Golkar Siap Batalkan Syarat Rp1 Miliar

JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua Komite Etik Partai Golkar, Lawrance F Siburian mengatakan siap mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggelar pertemuan dan berkonsultasi terkait uang iuran calon ketua umum sebesar Rp1 miliar.

“Surat kita sudah kirim. Tanya waktu yang kita mo­hon ke mereka supaya (kon­sultasi) lebih cepat lebih baik,” ujar Lawrance usai menggelar rapat bersama Steering Committe di kan­tor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Jakarta Barat, Selasa (3/5).

Baca Juga : Terbongkar Pabrik Ganja Sintetis yang Incar Kalangan Pelajar

­Lawrance berharap, pen­­jelasan KPK nantinya bisa menjadi pemahaman terhadap semua kader par­tai. Meski demikian, ia menyebut Ketua Komite Etik, Fadel Muhammad te­lah bertemu secara informal dengan pimpinan lembaga antirasuah.

Politik uang, lanjut Law­rance, bisa merusak de­mo­krasi. Sebab itu, jika nant­i­nya KPK mere­ko­men­da­sikan untuk penghapusan Rp1 miliar, maka aturan tersebut tidak akan di­ber­lakukan.

Baca Juga : Waduh! Indonesia Masuk dalam 35 Negara Rawan Bencana di Dunia

“Kalau KPK sam­paikan, kita ikuti. Kerja ini kerja panitia. Mereka se­bagai calon maju tanpa beban. Kalau dibatalkan (iuran) untuk semua, biar tidak ada diskriminasi. Itu perlu, ka­rena kalau tidak ba­gaimana kita bisa men­cegah korupsi di par­lemen,” tukasnya di­wartakan okezone.

Sementara hasil rapat pleno DPP Partai Golkar juga telah memutuskan bah­wa setiap bakal calon ketua umum, harus mem­bayar iuran sebesar Rp1 miliar. Ketua Steering Com­mitte (SC), Nurdin Halid me­mas­tikan kepu­tusan tersebut seuai Pasal 37 AD/ART tentang Ke­uangan.

Baca Juga : Presiden Jokowi Lapor SPT Tahunan PPh secara Daring

“Jadi di panitia sudah diputuskan, berdasarkan pleno, AD/ART Pasal 37 sah, tidak ada dilanggar,” ujar Nurdin di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Ang­grek Nelli Murni, Jakarta Barat, Selasa (3/5).

Mahar Rp1 Miliar Dinilai Wajar

Baca Juga : Satu Tahun Covid-19, Lucy Kurniasari: Pemerintah Jangan Profit Oriented

Direktur Kajian Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspriabri Sumowigemo mengatakan biaya politik demokrasi memang mahal. Karena itu tidak meng­herankan jika Partai Golkar meminta Rp1 miliar dari caketum. Salah satu fak­tornya karena geografis Indonesia yang luas. 

“Kalo negara kita sebe­sar Singapura enak juga, ting­gal satu jam naik mo­bil udah ngumpul semua, tahu sebesar negara-negara kecil di Eropa,” katanya, Selasa (3/5).

Guspiabri mengatakan seluruh masyarakat harus diberitahu, secara geografis Indonesia sangat besar. Jika dibandingkan dengan Eropa luas Indonesia dari London sampai Moskow. Karena itu biaya politik menjadi sangat mahal. Karena harus mem­berikan transportasi untuk seluruh DPP di seluruh Indonesia. 

“Kemudian tidak rele­van biaya Munas Golkar berapa miliar dibandingkan bisa membangun berapa sekolah atau rumah sakit,” katanya seperti dilansir re­pu­blika.

Guspiabri mengatakan, dengan biaya demokrasi yang mahal pemilik hak suara harus menaati kon­sen­sus yang sudah disepakati. Dengan tidak melakukan politik uang.

Bila ada satu pihak, en­tah caketum atau tim sukses caketum melanggar kese­pakatan, maka kandidat lainnya akan melakukan hal yang serupa. “Karena In­do­nesia sudah sepakat untuk demokrasi. Ya demokrasi mahal kalo mau murah kita biayain satu keluarga untuk mengedalikan semuanya seperti zaman orde baru. Tidak perlu ada munas dan rakerda,” katanya. (h/yan)