Pemprov Diminta Serius

PADANG, HALUAN — Komisi IV Bidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta Pemerintah Provinsi Sum­bar untuk serius dalam rencana pem­bangu­nan jalan tol Padang – Bukittinggi. Seperti diketahui ren­cana pembangunan tol Padang – Bukit­tinggi muncul saat kunjungan kerja Menteri BUMN Rini Soemarno Oktober tahun lalu.

Ketua Komisi IV DP­RD Sumbar Marlis ditemui Ha­­­luan Senin, (9/5) di ru­ngan­nya mengatakan, pem­bangu­nan jalan tol Padang - Bukit­ti­nggi itu  butuh dana yang besar. Untuk menger­ja­kan itu ti­dak bisa dengan da­­na ABPD Sum­bar. Ka­rena un­tuk me­nye­lesaikan pem­bangu­nan ter­sebut bu­tuh dana sebesar Rp8 trili­un, sementara AP­BD Sum­bar 2016 hanya Rp4,5 triliun.

Baca Juga : Pantai Air Manis Padang Masih Lengang, Omset Pedagang Anjlok

“Kalau memang serius untuk mewujudkannya, Gu­ber­nur Sumbar Irwan Pra­yitno harus rajin melakukan komunikasi dengan pe­me­rint­ah pusat. Itu pun jika Gubernur memang ko­mit­men untuk membangun tol di Sumbar ini, jika tidak ya santai-santai saja­lah, ”ujarnya.

Belum terlaksananya pembangunan tol di­sebab­kan persoalan pembebasan lahan. Butuh dana yang besar untuk persoalan ganti rugi lahan miliki warga. “Tapi hingga saat ini Pem­prov Sumbar belum mem­bicarakan persoalan dana yang dibutuhkan untuk ganti rugi lahan itu ke DPRD Sumbar,” jelasnya.

Baca Juga : Demam Tanaman Hias di Padang Terus Meluas

Jika memang Pemprov Sumbar ingin mewujudkan hal ini Komisi IV DPRD Sumbar siap men­dukung­nya. Karena dilihat secara hitungan ekonomi, dengan pembukaan jalan tol Padang – Bukittinggi akan mem­perlancar kegiatan ekonomi di Sumbar.

“Saya rasa ini memang sudah layak un­­tuk di­wu­jud­kan, ta­pi ke­m­bali lagi apa­kah Pe­­m­prov Su­mbar sudah si­ap, ”katanya. 

Baca Juga : Terancam Abrasi, Masjid Al-Hakim Padang Dipasang Batu Pemecah Ombak

Marlis ju­ga meminta,  agar kepala da­erah mem­bu­ang per­soa­lan menjaga citra ke­pem­pinan di mata masyarakat. Selama ini ke­pala daerah enggan untuk tegas kepada masyarakat apalagi soal membebaskan lahan. “Se­hingga setiap pro­yek yang ingin dibangun tidak pernah selesai. Karena persoalan yang menjadi ken­dala besar pem­bangu­nan itu ialah soal pem­be­basan la­han, ”katanya.

 Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Per­mukiman (Prasjaltarkim) Sumbar Suprapto, me­nga­takan, penyebab belum bisa mewujudkan target dari Menteri BUMN itu, karena belum adanya anggaran un­tuk pembebasan lahan.

Baca Juga : Sebanyak 5000 Orang di Kota Padang Telah Ikuti Vaksinasi Tahap Kedua

“Kita harus ganti rugi lahan milik warga, dan tidak bisa melakukan konsolidasi seperti pekerjaan jalur dua By Pass, karena ini jalan tol,” tegasnya, saat dihu­bungi, Rabu (4/5) lalu di Padang.

Suprapto, bahkan pe­simis soal kapan pengerjaan pembangunan jalan tol awal itu bisa dikerjakan. “Me­lihat kondisi seperti ini, satu atau dua tahun lagi saya per­kirakan pengerjaan be­lum bisa dilakukan, karena akan ada proses panjang yang dilakukan,” tegasnya.  (h/isr)