hun 2014 ten­tang Pemerintahan Daerah. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]