Sulit Mengurus Surat Menyurat

Padang Panjang Khawatirkan Peralihan Kewenangan SMA


Kamis, 12 Mei 2016 - 04:53:57 WIB
Padang Panjang Khawatirkan Peralihan Kewenangan SMA

PADANG PANJANG, HALUAN — Peralihan pengelolaan Sekolah Menengah Atas ke tingkat Provinsi Sumbar yang bakal diberlakukan Januari 2017 mendatang akan menimbulkan berbagai perubahan yang cukup signifikan.

Dengan peralihan ini, baik Dinas Pendidikan, Ketua DPRD dan guru berharap bisa berjalan dengan baik, meski­pun awalnya sempat kha­watir. Karena proses perali­han ini membutuhkan dana yang besar dan akan ber­dampak besar pula pada uru­san surat menyurat di daerah.

Baca Juga : BMKG Prediksi Gelombang Tinggi Hingga 3 Meter di Perairan Sumbar Sampai Besok

Seluruh aset sekolah mau­pun guru dan pegawai akan diserahterimakan dari wali­kota Padangpanjang kepada Gubernur Sumbar. Dengan sendirinya proses belajar dan mengajar di semua sekolah lanjutan atas ini bakal dita­ngani seluruhnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pemko Padangpanjang juga tak lagi berhak mengganti atau memindahkan kepala sekolah dan guru karena se­mua­nya sudah mejadi kewe­nangan pihak provinsi.

Seluruh aset sekolah, Ok­to­ber 2016 akan diserah­terimakan dari walikota Pa­dang­panjang kepada Guber­nur Sumbar. Dengan demi­kian sejak tahun 2017, Pa­dang­panjang tidak lagi me­ngang­garkan anggaran pendi­dikan untuk seluruh SMA pada APBD Kota Pa­dang­panjang. Pemerintah daerah hanya akan lebih fokus me­ngu­rusi jenjang di bawahnya, mulai dari PAUD hingga SMP.

Baca Juga : Sempat Terhenti, Pembangunan Monumen Bela Negara Segera Dilanjutkan

Kepala  Dinas  Pendidikan Kota Padangpanjang Desmon melalui Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan kota Padangpanjang Afrizal MPd kepada Haluan, kema­rin (10/5) menyebutkan, seba­nyak 307 guru di sekolah menengah negeri dan swasta, 36 tenaga kependidikan ta­hun 2017 mendatang tidak lagi memakai atribut atau logo Kota Padangpanjang.

Di Kota Padangpanjang  terdapat tiga sekolah Me­nengah Atas (SMA) Negeri dan dua swasta. Dua SMK negeri dan dua  swasta,  dua Madrasah Aliah Negeri  dan dua swasta.

Baca Juga : Mahfud MD Ingin Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar Cepat Selesai

Keberadaan sekolah nege­ri terkhusus SMA Negeri 1 Padangpanjang di Kota Pa­dangpanjang selama ini,  kata, sudah menjadi pilihan utama di Sumatera Barat meski di kota ini terdapat pula SMA unggul Sumbar. Banyak pres­ta­si yang telah diraih oleh semua sekolah yang ada ter­sebut.  Bahkan sekolah keju­ruan negeri dan swastanya juga tidak kalah bersaing Dengan sekolah sama di Sumbar. Se­mua itu terjadi lantaran per­hatian pemerintah kota me­lalui Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang sangat eksis melakukan pembinaannya.

“Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah peralihan pengelolaan pendidikan di tingkat SMA itu akan bisa terwujud dengan baik, mengi­ngat banyaknya sekolah yang tersebar di berbagai pelosok untuk diurus oleh Dinas Pen­didikan Provinsi Sumatera Barat,” terang Afrizal.

Baca Juga : Hadiri Rapat Kerja Kepala Sekolah, Sabar AS Paparkan Ide Majukan Dunia Pendidikan

Ketua DPRD Kota Pa­dang­panjang Drs Asril Ka­soe­­ma mengatakan, pera­lihan pengelolaan SMA dari daerah ke provinsi ber­da­sarkan Un­dang Undang No­mor 23 ta­hun 2014 patut dicermati guna pemerataan kualitas pen­didikan mene­ngah dan ke­seimbangan tugas daerah oto­nom dalam bidang pen­di­dikan. Pola dekon­sen­trasi pengelolaan SMA/SMK ini pernah terjadi sebelum refor­masi. Kemudian pera­turan berubah dan kembali dikelola oleh daerah masing-masing.

“Namun dengan terja­dinya pengalihan kewe­nangan itu apakah bisa men­sin­kron­kan jenjang pendidikan itu. Justru itu kita lihat saja dan jika tidak berhasil bisa jadi dikembalikan lagi ke daerah masing-masing,”  ujar Politisi Partai Golkar itu.

Beberapa kepala sekolah yang ditanya terkait peru­bahan ini mengaku peru­ba­han ini akan menimbulkan bia­ya le­bih besar lantaran semua uru­san harus diurus ke provinsi. Bagi sekolah yang jauh dari Kota Padang, tentu selain memakan biaya juga mema­kan waktu yang lebih lama untuk mengurus masa­lah seko­lah nantinya. Selama ini semua urusan bisa dise­lesaikan de­ngan segera karena Kantor Dinas Pendidikan tidak jauh.

“Dengan terjadinya penge­lolaan ini maka kepala seko­lah maupun guru harus beru­rusan ke Padang. Namun karena kebijakan itu dila­kukan oleh pusat maka kami sebagai kepala sekolah ter­pak­sa nurut saja,” ujar bebe­rapa kepala sekolah yang tidak bersedia namanya ditulis karena takut di cap sebagai pembangkang. (h/one)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]