Soal Sanksi Gubernur pada Eselon II

Komisi I Beda Pendapat


Sabtu, 07 Mei 2016 - 07:05:05 WIB
Komisi I Beda Pendapat

PADANG, HALUAN — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mem­berikan tanggapan berbeda ter­kait langkah  Gubernur  Sumbar, Irwan Prayitno membatasi we­wenang enam eselon II di Pem­prov Sumbar.

Kendati berbeda pendapat, Komisi I DPRD Sumbar ber­ang­gapan hanya akan meng­ganggu berjalannya pemerin­tahan di Pemprov Sumbar.

Baca Juga : Ditinggal Pasangannya Mahyeldi, Hendri Septa: Selamat Bertugas Pak Gubernur!

“Padahal sebentar lagi bisa melakukan penukaran pejabat. Pembatasan wewenang ini ma­lah membuat kegaduhan,” kata anggota Komisi I DPRD Sum­bar, Syaiful Ardi usai melakukan pertemuan tertutup dengan Sekdaprov, Sumbar Ali Asmar Rabu, (4/5) di gedung DPRD Sumbar.

Mengacu pada UU nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Yang tertuang dalam pasal 162 ayat 03 kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat dalam wak­tu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Kamis 25 Februari 2021

Artinya pada Agustus 2016 mendatang, kepala daerah, baru bisa melakukan pergantian peja­bat. Jika pembatasan wewenang, ada kesan ini tergesa-gesa.

Syaiful mengkhawatirkan pembatasan ini juga bisa me­nganggu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terse­but. Apalagi saat ini sudah bisa melakukan penyerapan ang­garan.

Baca Juga : Pemko Padang Terima CSR Ambulance dan Mobil Operasional dari Bank Nagari Guna Tingkatkan Layanan Kesehatan

“Ketika kewenangan meng­gu­nakan anggaran dibatasi. Tentu program yang telah disusun tak bisa berjalan maksimal,” katanya.

Suara lain datang dari Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar. Bupati Agam dua periode ini menyebutkan, setelah pertemuan dengan Sekda dike­tahui kalau Gubernur Irwan Prayitno tidak menyalahi aturan. Pasalnya gubernur bukan meme­cat atau memberhentikan atau menukar pejabat. Tapi yang ada pembatasan wewenang.

Baca Juga : Belajar Billing Sistem, Perumda AM Kota Padang Disambangi Direksi PDAM Muaro Tebo

Pemberian sanksi pada peja­bat eselon ini karena adanya penilaian yang telah dilakukan gubernur lima tahun terakhir. Apalagi Irwan Prayitno sebe­lumnya juga telah duduk sebagai gubernur. “Tadi Sekda menye­butkan kalau ini merupakan sanksi karena kinerja SKPD tersebut tak baik. Ini meru­pakan evaluasi sejak lima tahun lalu,” kata Aristo.

Komisi I menegaskan tidak akan ikut terlalu jauh dalam penyusunan pejabat yang nanti­nya akan bekerja menyukseskan program kerja gubernur. Secara pribadi, Aristo memahami kalau kepala daerah memilih pejabat yang bisa menjalin komunikasi dengan baik.

“Kalau pemilihan mesti pro­fe­sioanal. Artinya kemampuan menjadi hal yang mesti di­uta­makan. Kompetensi pejabat mesti diperhatikan, jangan seke­dar kedekatan saja,” katanya.

Terkait isu politik yang ber­hembus, kalau pejabat eselon ini tak mendukung Irwan Prayitno saat Pilkada lalu, anggota Komisi I yang juga kader PKS, Mukhlasin membantah hal itu. Dia melihat ini cuma evaluasi kinerja yang dilakukan gubernur. “Tak ada kaitan politik, ini murni evaluasi kinerja. Evaluasi telah dilakukan sejak lima tahun lalu,”paparnya.

Seperti diketahui pada Jumat, (29/4) lalu, empat pejabat eselon II yaitu Kepala Biro Organisasi Onzu Krisno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Syamsulrizal, Kepala Dinas Per­da­gangan dan Perindustrian Mudrika, dan Kepala Badan Kesbagpol Irvan Khairul Anan­da menyampaikan keluhan atas kebijakan gubernur membatasi wewenangnya. (h/isr)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]