Ahok dan Komunikasi Politiknya

Fenomena kontroversi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, dalam segala dimensinya begitu dominan dihantarkan media, terutama sepanjang Maret-April lalu. Meskipun sudah mulai tergusur oleh isu-isu lainnya, namun apa pun yang berkenaan dengan Ahok pasti akan menjadi konsumsi head-line dan tetap aktual dibahas.

Tensi pemberitaan me­ningkat manakala beberapa kasus dugaan korupsi mulai menyeruak ke publik. Disusul kemudian dengan pengun­duran diri beberapa pejabat (terutama Walikota Jakarta Utara) beberapa waktu lalu.

Baca Juga : SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam siswa Perlu Ditinjau Ulang

Tak bisa dibantah, magnet Ahok mulai terbangun sejak ia mendampingi Joko Wido­do sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Masa-masa sebelum Pilpres 2014 adalah saat di mana kepopuleran Ahok di Jakarta masih ‘tertutupi’ oleh ‘efek Jokowi’. Publik yang jeli dapat melihat betapa peranan Ahok di belakang Jokowi lama-kelamaan membesar, semakin dominan, menyita perhatian. Apalagi untuk urusan tertentu, Ahok diberi porsi yang cukup besar oleh Jokowi untuk langsung turun ke lapangan, satu hal yang membuat Ahok berke­sem­patan berhadapan langsung dengan media.

Sebagai efek magnet yang begitu besar serta kom­plek­sitas dan dinamika sosial-politik yang melingkupi wila­yah kerjanya (baca: DKI Ja­karta), ditambah gaungnya di media massa dan media so­sial, publik yang terbiasa mengikuti sepak terjang Ahok sejak menjadi pe­mim­pin di ibukota pun terbelah. Kelompok pertama adalah mereka yang menilai cara kepemimpinan dan gaya ko­munikasi politik Ahok me­mang cocok untuk pro­vinsi seperti DKI Jakarta, arti­ku­latif. Se­ba­lik­nya, resistensi terhadap Ahok ter­for­­mula­si­kan ke da­­lam persepsi di benak ke­lompok lainnya bahwa cara komunikasi Ahok sudah me­lewati batas-batas ideal se­orang pemimpin, cenderung otoriter.

Baca Juga : Jangan Ikuti! Iblis Penebar Hoaks Pertama

Ahok: Perspektif Artikulatif

Ditinjau dari perspektif komunikasi antar manusia, sejatinya Ahok berhasil me­menuhi dua dari tiga aspek dalam berkomunikasi, yaitu Clarity dan Direction. Semen­tara untuk aspek lainnya, Attitude, Ahok kerap gagal, dalam artian tidak terlalu mengindahkan untuk bersi­kap secara santun dalam ber­komunikasi. Sebaliknya, man­tan Bupati di Bangka Belitung ini seolah tidak peduli respon lawan bicara. Wajar, karena ia menekankan kejelasan (clarity), serta ke­langsungan/arah po­in-poin ko­mu­nikasi yang di­sam­­paikan (direction).

Baca Juga : Surau Inyiak Djambek, Warisan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam

Konsekuensinya, siapa pun yang menjadi sasaran ‘peluru’nya akan merasakan poin-poin komunikasi Ahok mendarat tepat sasaran. Orang yang disebut-sebut dalam pernyataannya dijamin panas-dingin kupingnya. Apa­lagi, Ahok terbiasa menyerang dengan dalil-dalil dan data tertentu. Dampak berikutnya, sasaran tembak akan mudah terpancing untuk merespon secara emosional di lain wak­tu. Sebagai bukti, pertikaian komunikasi antara Ahok dan Lulung, Ahok-Yusril, dan Ahok-ketua BPK yang kerap dibingkai oleh media, kadang dibumbui sensasi di sana-sini.

Lebih jauh, dengan gaya­nya yang ceplas-ceplos dan apa adanya, publik jadi tahu apa yang terjadi sesungguhnya di balik seluruh per­nyata­annya. Alhasil, publik tidak ‘dipaksa’ untuk menebak-ne­bak, publik terbingkai un­tuk semakin menjurus men­citra­kannya sebagai sosok yang artikulatif, jujur, logis. Bisa jadi, ini merupakan antitesis gaya komunikasi era Orde Baru yang cenderung ‘mis­terius’, enigmatik, me­ngam­bang, menyembunyikan fakta, bicara di tataran yang nor­matif, dan menjauhi solusi.

Baca Juga : Prabowo dan Habib Rizieq

Ahok: Perspektif Otoriter

Blake dan Maiton (2001) mengatakan, ada tiga tipe gaya kepemimpinan dalam ber­komunikasi. Ketiganya ada­lah; demokratis, parti­sipatif, dan oto­riter. Gaya ke­pemimpinan oto­riter dicirikan dengan pilihan kata yang tajam, gaya bahasa non­verbal-menekan, bahasa tu­buh yang cenderung agresif. Kepemimpinan otoriter bia­sanya bicara dengan tendensi membuka konfrontasi dengan lawan bicara, over-confidence, terlalu yakin dengan apa yang disampaikan dalam dialog.

Dan Nimmo (1999) me­nye­butkan, prilaku ko­mu­nikasi itu ada tiga. Pertama; asertif, kedua; pasif, ketiga; agresif. Ciri-ciri asertif; komu­nikator akan bertindak te­nang, santun, skala intonasi sedang. Pada prilaku pasif, komunikator cenderung ter­tutup, menghindari kon­fron­tasi, dan nada suara pelan. Sebaliknya, perilaku ko­mu­nikasi agresif ditandai dengan tindakan men­dominasi pem­bicaraan, memiliki kecen­drungan (ingin) menyerang sesuatu, nada suara keras, menekan. Bisa disimpulkan, pelaku komunikasi agresif bukanlah tipe pendengar yang baik.

Dapat disimpulkan, Ahok memilih gaya komunikasi ceplas-ceplos dan terbuka, straight to the point, bahkan terkadang meledak-ledak de­ngan intonasi tinggi, seolah antitesis gaya komunikasi Jokowi yang cenderung te­nang meski tetap terbuka. Konsekuensi negatif dari tin­dak komunikasi seperti ini bukan tanpa risiko. Biasanya, pemimpin yang memilih gaya ini potensial untuk terjebak ke dalam pola ke­pemim­pi­nan yang oto­riter. Ini dise­bab­kan teru­ta­ma oleh prasangka yang ter­lanjur tertanam di benaknya bahwa ia adalah satu-satunya aktor yang sedang mengubah lingkungan bobrok di sekitarnya.

Menarik menyigi survey Periskop Data pada akhir 2015 lalu yang secara garis be­sar cenderung menangkap ke­­san negatif publik akan ga­ya ke­pe­mim­pi­nan dan ko­mu­ni­ka­si po­li­tik Ahok. Terbukti, nyaris se­paruh da­ri res­pon­den (46,6%) menyatakan gaya bicara Ahok temasuk kategori ‘Tidak Baik’. Sekitar 70,4% publik menilai gaya bicara Ahok tidak santun. Sebanyak 77% responden setuju Ahok harus memperbaiki cara ber­komunikasinya. Sementara di ranah kepuasan akan kinerja, hanya 48,2% dari nara sum­ber penelitian yang me­nya­takan puas dengan kinerja Ahok sebagai gubernur.

Ahok dan Persepsi Abu-abu

Terlepas dari kontroversi dan resistensi terhadapnya, Ahok tetaplah aset ke­pe­mim­pinan bangsa. Cara ber­ko­munikasinya merupakan ko­drat yang melekat di ke­pri­badiannya. Meski masih ter­buka kemungkinan bagi­nya untuk mengubah tipikal ber­komunikasi, namun ke­mung­kinan itu sangat tipis, citra artikulatif-emosional seolah sudah menjadi trade mark, dan itu merupakan kele­ma­han sekaligus kele­bihan­nya.

Satu hal yang pasti, se­orang pemimpin tetap harus menyadari konteks dan si­tuasi berkomunikasi. Seba­gaimana yang dikatakan oleh Effendi Gazali, setiap orang, terutama pemimpin, harus tahu mana yang layak disam­paikan ke publik, mana yang (hanya pantas) di dalam ruangan (dikutip dari CNN­In­done­sia.com, 2015). Lebih lanjut, Gazali mengingatkan, jangan sampai pemimpin jatuh ke dalam dua hal; oto­riter, dan dikultuskan. Yang pertama akan mematikan nyali kha­layak yang dipim­pinnya, dan yang kedua me­matikan nalar semua orang di sekelilingnya.

Lebih jauh, Diana Booher (2010) mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan pemimpin pada bawahannya bertujuan untuk meng­gerak­kan perubahan, mengubah cara pandang dan pemikiran lingkungan organisasinya. Over-dosis dalam ber­ko­mu­nikasi sangat berpotensi justru mengundang blunder, sehing­ga tujuan awal untuk me­ngubah cara pandang dan pemikiran lingkungan or­ganisasi bisa jadi malah tidak tercapai.

Meski kini Ahok ‘dise­rang’ dari berbagai sisi (kita ingat betapa seorang SBY yang di-bully oleh Megawati, dise­rang kanan-kiri justru berbalik menang dalam kon­tes Pilpres 2004), kita mesti semakin berhati-hati mem­persepsi Ahok. Pengamat politik, M. Qodari, me­nga­takan, Ahok kini (mulai) dipandang tidak lagi secara hitam-putih oleh publik, namun bisa jadi sudah abu-abu (kompas.com, 12/4/16). Dua kasus, yaitu R.S. Sum­ber Waras dan rekla­masi pantai utara Jakarta kini menjadi batu sandungan yang berpeluang menjerat lang­kahnya untuk tetap ek­sis. (*)

MOHAMMAD ISA GAUTAMA
(Pengajar Komunikasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial-UNP)