Awas Penipuan

Taspen Tak Bayarkan Pensiun ASN Sekaligus


Jumat, 29 April 2016 - 03:55:37 WIB
Taspen Tak Bayarkan Pensiun ASN Sekaligus

PADANG, HALUAN — PT Tas­pen (Persero) me­ngi­ngat­kan Aparat Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati ter­ha­­dap penipuan berkedok Tas­pen karena hal itu sedang ma­rak terjadi saat ini. Kepala Ca­bang PT Taspen (Persero) Pa­dang, Jhon Irwan mene­gas­kan, tidak ada pembayaran ma­n­faat pensiun sekaligus ba­gi maupun pensiun TNI dan Polri. Pembayaran man­faat pensiun tetap dilakukan se­cara periodik setiap bulan­nya.

Jhon Irwan menyam­pai­kan peringatan itu melalui siaran pers yang diterima Haluan, Kamis (18/4). Pene­gasan itu diinformasikannya terkait maraknya upaya peni­puan yang dilakukan oknum-oknum yang menga­tas­na­ma­kan Taspen terhadap peserta Taspen berkedok pemba­ya­ran manfaat pensiun, sekali­gus meminta uang muka ad­mi­nsitrasi untuk ditransfer lebih dulu.

“Sampai saat ini belum ada peraturan tentang pem­bayaran manfaat pensiun se­ka­ligus di muka, yang khusus ASN atau PNS dan TNI Pol­ri. Yang ada itu untuk pega­wai BUMN dan swasta. Itu pun dengan catatan jika keua­ngan perusahaannya mampu. Ini perlu kami jelaskan agar dipahami peserta Taspen se­hing­ga tidak tertitipu ulah oknum-oknum ini,” beber Jhon Irwan.

Ia menuturkan, sesuai PeraturanMenteriKeuangan (PMK) Nomor 50/PMK.­010/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Men­teri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iu­ran dan Manfaat Pensiun, yang pengaturannya ditujukan untuk Dana Pensiun, bukan untuk mengatur pensiun PNS, Anggota Tentara Nasio­nal Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian RI (POL­­RI). Dana Pensiun da­lam program tersebut adalah badan hukum yang menge­lola dan menjalankan pro­gram yang menjanjikan man­faat pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Bentuk Dana Pensiun ter­diri dari dua, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DP­PK) dan Dana Pensiun Lem­baga Keuangan (DPLK). DP­PK didirikan oleh pemberi kerja (Swasta atau BUMN) untuk menyelenggarakan pro­­gram pension bagi karya­wannya. DPLK didirikanoleh bank atau perusahaan asuran­si jiwa untuk menye­leng­ga­rakan program pension pero­ra­ngan, baik karyawan mau­pun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau peru­sa­haan asuransi yang bersang­ku­tan. Keanggotaan Dana Pen­siun tersebut bersifat sukarela atau tidak wajib.

Pada 2014 telah di­un­dang­kan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu materi yang diatur dalam UU tersebut adalah perubahan batas usia pensiun bagi PNS dan tidak mengatur menge­nai adanya pembayaran man­faat sekaligus bagi PNS. Pe­nga­turan dalam UU ASN ber­beda dengan pengaturan yang tertuang dalam PMK Nomor 50/PMK.010/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Ke­uangan Nomor 343/KMK.­017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.

Oleh karena itu, masya­ra­kat luas diimbau untuk ber­ha­ti-hati dan waspada ter­ha­dap upaya oknum yang men­jan­jikan akan mengurus pem­bayaran manfaat pensiun PNS sekaligus yang jum­lah­nya relatif besar dengan me­min­­ta imbalan dalam rangka mem­bantu proses pencairan­nya.

“Upaya ini telah kami te­mukan di Padang. Bahkan pe­nipunya sudah ada yang ter­tangkap. Sedangkan yang ber­tanya cukup banyak kare­na mereka ditawarkan jasa pe­ngu­rus pensiun sekaligus itu oleh oknum penipuan itu. Ka­lau ragu silakan menanyai dan mendatangi kantor Tas­pen,” tambahnya. (h/rel)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]