Soal Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

Pengamat: Perlu Kajian Untuk Pembiayaan


Sabtu, 30 April 2016 - 03:39:16 WIB

PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Pendidikan Univer­sitas Negeri Padang (UNP), Syahril mengatakan, dengan penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya harus ada kesetaraan, terutama dalam segi pembiyaan. Karena kalau tidak menurut dosen Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) ini akan menimbulkan kecemburuan nantinya.

“Kalau sebagian dibiayai provinsi sementara yang lain harus dibayar sendiri-sendiri hanya akan menimbulkan ke­cemburuan. Jadi baiknya me­mang harus disamaratakan. Kalau dibiayai provinsi satu,  harus dibiayai semuanya,” katanya.

Syahril juga mengingatkan, penarikan kewenangan nanti jangan sampai membuat prestasi sekolah-sekolah yang dulunya bagus di kabupaten/kota malah anjlok sampai di provinsi. “Tentu orang di kabupaten/kota tidak ingin hal ini terjadi. Jadi, perlu ada terobosan dan perencanaan pendidikan yang matang nan­tinya,” ujarnya kepada Haluan kemarin siang di ruang kerjanya.

Dihubungi terpisah, Penga­mat Pendidikan dan juga mantan Rektor UNP Z. Mawardi Effendi menilai, memang untuk meng­gra­tiskan seluruh biaya pendi­dikan pada penarikan kewena­ngan nantinya tidak akan mudah. Mengingat kemampun APBD Sumbar yang sangat terbatas dan dinilai tidak mampu.

Namun demikian kata Ma­war­di, ketika akan mengem­balikan semuanya untuk pendi­dikan yang berbayar juga tidak akan mudah. “Karena dari biasa­nya gratis lalu ketika ditarik ke provinsi berbayar, hanya akan menimbulkan polemik baru,” tandasnya.

Solusi yang mungkin bisa dilakukan ungkap Z. Mawardi Effendi, memang menggratiskan semuanya, namun itu harus di­ukur dengan kemampuan APBD yang dimiliki Pemprov Sumbar.

“Misalnya saat ini baru enam daerah yang gratis, sementara 13 lainnya masih berbayar. Dari13 yang masih berbayar ini digra­tiskan agak beberapa daerah untuk tahap pertama, baru selan­jutnya gratis,”tandasnya.

Sebelumnya, Komisi V Bi­dang Kesejahteraan Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengatakan perlu pem­bahasan mendalam mengenai pe­na­rikan kewenangan Sekolah Me­nengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) ke provinsi. Salah satu yang menjadi soro­tan yaitu terkait dengan uang komite sekolah.

Seperti ditegaskan Guber­nur Sumbar, Irwan Prayitno bebe­rapa waktu lalu, bahwa dengan penarikan kewe­na­ngan ini semua program pen­didikan yang dilakukan kabu­paten/kota akan tetap dilan­jutkan di provinsi. Jangka waktunya selama dua tahun ke depan setelah kewe­nangan ini optimal di bawah provinsi pada 1 Januari 2017 men­datang.

Artinya, akan ada enam kabu­paten yang melang­sung­kan sekolah dan 12 daerah sekolah normal yang nantinya akan diga­wangi provinsi. Untuk sekolah gratis di enam daerah itu uang komite akan dibayar provinsi tentunya sementara untuk 12 daerah lainnya akan tetap seperti biasa. (h/isr)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Desember 2017 - 13:27:39 WIB

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan PADANG, HARIANHALUAN.COM---Pengamat Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari Senin (18/12) menilai, malasnya Anggota DPRD Kota Padang dalam mengembalikan mobil dinas (mobnas) berarti sebagai penyimpangan..
  • Kamis, 23 Juni 2016 - 05:00:48 WIB

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman PADANG, HALUAN—Ke­putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang, terkait pemberhentian Eris­man selaku Ketua DPRD masih menjadi polemik. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Asrinaldi mengindikasikan, ada upaya politis.
  • Rabu, 22 Juni 2016 - 04:17:19 WIB

    Pengamat: Kunker Dewan Mubazir

    PADANG HALUAN—Asyik rupanya, jadi anggota dewan. Kerjanya hanya jalan jalan, walaupun out­putnya tidak jelas, bahkan man­faatnya juga tidak ada buat rakyat atau konstituen me­reka..
  • Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:11:53 WIB

    Pengamat: Tak Mudah Kembalikan Andi Taswin ke Jabatan Semula

    PADANG, HALUAN — Ketegangan yang terjadi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dengan mantan Direktur Umum (Dirum) PDAM Padang Andi Taswin dinilai sebagai suatu hal yang tidak seharusnya terjadi..
  • Kamis, 19 November 2015 - 19:58:28 WIB

    Pengamat: Harus Ada Hasil Jelas dari Pansus Pilgub

    ANGGARAN TERPAKAI RP175 JUTA

    PADANG, HALUAN — Gu­na mengusut dugaan pelang­garan yang terjadi dalam tahapan Pilkada, beberapa waktu lalu DPRD Sumbar .


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]