Komisi VII DPR RI Ingin Kontrak Freeport Diperpanjang

TIMIKA, HALUAN — Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad berpendapat bahwa PT Freeport Indonesia perlu segera mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah, untuk memperpanjang kontrak usaha pertambagannya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

“Kita sependapat bahwa perlu perpanjangan untuk melihat perkembangan Free­port, agar ada kepastian bagi mereka melaksanakan usa­ha,” kata Fadel di Mimika, Senin (2/5), saat belasan ang­gota Komisi VII DPR mela­kukan kunjungan kerja ke Timika, dalam rangka me­minta masukan dari Pemkab Mimika dan pihak-pihak lain, terkait pembahasan per­pan­jangan kontrak usaha pertam­bangan Freeport.

Baca Juga : Januari-Maret, 657 Bencana Landa Indonesia

Menurut Fadel, ada tiga agenda utama kunjungan ker­ja Komisi VII DPR ke Timika terkait Freeport, yaitu me­nyangkut pembangunan in­dus­tri smelter, perpanjangan kontrak usaha pertambangan Freeport dan soal divestasi saham Freeport.

Menyangkut soal divestasi saham Freeport, Komisi VII DPR berpandangan bahwa hal itu haruslah pemerintah yang ikut terlibat. “Kita setuju divestasi ke pemerintah, tidak ke papa minta saham, tidak ke individual atau ke orang-perorangan,” kata politisi dari Partai Golkar itu.

Baca Juga : HMI Tolak Keras Perpres Investasi Miras

Fadel menegaskan, ada sejumlah BUMN yang ber­gerak di bidang pertam­ba­ngan yang nantinya akan mem­­beli sebagian saham Free­port.

Adapun menyangkut ke­harusan bagi Freeport untuk membangun industri pe­mur­nian tambang (smelter) da­lam negeri, Fadel me­nga­takan hal itu bisa saja dila­kukan di Papua atau di luar Papua dengan mem­per­tim­bangan segala macam aspek teknis­nya.

Baca Juga : Selain Mobil dan Rumah, Menko Airlangga Siapkan Insentif untuk Hotel hingga Resto

“Kita akan melihat apa­kah smelter itu bisa dibangun di Papua atau di Gresik. Industri smelter harus di­bangun. Kita lihat bagaimana dari segi ekonominya, ke­mung­­kinan­nya bagaimana, kita akan diskusikan dengan pihak Free­port dan Pemda,” jelas Fadel.

Dalam beberapa kali per­temuan antara Komisi VII DPR dengan pihak Freeport, Kementerian ESDM dan Pem­­da Papua, diketahui bah­wa tidak mudah membangun industri smelter di Papua karena terkendala masalah teknis.

Baca Juga : Divonis 2 Tahun Penjara, Penyuap Rizal Djalil Masih Pikir-pikir Ajukan Banding

“Pertimbangan aspek tek­nis itu yang harus kita hitung dengan baik. Jadi, kita harus realistis melihat masalah ini,” kata Fadel. (h/ans)