Pengrusakan Pagar UBH Diproses Polisi

PADANG, HALUAN — Pe­nyidik Sat Reskrim Polresta Padang menindaklanjuti laporan pengrusakan pagar Kampus II Universitas Bung Hatta di kawasan Air Pacah, Padang. Peristiwa ini sendiri terjadi, 31 Maret 2016 lalu.

Kapolresta Padang mela­lui Kasat Reskrim AKP Abdus Syukur mengatakan kepada awak media pihak­nya memang tengah mela­kukan proses pemeriksaan terhadap pengaduan dengan nomor laporan, SPKT/457/K/IV/2016/SPKT UNIT 1.”Penyidikan masih terus dilakukan, materi penyi­dikan di tangan penyidik,” sebutnya kepada media.

Baca Juga : Mahyeldi Naik Jadi Gubernur Sumbar, Siapa Pengganti Wali Kota Padang?

Menurut kuasa hukum kaum Maboet, Joni Sudir­man pasca pemeriksaan mengatakan dirinya diperik­sa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Ia menyebutkan saat kejadian,ia melakukan tunjuk batas yang didam­pingi pihak pengadilan pada 17 Maret 2016.

Joni Sudirman sebagai kua­sa hukum kaum Ma­bo­et, juga melampirkan bukti-bukti  kepe­mili­kan. ”Ser­tifikat kampus UBH cacat hukum,” sebutnya kepada wartawan di Padang sambil membeberkan per­kara ke­pemilikan tanah

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Jumat 26 Februari 2021

Pi­haknya melaporkan pi­­­hak Bung Hatta ke Polda Sumbar karena telah me­lang­gar keputusan penga­di­lan. Penasihat hukum Yaya­san Bung Hatta,Daniel Ju­sa­ri membenarkan soal tun­juk batas pada tanggal 17 Ma­ret 2016. Namun untuk pe­ngrusakan, terjadi pada tang­gal 31 Maret 2016. Pada saat terjadinya pengrusakan, pi­haknya telah meminta pe­ngacara Joni Sudirman dan Desman cs untuk meng­hen­ti­kan pengrusakan pagar ya­ya­san UBH tersebut. Na­mun Joni tidak meng­gubris­nya.

“Perbuatan pengrusakan pagar itu pelanggaran terha­dap pasal 406 KUHP,” se­but kuasa hukum yayasan perguruan tinggi swasta terbesar di Sumbar ini.

Baca Juga : Sosok Pengusaha Batu Bara Perempuan Asal Sumbar, Mulai Bisnis dari Umur 18 Tahun

Ia menyebutkan tunjuk ba­tas itu tidak sama de­ngan ek­sekusi. “Tunjuk batas ti­dak berarti meru­sak ba­rang atau benda yang ada di atas ta­nah. Ini jelas eigen­richting (ma­in hakim sen­d­i­ri), tidak ada regulasi yang mem­be­narkan tin­dakan peng­ru­sakan terse­but” tam­bah­nya.

Daniel mengharapkan tindakan pengrusakan pagar tersebut segera di proses dan diadili, karena kliennya telah dirugikan secara ma­te­ril. Untuk sengketa kepe­mi­likan tanah,ia mem­per­silahkan semua pihak meng­hormati proses hukum yang sedang berjalan. (h/mat)

Baca Juga : Wujudkan GCG, Perumda AM Kota Padang Kunjungi BPKP Sumbar