Perppu Kebiri Perlu Dipertimbangkan Secara Matang


Jumat, 13 Mei 2016 - 03:35:33 WIB
Perppu Kebiri Perlu Dipertimbangkan Secara Matang

JAKARTA, HALUAN — Ren­cana pemerintah yang akan mengeluarkan Pe­me­rintah Pengganti Un­dang-Undang (Perppu) yang me­ngatur tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak perlu dipertimbangkan secara matang,  khususnya terkait istilah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). 

“Sebab, kalau dipu­tus­kan sebagai kejahatan luar biasa, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Keja­hatan luar biasa itu menurut UU harus terkait dengan situasi dan kegentingan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan Per­ppu,” ka­ta Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Par­tao­nan Dau­lay,” dalam diskusi “Yuyun dan Kebiri” di Kom­­plek Parlemen Se­na­yan, Jakarta, Kamis (12/5).

Baca Juga : Saksi Benarkan Ada Pemberian Jam Tangan Rp331 Juta dari Deden ke Edhy Prabowo

Menurut Saleh, Perppu di­keluarkan harus ada UU yang terkait sebelumnya. “Ke­biri kan belum ada UU-nya. Kecuali, kalau yang di­maksud untuk mengganti UU No.35 tahun 2014 ten­tang Perlindungan Anak (PA), maka Perppu kebiri ter­sebut bisa dimasukkan ke da­lam revisi UU PA itu, ka­re­na Perppu itu menga­dopsi UU yang sudah ada,” ujar­nya.

Selain UU PA juga ada RUU Penghapusan Keke­ra­san Seksual (PKS) yang su­dah  masuk Prolegnas 2015-2016 di urutan ke 167 da­ri 169 RUU Prolegnas. “Ja­ngan sampai terjadi tum­pang-tindih antara RUU PKS dan UU PA. Keduanya ha­­rus disingkronkan dulu. Yang penting ada payung hu­­kum untuk menindak pen­­­jahat seksual,” tambah­nya.

Baca Juga : Mahfud MD di Depan Para Pakar Hukum: Jangan Jadi Sarjana yang Tidak Bertanggung Jawab

Bahkan kata Saleh, UU No.35 tahun 2014 tentang PA sudah disahkan belum ada PP-nya. “Jadi, untuk apa me­ngesahkan UU yang ba­ru, kalau tidak ada PP-nya, ka­rena UU itu nanti tidak bi­sa dijalankan di masya­ra­kat. Ini menunjukkan bah­wa pe­me­rintah belum mak­si­mal dalam merespon isu-isu ke­jahatan seksual anak. Ta­pi, kalau Perppu kebiri ini di­dukung secara nasional, DPR pasti mendukung,” ujar­nya.

Hanya saja kata politisi PAN itu, kalau pekebirian itu sampai terjadi disfungsi sek­sual maka melanggar kode etik kedokteran. Ke­mu­­dian biayanya juga ma­hal, untuk suntik sekali bia­yanya Rp 700 – Rp 7 juta. “Ka­lau dipenjara 5 tahun, se­tiap 3 bulan disun­tik, ma­ka membutuhkan biaya se­ki­tar Rp 20 juta. Semen­tara un­tuk operasi testis biayanya Rp 20 – Rp 40 juta. Kalau Chip, berapa yang dibu­tuh­kan, dan siapa yang me­man­tau? Semua itu harus dikaji dengan matang,” jelas Par­tao­nan.

Baca Juga : Laporan Warga Terkait Kerumunan di Maumere Ditolak Polisi, Ini Kata Pakar

Yang penting itu menu­rut Partaonan, adalah per­lin­dungan terhadap korban, ka­rena soal keperawanan atau virginitas di Indonesia merupakan sesuatu yang sakral, suci dan disucikan. Terlebih korban akan men­de­rita seumur hidup, se­hingga bisa rehabilitasi dibu­tuhkan untuk masa de­pan­nya, untuk itulah negara harus hadir. “Saya mengu­sulkan ada denda Rp 100 ju­ta atau lebih,” pung­kas­nya.

Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh setuju dengan Per­ppu dari pada membuat UU baru karena akan me­ma­­kan waktu yang lama. “Ke­biri itu memang terjadi pro dan kontra di masya­ra­kat. Tapi, kalau membuat UU kebiri maka akan men­ja­di produk politik, dan bu­tuh waktu lama,” katanya As­rorun. 

Baca Juga : Hasil Rapid Test Antigen, Tak Ada Warga Positif Covid dalam Kerumunan Jokowi di NTT

Karena itu dia meminta Perppu itu nanti dirorong dengan keputusan politik DPR karena perlindungan anak mendesak dan tidak bisa menunggu perdebatan-perdebatan yang tidak pro­duktif. “Jadi mendesak dan tidak perlu menunggu per­debatan-perdebatan yang tidak produktif,” ujarnya.

Pakar hukum pidana da­ri Universitas Trisakti Abdul Fi­­car Hadjar mengatakan, pe­­merintah mengeluarkan Per­­ppu pasti darurat, karena ka­­sus kekerasan seksual yang di­alami Yuyun men­da­pat per­hatian masyarakat lu­as. “Ka­lau Perppu itu seba­gai hu­kuman pemberatan tam­bahan, maka seumur hi­dup itu lebih realistis. Se­dang­kan hukuman mati itu di­te­rap­kan kepada tin­dak pi­dana yan­g langsung me­nye­bab­kan ke­matian,” jelas Ab­dul Fi­car.

Selain itu kata Abdul Ficar, yang penting meng­op­timalkan perlindungan anak dalam banyak aspek kehi­dupan, karena anak sebagai masa depan bangsa, maka pencegahan diprioritaskan. 

“Dalau Presiden Jokowi bilang sebagai kejahatan luar biasa, seharusnya pene­gak hukum responsive, bah­wa kejahatan seksual anak itu sama dengan terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana, maka harus di­hu­kum berat dan tak ada re­misi,” pungkasnya. (h/sam)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]