Publik Masih Inginkan Duet BH - BG

JAKARTA, HALUAN — Masyarakat menilai kepolisian pada masa pemerintahan Jokowi-JK yang dipimpin Jenderal Badroddin Haiti (BH) dan Jenderal Budi Gunawan(BG) telah berhasil dalam meningkatkan kinerja kepo­lisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Adapun Kamtibmas itu mencakup pembarantasan terorisme, pemberantasan narkoba, pemberantasan penyakit mas­yarakat, pemberantasan minuman keras, menjaga keamanan lingkungan masyarakat, menjaga keamanan terhadap obyek vital negara, menjaga ketertiban lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas.

Baca Juga : Beredar Isu Nurdin Abdullah Bakal Dipulangkan, Ini Kata KPK

“Ada peningkatan ekspresi kepuasan  publik yang  lebih mengemuka ketimbang apresiasi negatif pada era pemerintahan Jokowi-JK dibandingakan era pemerintahan  sebelumnya,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Develomment Monitoring (IDM) Widodo Tri Sektianto ketika menyampaikan hasil sur­vey IDM bertajuk ‘Potret Polri Dimata Publik di Era Peme­rintahan Jokowi-JK’, di Jakarta, Kamis (12/5).

Dijelaskan Widodo, IDM  melakukan survei tentang kinerja Polri di era pemerintahan Joko­wi-JK secara nasional dengan responden yang terpilih dan berkualitas untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Polri. Survei dilakukan sejak tanggal 10-24 April di 33 Kota Provinsi di Indonesia.

Baca Juga : Ini Sebaran 6.208 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia 27 Februari, DKI Jakarta Sumbang 1.737 Kasus

Widodo menegaskan, dari hasil survei itu terlihat masya­rakat menilai kepemimpinan Jendral Badrodin Haiti dan Budi Gunawan membawa korps Polri dalam posisi yang baik. “Seba­nyak 88.6 persen  masyarakat Indonesia menilai terjadi kerjasa­ma yang padu dan kompak antara Kapolri Badrodin Haiti dan Wakapolri Budi Gunawan dalam memperbaiki kinerja Polri di era pemerintahan Jokowi – JK,” terangnya.

Lanjut Widodo, ketika res­ponden ditanyakan mengenai masa jabatan Kapolri yang diba­tasi dengan umur pensiun anggota Polri yaitu 58 tahun apakah perlu diperpanjang, sebanyak 79.3 persen responden  mengatakan  perlu diperpanjang dengan alasan agar seorang Kapolri  bisa benar-benar menata dan memperbaiki kinerja Polri dalam melayani masyrakat .

Baca Juga : Update Kasus Covid-19 di Indonesia 27 Februari: Tambah 6.208 Positif Baru, Sembuh 7.382 dan Meninggal 195 Orang

Dari hasil survei tersebut juga memperlihatkan adanya tang­gapan  relative positif masyarakat terhadap kinerja dari tugas pokok Polri, selama dipimpin oleh Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, walaupun terbilang baru 1 tahun menjabat sebagai Kapolri.

“Masa jabatan kapolri di bawah tiga tahun, terlalu singkat karena tidak akan memberikan perubahan signifikan  positif bagi institusi Polri. Apalagi lanjutnya sudah menjadi tradisi ganti pim­pinan ganti kebijakan, “ katanya.

Baca Juga : Kabar Duka, Roosminnie Istri Emil Salim Meninggal Dunia

Widodo menambahkan dari beberapa alasan responden yang setuju masa jabatan Kapolri bisa diperpanjang hingga umur 60 tahun mengatakan tingkat kese­hatan masyarakat Indonesia untuk hidup sehat sudah makin meningkat.

“Kita menyarankan agar  ma­sa jabatan Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti saat ini diper­panjang dan membuat pera­turan  memperpanjang usia pen­siun khusus bagi Kapolri atau bagi perwira tinggi Polri dan anggota Polri Hingga 60 tahun. Khususnya mereka  yang memi­liki keahlian dalam manajemen, penyidikan, penanganan tero­risme, penanga­nan cyber crime, ahli bom yang dibatasi dengan kondisi fisik dan kesehatan,” katanya.

Kemudian hasil rinciannya survei adalah sebanyak 76,2 persen responden menyatakan PUAS terhadap kinerja Polri dalam pemberantasan Terorisme.  Sedangkan yang kurang puas 16,3 persen dan  biasa saja 7,5 persen.

Menyangkut masalah  pene­gakkan hukum, responden yang menyatakan puas terhadap ki­nerja Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap peru­sakan lingkungan termasuk pem­bakaran/pembalakan hutan sebanyak 73,4 persen, dan kurang puas (18,5) persen serta biasa saja (8,1 persen)

“Di tahun 2015 sampai de­ngan 2016 masyarakat mengeta­hui bahwa Polri lebih gencar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusa­kan lingkungan, yang paling mengemuka adalah terhadap pelaku pembakaran hutan, baik dalam konteks menindak perusa­haannya maupun individunya,” katanya.

Untuk perlindungan, penga­yoman dan pelayanan terhadap Masyarakat, responden yang menyatakan puas terhadap ki­nerja Polri  69,7 persen,  kurang puas (25,1) dan biasa saja (5,2).

Widodo mengungkapkan pe­ngam­bilan sampel oleh IDM menggunakan teknik multistage random sampling. Metode pena­ri­kan sampel, Multistage random sampling, sample terpilih 1318  responden dan margin of error ± 2,7 persen pada tingkat keper­caya­an 95 persen. “Pengumpulan data melalui Wawancara tatap muka dengan responden menggu­nakan kuesioner, “ katanya. (h/sam)