Bukit Ameh Mandeh Siap Jadi KEK

PADANG, HALUAN — Klaim berhasil membebaskan lahan seluas 500 hektar, Bukik Am­eh, kawan Mandeh dinilai pa­ling siap menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Da­erah di­harapkan dapat ter­motivasi.

 Bukik Ameh merupakan Kawasan Wisata Mandeh, Ke­ca­matan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah ini sebelumnya di­aju­kan ke pemerintah pusat ber­sama dengan tiga daerah lain di Sumbar.

Baca Juga : Wujudkan Pendidikan Berlalu Lintas, Polda Sumbar MoU dengan Disdik

“Lahannya sudah ada. Pe­merintah Pesisir Selatan telah mengantongi persetujuan dari ninik mamak dan masyarakat setempat. Kita akan segera usulkan ke pusat,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, kemarin.

 Menurutnya, syarat yang mutlak harus ada adalah lahan dan itu sudah tersedia, karena itu ia optimis Kawasan Man­deh benar-benar bisa menjadi KEK. Dikatakannya, semula ada sejumlah daerah yang ren­cananya dipersiapkan untuk KEK yaitu Kawasan Wisata Mandeh Pesisir Selatan, kawa­san di Dharmasraya, dan Si­jun­jung dan Mentawai.

Baca Juga : BMKG Prediksi Gelombang Tinggi Hingga 3 Meter di Perairan Sumbar Sampai Besok

Namun, dalam per­kem­bangannya, Kawasan Wisata Mandeh dinilai yang paling siap sehingga pemerintah Ka­bu­paten Pesisir Selatan di­dorong untuk serius dalam pembebasan lahan dan pem­bangunan infrastruktur. “Se­tidak­nya, satu daerah di Sum­bar bisa menjadi KEK. Kita akan kawal terus hingga pusat,” tegas Nasrul Abit.

 Menurutnya, keberadaan KEK tersebut akan ber­penga­ruh positif pada pere­kono­mian masyarakat setempat dan bisa dijadikan sebagai per­contohan untuk daerah lain agar termotivasi pula menjadi daerah KEK.

Baca Juga : Sempat Terhenti, Pembangunan Monumen Bela Negara Segera Dilanjutkan

 Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumbar, Burhasman mengatakan, se­suai UU Nomor 39/ 2009 pasal 2, KEK dikembangkan me­lalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geo eko­nomi, dan geo strategi yang berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai eko­nomi tinggi dan daya saing internasional.

 “Bukik Ameh di Kawasan Mandeh ini, memenuhi syarat untuk itu,” katanya.

Baca Juga : Mahfud MD Ingin Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar Cepat Selesai

 Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK, dibentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Na­sio­nal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non­ke­menterian.

 Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pim­pinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pem­binaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pe­kerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi pe­nanaman modal. Dewan Na­sional KEK dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010. (h/ows)