DPRD Kordinasi dengan Perusahaan Terkait Perburuhan


Senin, 09 Mei 2016 - 04:01:53 WIB
DPRD Kordinasi dengan Perusahaan Terkait Perburuhan

SOLSEL, HALUAN— De­wan Pimpinan Rakyat Dae­rah (DP­RD) Solok Selatan (Sol­sel) akan melakukan ko­or­dinasi terhadap peru­sahaan yang ada di daerah itu. Ter­utama terkait per­soalan per­buruhan dian­taranya adalah sistim kerja kontrak (out­sourching), sistim pengu­pa­han, uang pesangon serta jaminan kesehatan dan ja­minan sosial tenaga kerja.

“Dalam ketentuan aturan ketenagakerjaan sudah jelas. Apabila masih ada peru­sa­haan yang melanggar aturan seperti upah, sistim kerja kontrak, jaminan kesehatan dan lainnya tentu harus diberi sanksi. Kita akan koor­dina­sikan dengan pihak terkait,” kata Wakil Ketua DPRD Sol­sel, Armen Syahjohan saat dihubungi Haluan, Minggu (8/5).

Baca Juga : Personel Polri dan ASN Polres Agam Jalani Vaksinasi Covid-19

Ia melanjutkan, sistem kerja kontrak/outsourching dinilai menguntungkan peru­sahaan, karena tidak mengikat pengusaha. Posisi pekerja pun lemah, sewaktu-waktu dapat di PHK tanpa pesangon kera­na tidak terikat sebagai pe­kerja tetap.

Bahkan, perusahaan ma­sih memberlakukan sistim kontrak mesti karyawan sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Padahal sesuai aturan, peker­jaan yang boleh dikontrakkan adalah pekerjaan musiman atau dapat diselesaikan de­ngan waktu tertentu, seperti pembuatan jembatan. Setelah jembatan selesai, maka kon­trak kerja berakhir.

Baca Juga : Pemkab Agam Seleksi Kafilah Menjelang MTQN Sumbar ke-39

Perusahaan yang baru mem­perkenalkan produk pa­da suatu daerah juga dibo­lehkan menerapkan sistim kontrak, tetapi tak lebih dari 3 tahun operasionalnya. Na­mun dalam prakteknya, nyaris seluruh perusahaan mene­rapkan sistim kontrak. (h/jef)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]