Tersisa Empat Kilometer

Dewan Kawal Pembebasan Bypass


Rabu, 04 Mei 2016 - 06:04:12 WIB
Dewan Kawal Pembebasan Bypass Ilustrasi.

PADANG, HALUAN — Pembangunan Jalur dua Bypass dengan dana pinjaman Korea Selatan sebesar Rp800 Miliar ditargetkan tuntaskan Agustus 2016 mendatang.

Namun, hingga seka­rang, masih ada beberapa titik lahan yang masih belum bebas.

Baca Juga : Hendri Septa Ditunjuk Jadi Plt Wali Kota Padang

DPRD Padang me­nyatakan kesiapan menga­wal Pemko dalam menye­lesaikan pembebasan lahan tersisa empat kilometer lagi.

Wakil Ketua DPRD Pa­dang, Wahyu Iramana Putra menyebut, dalam waktu dekat DPRD akan menga­gendakan pertemuan de­ngan Pemko Padang guna membahas persoalan pem­bebasan lahan tadi.

Baca Juga : Dinkes Kota Padang Sebut Vaksinasi Tahap Kedua Targetkan Lansia dan Aparat Pelayan Publik

“Ini akan diprioritaskan untuk dibahas pada masa sidang ke II. Komisi I akan meagendakan pem­baha­sannya dengan SKPD ter­kait,” sebut Wahyu saat ditemui di ruangannya, Se­lasa (3/5).

Terkait persoalan pem­bebasan lahan jalur dua Bypass yang belum kunjung tuntas, ia sedikit menye­lesaikan minimnya komu­nikasi yang dilakukan Pem­ko dengan DPRD untuk membahas persoalan yang ada.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Selasa 02 Maret 2021

Sejauh ini, sebut Wahyu, DPRD hammpir  tak per­nah diberi tahu telah sam­pai mana proses berjalan dan kendala apa yang diha­dapi sehingga pembebasan tak kunjung tuntas dila­kukan.

“Kendati kita hampir tak pernah diberitahukan ten­tang perkembangannya, saat ada kesempatan kami terus berupaya menanyakan pada Pemko telah sejauh mana progresnya,” tegasnya.

Baca Juga : Pipa Perumda AM di Sungai Lareh Padang Bocor, Ini Daerah Terdampak

Politisi partai Golkar ini berharap, pembebasan la­han bisa dituntaskan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Yakninya pada Agustus mendatang.

Sementara itu, Sekre­taris Komisi III DPRD Pa­dang Amrizal Hadi pada Haluan meminta Pemko Padang fokus me­nye­lesai­kan masalah pem­bebasan lahan Bypass jalur dua. 

“Masih ada 16 titik lagi yang mesti dibebaskan, se­mentara tenggat waktunya sampai Agustus. Harus dise­gerakan, jika tidak ini bisa menganggu pekerjaan yang lain,” sebut Amrizal.

Tak hanya akan meng­gangu pekerjaan, kata dia Pemko juga harus memi­kirkan persoalan denda yang akan ditimbulkan jika pem­bebasan tak selesai hingga tenggat waktu yang dibe­rikan. 

Mereka yang punya ke­mampuan untuk menjem­batani penyelesaian kese­pakatan dengan masyarakat diminta untuk digandeng. Baik itu dari pihak ketiga, ataupun pihak yang ber­hubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri.

Bisa saja menggandeng ninik mamak atau tokoh masyarakat yang lainnya. Jika keinginan masyarakat bisa diakomodir, tambah ia, masalah pembebasan lahan ini akan bisa  terselesaikan dengan segera.

“Pembangunan jalur dua Bypass akan sangat ber­manfaat untuk masyarakat. Sangat disayangkan jika persoalan tersebut masih tak kunjung tuntas.

Karenanya kami minta pada Pemko agar men­jadi­kan hal ini sebagai suatu yang prioritas,” tandas Am­rizal. (h/len)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]