Pendidikan Gratis

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 hasil aman­demen, pemerintah memang sudah seharusnya menanggung biaya pendidikan bagi semua warga negara tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin. Karena itu, penyediaan sekolah gratis bagi semua warga negara jauh lebih mendasar ke­timbang pemberian subsidi silang kepada siswa dari kalangan miskin.

Guru besar Universitas Sarja­nawiyata Perguruan Taman Siswa Prof Dr Ki Supri­yoko, pengamat pendidikan Darma­ning­tyas, dan aktivis Koalisi Pendidikan Lodi Paat, berpendapat pengalihan dana kom­pen­sasi bahan bakar minyak (BBM) berupa pembebasan pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin .

Baca Juga : SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam siswa Perlu Ditinjau Ulang

Sebelumnya, Ketua Lembaga Penye­lidikan Ekonomi dan Masya­rakat Univer­sitas Indonesia (LPEM UI) Muhammad Ikhsan menggagas bahwa penyaluran dana kompensasi BBM tersebut hendaknya menjamin bahwa semua anak usia sekolah dari kalangan miskin terbebaskan dari biaya pendidikan. Agar sinergi dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun, prioritas utamanya adalah jenjang SD-SLTP (Kompas, 15/2).

Sayangnya, pendidikan di dearah belum semuanya sempurna baik mutu, tenaga pendidik, prasana dan sarana di sekolah.Hal itu belum seimbang dengan kebijakan yang ada. Jika kebijakan itu benar-benar dilaksa­nakan, maka proyek besar-besaran di daerah akan semakin meningkat, tertama proyek pemba­ngunan fisik sekolah dengan mem­perbaiki, menambah SMA/SMK.

Baca Juga : Jangan Ikuti! Iblis Penebar Hoaks Pertama

Memang tak apalah perbaikan SMA dan SMK yang rusak di daerah sekolah daerah tertinggal, namun tak haruslah dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun ini diajadikan alasan untuk memperbaiki sekolah yang rusak. Karena nanti pulalah kebijakan baru ini pastinya akan menim­bulakan korporasi pendi­dikan baik untuk penyelenggaran Ujian Nasional, penam­bahan fasilitas sekolah hal ini tentu akan menjadi pembekakan dana secara nasional terlebih lagi jika itu dibebankan kepada orang tua siswa.

Selain rusaknya fasilitas pendi­dikan pada pemerintahan di daerah yang rusak, secara akademik cita-cita pendidikan gratis itu kini menim­bulkan beban baru, terutama jika dikaitkan dengan rencana peme­rintah  memindahkan kewenangan daerah akan pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat.

Baca Juga : Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam

Beban tersebut jelas harus dite­rima, dengan kondisi yang masih compang camping. Kemampuan daerah yang terbatas, dengan APBD yang juga tak seberapa membuat pemerintah untuk berinovasi, agar target pendidikan gratis itu tak tergelincir.

Sebelum terdorong pada beban yang menggumpal, ada baiknya pemerintah menyiapkan regulasi dan payung hukum agar pemerintah daerah bisa berkreaksi mencari tambahan dana. Tapi, ini bisa saja jadi boomerang jika penggunaannya tak terkontrol. (*)

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq