Masyarakat Hulu Aia Berjuang

Pemekaran Nagari Mendesak


Senin, 09 Mei 2016 - 04:43:12 WIB
Pemekaran Nagari Mendesak

LIMAPULUH KOTA, HALUAN - Pemekaran  sejumlah Nagari  di Sumbar meru­pakan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemerataan  pem­bangunan dan peningkatan ke­sejah­teraan masyarakkat.  Namun  beberapa kendala masih  menjadi penghalangnya, terutama syarat minimal jumlah penduduk se­bagai­mana yang diatur  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa.

Kendati demikian,  masyarakat yang ber­tekad memekarkan nagari atau mening­katkan status Jorong menjadi Nagari, masih terus berjuang karena masih banyak celah yang dapat ditempuh. Seperti yang  per­juang­an masyarakat Jorong Hulu Aia, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Per­juangan  pemekaran  menjadi Nagari Hulu Aia terus berlanjut. Bahkan pemekaran ini sudah harga mati bagi masyarakat setempat.

Baca Juga : Dishub Kabupaten Pessel: Odong Odong Agar Tidak Beroperasi di Jalan Utama

Berbagai upaya pun terus dilakukan masya­rakat. Hingga dilakukan pembahasan serius menuju pemekaran nagari oleh tokoh ma­sya­rakat setempat bersama legislatif serta Pemkab Limapuluh Kota.

 Dari keterangan sejumlah masyarakat Jorong Hulu Aia, alasan pemekaran berawal dari  jauhnya akses masyarakat Jorong Hulu Aia untuk berurusan ke kantor Walinagari Harau hingga menempuh puluhan kilo­meter. Hal tersebut, merupakan faktor  utama  masya­rakat untuk  pemekaran terhadap nagari mereka.

Baca Juga : Kasus Positif Corona di Sumbar Bertambah, Positivity Rate 7,50 Persen

 Tak sampai disana, sulitnya masyarakat  mendapatkan akses telekomunikasi dan ter­ting­galnya pembangunan Jorong Hulu Aia di­ban­dingkan jorong lainnya, justru hal itu yang mendesak bagi masyarakat agar nagari mereka segera dimekarkan. Usai pem­bahasan peme­karan nagari antara masya­rakat Jorong Hulu Aia, Pemkab dan Legislatif pada pekan lalu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota akan  terus mendorong untuk dilaku­kannya pemekaran Nagari Hulu Aia.

Tetapi, selama ini upaya pemekaran Nagari Hulu Aia tersebut terkendala oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Yakni tentang syarat peme­karan desa atau nagari. “Bagaimanapun DPRD pasti  terus mendorong pemekaran nagari asalkan tidak bertentangan perun­dang-undangan,”terang Sastri Andiko Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

Baca Juga : Sebanyak 27.328 Orang di Sumbar Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

 Menurutnya, kondisi dari Jorong Hulu Aia  saat ini,  memiliki 1600 penduduk atau sebanyak 400 KK. Sedangkan syarat untuk pemekaran nagari dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Desa  mini­mal harus memiliki 4800 penduduk atau 800 KK. “Disini  sebe­nar­nya kendala dari  pemekaran Nagari Hulu Aia ini,”ucap  politisi Partai Demokrat tersebut.

Tetapi, kata Sastri Andiko, pemekaran  Nagari Hulu Aia bisa saja  dilakukan dengan mengajak jorong lainnya untuk bergabung dan mendirikan nagari baru. “Ada juga celah lainnya dalam pemekaran nagari ini. Yakni  men­yang­kut kondisi topografi Jorong Hulu Aia saat ini. Alasan topografi ini merupakan celah untuk dilakukannya pemekaran dalam  menunjang pelayanan masyarakat. Tetapi ini masih digodok ditingkat pro­pinsi, ”terang­nya lagi.

Baca Juga : Masyarakat Sikucua Timur Harapkan Pengembangan Puncak Letter W

 Sementara, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan  memastikan  peme­karan Jorong Hulu Aia menjadi Nagari Hulu Aia bisa dilakukan . “Tidak ada yang tidak bisa,”terang Ferizal Ridwan.

Dalam perjalanannya, pemekaran Nagari Hulu Aia sebenarnya sudah mengapung se­men­jak 2002 lalu. Tetapi, sampai sekarang belum ada kejelasan serius, baik dari Pemkab ataupun DPRD terhadap peme­karan nagari yang terletak di Kecamatan Harau tersebut. (h/ddg)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]