PDE Siapkan Master Plan TIK Padang Pariaman

PADANG PARIAMAN, HA­LUAN — Pemerintah Kabu­paten Padang Pariaman me­lakukan berbagai terobosan dibidang teknologi, yaitu pem­buatan master plan teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku selama lima tahun yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mengan­tisipasi perkembangan Tek­nologi Informasi dan Komu­nikasi. Hal tersebut diung­kap­kan oleh Kepala Bagian Pe­nge­lolaan Data Elektronik (PDE), Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy R Rilis dalam rapat Persiapan Sosialisasi Penyu­sunan Master Plan di ruang kerjanya, Senin (9/5) kemarin.

Dia menjelaskan, pelak­sanaan pembuatan master plan itu telah melalui tahap pelelangan, sehingga diha­rapkan Kepala SKPD terkait dapat memberikan masukan dan saran. “Tahapan pertama membuat Masterplan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) agar lebih tera­rah, sempurna dan berke­sinambungan. Kita butuh SK­PD merespon apa yang men­jadi kebutuhan SKPD nya da­lam perkembangan teknologi dewasa ini,” katanya.

Baca Juga : Sebanyak 27.798 Orang di Sumbar Telah Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

  Untuk itu katanya, peran aktif dari seluruh SKPD dalam memberikan data, masukan dan saran. Sebab, masterplan dibuat akan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. “Kita akan menampung ma­sukan dari seluruh SKPD agar penyusunanya terarah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jika tidak ada masukan dan saran, bagaimana kita bisa membuat perencanaan master plan TIK ini, yang mana ber­lakunya saja sampai 5 tahun ke depan, nanti akan sia-sia pe­kerjaan kita,” ujarnya.

Kepada Kepala SKPD agar proaktif memberikan masu­kan dalam pembuatan master plan teknologi infor­masi dan ko­munikasi tahun 2016-2021 tersebut. “Ini pekerjaan kita bersama. Kami akan mengi­rim undangan dan sangat ber­harap kepala SKPD hadir memenuhi undangan kami dan mem­berikan masukan dan saran,” kata Rudi R Rilis yang di­dampingi Kasubag Pe­ngo­lahan Data, Ali MUzakar. “Sebab, sekali lagi ini untuk per­kem­bangan teknologi di Padang Pariaman dan kita bekerja juga mengacu pada Undang-Un­dang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Menteri Kominfo nomor 57/KEP/M.­Ko­minfo/12/2003 tentang Pan­duan Penyusunan Rencana In­­duk Pe­ngem­ba­ngan E-Go­verment Lembaga, dan Kepu­tu­san Menteri PAN & RB ten­tang Pedoman Umum Per­kan­toran Elek­tronik Lingku­ngan Internal di instansi peme­rintah. Di sinilah alasan kita mela­kukannya. Kita akan me­minta masukan berupa SDM, tata kelola, data dan aplikasi, pe­rang­kat keras dan perangkat lu­nak yang ada dan yang dibu­tuh­kan dan ba­gai­­mana tata kelola teknologi dan komu­nikasi pada wilayah kerja SK­PDnya,” ulasnya me­ng­akhiri. (h/bus)

Baca Juga : Positif Corona di Sumbar Bertambah 87 Orang, Total 29.467 Kasus