Arogansi Rezim di Bidang Pendidikan


Senin, 02 Mei 2016 - 04:17:10 WIB
Arogansi Rezim di Bidang Pendidikan

Hari Pendidikan Nasional di­pe­ringati setiap tanggal 2 Mei, ber­tepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan na­sio­nal di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara lahir dari keluarga kaya Indonesia selama era kolonialisme Belanda, ia dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan.

Kritiknya terhadap kebijakan pe­merin­tah kolonial menyebabkan ia diasingkan ke Belanda, dan ia kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa setelah kembali ke Indonesia. Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai menteri pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Filosofinya, tut wuri handayani (“di belakang memberi dorongan”), diguna­kan sebagai semboyan dalam dunia pen­didikan Indonesia. Ia wafat pada tanggal 26 April 1959.

Baca Juga : Menanti Tuah Hendri Septa Mengembalikan Padang Pusat Bisnis dan Perdagangan

Untuk menghormati jasa-jasanya ter­hadap dunia pendidikan Indonesia, peme­rintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari ini, momen  tersebut kembali diperingati di tengah upaya peme­rintah untuk meningkatkan kualitas anak didik untuk menghadapi persaingan yang kian tajam, baik di skala regional apalagi untuk kelompok internasional.

Di tengah langkah dan upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional, tentunya harus berpijak dengan pandangan positif, demi kebaikan bersama. Namun, di balik pandangan positif tadi, sikap kritis pastilah tak bisa dikesam­pingkan. Sikap kritis jika dipandang positif oleh mereka yang dikritik dapat di­manfaat­kan menutup celah kekurangan agar menuju kesempurnaan.

Baca Juga : Tidak Ada Tempat untuk Terorisme

Salah satu celah yang tampak dari upaya perbaikan pemerintah itu adalah nyaris setiap pergantian rezim pemerintahan, format pendidikan juga berubah. Ada kesan inkonsistensi karena arogansi rezim, kendati masing-masing pihak punya argu­mentasi yang menurut mereka paling bisa dipertanggungjawabkan.

Jelang Soeharto tumbang, pada tahun ajaran baru tahun 1994/1995, formasi pendidikan di tingkat menengah atas berubah, dari SMA ke SMU untuk kelom­pok umum dan di sekolah kejuruan beru­bah menjadi SMK. Saat peralihan ke­kuasaan tahun 2014 lalu, saat rezim Jokowi-JK berkuasa, mereka mengeliminir pro­gram K-13 (baca:kurikulum 2013) yang dirancang penguasa sebelumnya, SBY-Boediono.

Baca Juga : Demi Keadilan, Demi Kebenaran

Teranyar adalah peralihan kewenangan pengelolaan SMA sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi yang membuka polemik baru, yakni persoalan keuangan. Provinsi Sumbar, —mungkin salah satu dari sekian banyak provinsi—yang akan kesulitan dengan persoalan pem­biayaan. Beban yang selama ini ada di pundak pemerintah kota/kabupaten, kini bergeser ke pemerintah provinsi.

Pemprov Sumbar saja, baru sanggup mengongkosi 6 daerah tingkat II, dari 19 daerah yang ada dalam teritotial mereka. Dipastikan, sisanya akan cemburu karena program sekolah gratis yang didengung-dengungkan, menciptakan beban atas ke­uangan provinsi. Belum ada jalan keluar yang sama-sama menguntungkan yang tercetus dari pihak terkait. Ntah dibolehkan ntah tidak oleh regulasi terkait, share pembiayaan dari provinsi dan daerah di bawahnya, bisa jadi salah satu solusi. Tapi, jika tak juga, langkah ini bisa jadi boomerang baru. (*)

Baca Juga : Bakal Ada Ratusan Kepala Daerah Tanpa Pilihan Rakyat

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]