KPK Masih Dalami Keterlibatan Politisi PKB Musa Zainudin


Sabtu, 07 Mei 2016 - 06:33:07 WIB
KPK Masih Dalami Keterlibatan Politisi PKB Musa Zainudin

JAKARTA, Haluan — Ang­gota DPR dari Fraksi PKB Musa Zainudin telah di­pang­gil KPK sebagai saksi atas kasus suap pembangunan ja­lan di Maluku Senin (2/5) kemarin. Hingga saat ini KPK terus mendalami dugaan ke­terlibatan Musa dalan kasus suap tersebut. Hal itu disam­paikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

“Nama Musa memang su­dah sering disebut oleh saksi bahwa dia terlibat, namun KPK masih harus mendalami bukti-bukti yang ada,” kata dia saat dihubungi, Jumat (6/5).

Baca Juga : Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri

Harsa, sapaannya, m­e­nam­bahkan bahwa kasus ini masih dalam tahap pe­ngem­bangan sepenuhnya. Karena bisa jadi terdapat lebih banyak pihak yang terlibat di da­lamnya.

“Makanya KPK akan terus memanggil pihak-pihak ter­kait untuk terus mencari pe­tunjuk, tentunya penetapan tersangka kan tidak bisa hanya berdasarkan omongan saksi, semua masih dipelajari buk­tinya,” lanjut Harsa dalam sambungan telepon.

Baca Juga : KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap

Sebelumnya, KPK lebih dulu menetapkan Damayanti Wisnu Putranti (Anggota DP­R dari Fraksi PDI-P), Budi Supriyanto (Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar), dan Andi Taufan Tiro (Ang­gota DPR dari Fraksi PAN) sebagai tersangka.

Musa Disebut Terima Su­ap Rp7 M Lewat Staf Prib­adinya

Baca Juga : Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri

Sebelumnya, anggota Ko­misi V DPR Musa Zainuddin disebut menerima uang dari pengusaha melalui stafnya bernama Mutakim. Uang ter­sebut merupakan fee untuk Musa, atas pengusulan prog­ram aspirasi berupa pemba­ngunan jalan di Maluku.

Hal tersebut diakui oleh Jaelani, seorang tenaga ahli anggota DPR yang menjadi perantara suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, kepada Musa melalui stafnya yang bernama Mutakim.

Baca Juga : Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK

“Pada saat pemeriksaan lanjutan di KPK, tadinya saya tidak tahu, tapi setelah ditun­jukan foto, saya yakin itulah orang yang saya temui. Baru tahu namanya Mutakim,” ujar Jaelani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Ra­bu (4/5).

Menurut Jaelani, penyera­han uang dilakukan sekitar tanggal 26-27 Desember 2015, di sekitar kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Saat itu, Jaelani menyerahkan uang sebesar Rp7 miliar kepada Mutakim.

Menurut Jaelani, pada saat menyerahkan uang, ia merasa tidak asing dengan wajah Mutakim. Pasalnya, sebagai sesama staf anggota dewan, keduanya sering ber­temu dalam rapat-rapat di Gedung DPR RI.

“Dalam rapat di Komisi V, sekitar bulan Agustus sampai Oktober 2015, saya lihat dia mendampingi Musa. Saya tidak asing dengan wajah dia,” kata Jaelani.

Kepada Hakim, Jaelani mengakui bahwa penyerahan uang tersebut diatur sendiri oleh Musa. Pada hari yang sama dengan penyerahan uang, Musa memberikan no­mor telepon Mutakim, dan meminta agar Jaelani menye­rahkan uang kepada stafnya tersebut.

Dalam surat dakwaan ter­hadap terdakwa Abdul Khoir, Musa disebut sebagai salah satu anggota Komisi V DPR yang ikut menerima uang dari pengusaha.

Musa diduga menerima uang lebih dari Rp15 miliar yang merupakan komisi atas nilai proyek yang diajukan melalui dana aspirasi anggota dewan.

Namun, uang tersebut tidak hanya berasal dari Abdul Khoir, tetapi juga dari So Kok Seng alias Aseng yang meru­pakan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa. Diduga, proyek yang menggunakan dana as­pirasi yang diusulkan Musa di Maluku, akan dikerjakan oleh Aseng. (h/kmp)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 23:39:14 WIB

    Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri

    Antisipasi Varian Virus Corona Baru, Ini Pesan Penting Kapolri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polri dalam menanggulangi serta melakukan antisipasi terhadap kehadiran virus corona dengan varian baru, virus corona B117..
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 23:13:07 WIB

    KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap

    KKP Jamin Kemudahan Usaha Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan membawa kemudahan berusaha salah satunya perizinan perikanan t.
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 21:01:01 WIB

    Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri

    Jangan Main-main dengan Vaksin Covid-19, Ini Ultimatum Mabes Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya vaksin palsu maupun penyalahgunaan vaksin Covid-19 di Indonesia..
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 20:52:12 WIB

    Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK

    Awas Tertipu! Ini Daftar 28 Investasi Bodong yang 'Disikat' OJK Satgas Waspada Investasi (SWI) telah merilis daftar aplikasi, usaha gadai, dan entitas ilegal atau investasi bodong yang berpotensi merugikan masyarakat. Terbaru, SWI yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga, telah memb.
  • Ahad, 07 Maret 2021 - 20:37:10 WIB

    Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani

    Kabar Baik! Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur..
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]