Takut Timbulkan Ketegangan

LKAAM Minta Perda Nagari Direvisi


Rabu, 04 Mei 2016 - 05:48:18 WIB
LKAAM Minta Perda Nagari Direvisi

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKA­AM) Kabupaten Limapuluh Kota, meminta pemerintah daerah setempat, untuk merevisi kembali Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang nagari. Jika tidak direvisi Perda ini dinilai akan menimbulkan tergang­gunya keamanan di tengah masyarakat.

Ketua LKAAM Limapuluh Kota, H. Abdul Aziz Dt.Gindo Malano kepada Haluan, Selasa (3/4) di Payakumbuh menuturkan, khawatir Perda Nomor 2 tahun 2013 terutama Pasal 134 dinilai akan menimbulkan pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat tentang limbago adat. “Penafsiran yang berlainan ini tentu akan berdampak menimbulkan terggang­g­unya ketentraman dan kenyamanan masya­rakat dalam kehidupan bernagari, “ungkapnya.

Baca Juga : PKL di Solsel Ditertibkan, Melanggar Bakal Disanksi Sesuai Peraturan Daerah

Ditambahkannya, waktu sosialisasi yang dilakukan Pemkab Limapuluh Kota juga hanya dihadiri sejumlah kaampek suku saja. Sehingga pemangku adat yang lain kebingungan.Dari kondisi itu, menimbulkan penafsiran masya­rakat, bahwa yang dimaksud dengan Limbago Adat sebagaimana yang yang tertuang dalam Perda adalah Limbago Kaampek Suku.

“Padahal menurut pengajian adat, mungkin jo patuik, tuangan adat ka limbago, mungkin jo patuik nan mangapuang. Yang dikatakan mungkin dapat dirasakan dan yang dikatakan patut tidak berlebihan dan tidak mengrurangi dari jangka,”jelasnya AA.Gindo Malano.

Baca Juga : Resmi Jadi Gubernur-Wagub Sumbar 2021-2024, Ini yang akan Dilakukan Mahyeldi-Audy Usai Dilantik Presiden

Sekaitan dengan tugas dan kewenangan Forum Kaampak Suku dengan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari banyak yang berbenturan, karena tugas dan wewenang KAN telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Dalam kesempatan bincang bincang bersa­ma Haluan, AA.Dt. Gindo Malano menilai, Per­da Nomor 2 Tahun 2013 lahirnya lebih da­hulu dari Undang undang (UU) Nomor 6 Ta­hun 2014 tentang desa. “Seyogyanya perlu pe­nyesuaian dan perbaikan, supaya sesuai dengan UU yang lebih tinggi, yakni UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut,”tambah man­tan Dosen Perguruan Tinggi Swasta itu. (h/zkf)

Baca Juga : Jokowi Lantik Tiga Gubernur Sekaligus, Siapa Saja Orangnya?

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]