Menguji Efektivitas Penggusuran PKL


Jumat, 13 Mei 2016 - 03:51:56 WIB
Menguji Efektivitas Penggusuran PKL

Berdagang bukan hal baru bagi manusia. Kegiatan yang berhubungan dengan jual beli ini sudah lama dikenal manusia. Bahkan, sebelum mengenal satuan tukar yang resmi (uang), sistem barter menjadi pilihan. Misalnya satu ekor ayam ditukar dengan satu kilo beras. Kegiatan jual beli tersebut masih bertahan sampai sekarang dengan beragam variasi.

Dalam konteks ma­sya­rakat Minang, berdagang pun sudah menjadi ciri khas. Bah­kan, ketika di daerah rantau pun berdagang masih menjadi salah satu pilihan masyarakat Minang untuk mencari naf­kah. Terkenalnya masakan Padang hingga Sate Pariaman di seantero nusantara mejadi bukti. Dari yang memiliki restoran, rumah makan hing­ga pedagang kaki lima (PKL) menjadi bagian yang tak terpi­sahkan dalam hal usaha da­gang masyarakat.

Berbicara PKL, kita teri­ngat penataannya yang sem­ra­wut. Lokasi dagang mereka yang terkadang memakai fa­si­­litas umum, sehingga meng­­­gang­gu keindahan dan ke­nya­ma­­nan lingkungan men­­­jadi per­­soalan. Persoalan PKL da­lam tataran wilayah per­ko­ta­an seperti menyabit rum­put di ha­laman rumah. Se­telah disa­bit, namun bebe­ra­pa waktu ke­­mudian rum­put akan me­­ninggi dan halaman ru­­mah ma­lah terlihat ti­dak tera­wat. Ini yang akan ter­ja­di jika tidak me­n­ga­na­lisis suatu per­­soa­lan sampai ke akar­­nya. Rapi, na­mun sua­tu saat akan kem­bali be­ran­­­ta­kan.

Tidak terta­tanya PKL me­ngakibatkan peng­­gusuran men­jadi lang­­kah yang di­ambil pemerintah. Alasan seder­hananya, PKL itu tidak tertib, berjualan di tempat yang tidak seharusnya ber­jualan, mengo­tori lingkungan dan meng­ganggu kenya­ma­nan serta keindahan lingku­ngan. Sekali dua kali peri­ngatan dan him­bauan pindah tidak ditang­gapi pedagang, penggusuran men­jadi langkah yang diambil oleh aparat pemerintah daerah untuk menanganinya.

Dalam hal penggusuran, jamak kita saksikan ba­gai­mana kekerasan terjadi. Ba­gai­mana tidak, mana ada pe­dagang yang rela barang da­gangannya disita dan lokasi­nya digusur? Sehingga, perla­wanan menjadi langkah yang diambil pedagang. Perla­wa­nan-perlawanan dari peda­gang tentu men­jadi alasan bagi apa­rat un­tuk ber­sikap koersif. Aki­batnya bisa kita tebak, korban akan ber­jatu­han, baik dari pihak pedagang maupun pi­hak pemerintah yang diwa­kili aparat.

Dalam banyak hal, peng­gusuran yang dilakukan apa­rat hanya menimbulkan keru­suhan. Pedagang ber­sikeras berdagang dan aparat ber­sikeras melakukan peng­gu­suran dengan cara pener­tiban. Kedua belah pihak sama-sama keras, sehingga kalau diadu, yang kuat lah yang akan menang. Kalaupun pedagang tergusur, saya fikir itu hanya sementara. Karena layaknya rumput, mereka akan tumbuh lagi. Karena, berdagang meru­pakan mata pencaharian, digunakan un­tuk menafkahi keluarga, un­tuk susuap nasi ataupun me­nyekolahkan anak mereka. Sehingga, resikopun tidak akan difikirkan dua kali kalau itu demi keluarga. Wa­jar jika pedagang itu keras jika peng­gusuran dilakukan pe­me­rintah, terlebih penggusuran yang tidak memiliki solusi atau relokasi yang saling menguntungkan.

Dan bisa kita lihat, peda­gang akan keras dan anarkis jika kebutuhan pokoknya terganggu, terlebih tidak ada solusi konkreat dari peme­rintah daerah setelah peng­gusuran ter­se­­but. Peng­gusu­ran menjadi sim­bio­sis yang tidak me­nguntungkan pi­hak pedagang, sehingga wajar mereka tidak menerimanya.

Merangkul

Melihat kebiasaan berda­gang masyarakat Minang, tentu penggusuran tidak akan efektif karena bersifat koersif. Sehingga bentrokan atau ri­cuh tak dapat dielakkan anta­ra kedua belah pihak. Harus ada cara-cara cerdas dan halus untuk melakukan penertiban, dan tentu tidak merugikan ma­sing-masing pihak. Kalau ada yang merugi, keti­dak­sepakatan lah yang akan mun­cul atau pembatalan sepihak. Akibatnya, PKL dengan pe­me­rintah daerah akan jalan sendiri-sendiri, tidak ada sinergitas sama sekali.

Saya pikir, penggusuran merupakan salah satu contoh bahwasanya pemerintah da­erah dan PKL itu jalan sen­diri-sendiri. Pemerintah ingin ketertiban, dan PKL ingin mencari nafkah dengan ber­jua­lan. Jika PKL mengganggu ke­tertiban, maka pe­merintah daerah me­lalui aparatnya akan menertibkan PKL ter­se­but. Keras ber­ha­dapan dengan ke­ras tidak akan efektif, ma­lah akan patah ataupun ter­bentur, sehingga harus ada yang me­lunak na­mun efektif.

Namun, belakangan ini kita mendengar di Kota Pa­dang mengenai PKL Hebat yang digagas Bapak Miko Kamal. Bahkan, Jumat (22/4) Pemko Padang bersama Saha­bat Komunitas PKL Hebat telah memberi penghargaan kepada tiga PKL di kota Pa­dang, tepatnya PKL yang berjualan di wilayah Ke­ca­matan Padang Barat. Ketiga pedagang tersebut dinilai merupakan PKL yang me­ngin­dahkan aturan, mereka berjualan tidak menempati lokasi yang dilarang, menjaga kualitas pelayanan, menye­dia­kan daftar harga dan tentu menjaga kebersihan ling­ku­ngan. Sehingga wajar jika ketiga PKL ini kemudian diharapkan menjadi panutan bagi PKL-PKL lainnya.

Konsep PKL hebat saya pi­kir menjadi salah satu solusi cer­das dalam menangani per­so­alan ketidaktertiban PKL. De­ngan indi­kator-in­dikator pe­­ni­laian yang me­nga­­rah ke­p­a­da ke­­­ter­ti­ban dan ke­ber­­si­han ling­­ku­ngan, out­putnya ten­tu menge­nai ter­wu­jud­­nya PKL yang ra­­mah ling­ku­ngan. De­ngan peng­har­­gaan dan ser­­­ti­fikat yang di­be­rikan kepa­da PKL terpilih, diha­rapkan mampu menja­di stimulus bagi PKL un­tuk tertata de­ngan baik. Se­hingga kein­dahan dan ke­nya­manan ling­kungan dapat ter­jaga, dan tentu saja PKL tetap berjualan disana. Arti­nya, simbiosis mutualisme terjalin di tengah keduanya, tidak ada yang merasa dirugi­kan.

Masyarakat cenderung anar­kis jika hal-hal yang me­re­ka lakukan demi ke­bu­­tuhan pokoknya sehari-ha­ri dila­rang. Sehingga, ca­ra-cara ko­er­sif hanya akan me­nim­bul­kan keru­suhan. Ter­lebih jika yang dila­kukan ma­syarakat itu berhu­bu­ngan dengan naf­kah dan na­si. Aturan-aturan yang ada men­jadi nomor dua setelah ke­butuhan mereka. Dan pada da­sarnya, peme­rintah juga me­­mi­kirkan demi­kian, se­hing­ga ti­dak langsung mela­ku­kan penggusuran me­la­lui apa­­rat­nya. Carilah solusi cer­das, yang saling mengun­tung­kan kedua belah pihak. ***

 

IKHSAN YOSARIE
(Analis Pembangunan Politik UKM PHP Universitas Andalas)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 27 Mei 2016 - 04:04:05 WIB

    Mulailah Membuka KBBI dan Menguji Kata

    Mulailah Membuka KBBI dan Menguji Kata Saya yakin bahwa banyak orang yang menganggap kata mencontek sebagai bentuk yang benar. Mungkin banyak orang yang akan mengatakan saya salah kalau saya menulis kata menyontek. Saya menyarankan kepada orang yang berpikiran dem.
  • Kamis, 31 Maret 2016 - 04:07:49 WIB

    Menguji Integritas Lewat UN

    Menguji Integritas Lewat UN Tidak ada yang berbeda dengan Ujian Nasional kali ini. Dan memang sejak diberlakukan, program ini belum membawa perubahan apapun kecuali bahwa siswa dan guru semakin terbiasa menghadapinya..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]