GMPG Minta Hendra Dinonaktifkan


Senin, 09 Mei 2016 - 05:25:49 WIB
GMPG Minta Hendra Dinonaktifkan Ketua DPD Golkar Sumbar, Hendra Irwan Rahim.

BUKITTINGGI, HALUAN — Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sumbar beserta 10 orang pengurus partai Golkar dari kabu­paten/kota di Sumbar, me­minta kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menon­aktif­kan sementara Ketua DPD Golkar Sumbar, Hendra Irwan Rahim.

“Menjelang digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang menurut renca­nanya akan dilaksanakan pada pertengahan Mei, kami meminta kepada DPP agar Hendra Irwan Rahim di­non­aktifkan sementara se­ba­gai ketua DPD I Sum­bar,” ujar juru bicara GMPG Sumbar, Dedi Irawan kepa­da wartawan Minggu, (8/5).

Baca Juga : PPK Pengadaan Tanah Bantah Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dihentikan

Dikatakannya, permin­ta­an tersebut menin­dak­lanjuti hasil pertemuan de­ngan 10 orang pengurus partai Gol­kar kabupaten/kota di Sum­bar yang ber­lang­sung di Ka­wali Square Bukittinggi, Rabu (4/5) kemarin. Per­temuan yang di­lakukan ini terjadi karena mencermati dan berkaca dari sikap poli­tik dan tinda­kan yang dila­kukan oleh ketua DPD Sum­bar, Hendra Irwan Rahim terhadap ka­der Golkar yang ada di Sum­­bar.

Menurut Dedi, menyi­ka­pi kemunduran partai Gol­kar Sumbar saat ini dibawah kepemimpinan ke­tua DPD I Hendra Irwan Rahim, maka kami generasi muda partai Golkar dan sejumlah kader partai Gol­kar Sumbar, sa­ngat miris  melihat kemun­du­ran terse­but. Dan kami me­rasa partai Golkar yang se­l­ama ini sebagai rumah ka­mi, mulai menjadi tidak nya­man karna banyak tinda­kan-tindakan dan keputusan politik yang dilakukan tidak sesuai de­ngan konstitusi partai Gol­kar, atau mem­bangun opini berdasarkan asumsi be­be­rapa orang.

Baca Juga : Dongkrak Taraf Hidup Petani, Pengembangan Tanaman Porang Jadi Program Unggulan Satu Desa di Solsel

Adapun keputusan yang diambil diluar kons­titu­sional partai yang dilakukan oleh Ketua DPD partai Gol­kar Sumbar, seperti me­mi­ni­malisasi hak politik dan memberhentikan Zul­kene­di Said dengan cara meng­giring­nya dalam rapat pleno pe­ngu­rus harian Pro­vinsi Sum­bar. Padahal Zul­kenedi tidak melakukan pelanggaran fa­tal ataupun melanggar AD/ART Partai Golkar. Dan kami menilai, hal ini sebagai bentuk kese­wenang-wena­ngan ketua DPD Hendra Irwan Rahim terhadap kader partainya sendiri.

Selain itu, DPD I Pro­vinsi Sumbar juga mem­be­rikan opsi dan intervensi terhadap ketua DPD II Padang Panjang dengan meintervensi pilih jadi ke­tua DPD atau Ketua DPRD Kota Padang Panjang. Se­mentara di kabupaten/kota lainnya di Sumbar tidak diberlakukan hal tersebut. Hal ini jelas ada tindakan diskriminatif.

Baca Juga : Sebanyak 27.798 Orang di Sumbar Telah Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Kemudian Hendra Ir­wan Rahim melakukan Plt terhadap Alirman Sori se­bagai ketua DPD II Ka­bupaten Pesisir Selatan tan­pa dasar hukum yang jelas. Sementara dalam AD/ART Plt bisa dilakukan jika ke­tua terjerat persoalan hu­kum atau meninggal dunia.

Selanjutnya, Ketua DPD Sumbar juga telah melaku­kan tindakan individu de­ngan berupaya melindungi salah seorang kader Partai Golkar yang terlibat per­soalan hukum. Serta banyak persoalan lain yang disikapi dengan tidak bijak oleh pengurus DPD Partai Gol­kar Sumbar.

Baca Juga : Positif Corona di Sumbar Bertambah 87 Orang, Total 29.467 Kasus

“Demi menjaga kembali marwah Partai Golkar di Sumbar dan keutuhan partai yang sangat kami cintai, maka ada beberapa poin yang bisa diinventarisir atas kegagalan pengurus DPD Par­tai Golkar Sumbar yang disebabkan karena lemah­nya koordinasi antara pe­ngu­rus DPD Sumbar dengan seluruh kader dan pengurus daerah yang berada di 19 kota/kabupaten,” terang­nya.

Dalam pertemuan yang di­lakukan dengan 10 pe­ngu­rus partai Golkar terse­but ungkap Dedi, ada bebe­ra­­­pa poin yang telah kami se­­pakati demi kemajuan par­­tai Golkar Sumbar. Di­an­­taranya meminta DPP Par­­tai Golkar untuk memu­lih­kan kembali hak-hak po­litik para kader partai Gol­kar yang telah diber­hen­ti­kan secara sepihak oleh pe­ngu­rus DPD Partai Gol­kar Sum­bar di bawah kepe­mim­­pinan Hendra Irwan Ra­­him.

Untuk menjaga situasi kondusif kepengurusan Gol­­kar secara umum di Sum­bar, supaya virus yang di­ciptakan oleh DPD Partai Golkar ini tidak merebak ke daerah lainnya, maka kami juga meminta kepada DPP partai Golkar untuk menon­aktifkan Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim karena dinilai tidak netral.

Disamping itu juga me­min­ta kepada DPP Partai Golkar untuk menganulir SK Musda yang telah dilak­sanakan. Sekaligus meminta kepada DPP untuk melak­sanakan kembali Musda di DPD Sumbar usai Munas­lub dilaksanakan.

“Dari hasil pertemuan yang dilakukan serta bebe­rapa poin yang telah kami simpulkan secara bersama itu, maka  selanjutnya hasil pertemuan itu akan kami serahkan secara tertulis pada pengurus DPP dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dengan tujuan demi solidnya kem­bali Partai Golkar di Sum­bar,” pungkas Dedi. (h/tot)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]