Pansus Minta Hibah dan Bansos Dianggarkan

PADANG, HALUAN— Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung­jawaban (LKPj) Kepala Daerah 2015 mere­ko­mendasikan Pemprov Sumbar mengang­garkan kembali belanja bantuan sosial (Bansos) dan belanja bantuan hibah (Hibah). Mereka menilai bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, kelompok masyara­kat, lembaga sosial dan rumah ibadah.

Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah 2015 Saidal Masfiyuddin melalui Wakil Ketua Pansus LKPJ 2015 H.M Nurnas mengata­kan, Pemprov Sumbar dan Dewan Perwa­kilan Rakyat Daerah harus membangun kesamaan persepsi terkait dengan proses perencanaan kegiatan, penganggaran dan pelaksanaan Bansos dan bantuan hibah. Hal ini menimbang, Bansos dan hibah tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat.

Baca Juga : Peringati Setahun Covid-19, Hendri Septa Beberkan Prosesi PBM Tatap Muka di Kota Padang

“Karena pengelolaan bantuan hibah dan Bansos selama dua tahun belakangan tidak masksimal, padahal masyarakat, rumah-rumah ibadah masih sangat membutuhkan bantuan keuangan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),”ungkapnya.

Nurnas menambahkan, apa yang menjadi rekomendasi Pansus itu sudah merupakan ketetapan DPRD. Sehingga men­jadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menindak­lanjutinya.

Baca Juga : Padang Diguyur Hujan Lebat, Rumah Warga Mulai Digenangi Air

“Apa yang kita rekomenda­sikan atau apa yang tidak tercapai tahun 2015 harus menjadi tang­gungjawab Pemprov Sumbar dan harus dimasukkan kembali di RPJMD 2016-2021,”katanya.

Dalam Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pemba­ngu­nan Jangka Panjang (RPJP) Pro­vinsi Sumbar tahun 2005 -2025 sudah ada kebijakan Pem­prov Sumbar, mulai dari pemba­ngunan, SDM dan semuanya. “Sehingga apa yang direkomen­dasikan itu bisa sesuai dengan keinginan masya­rakat Sumbar,” katanya.

Baca Juga : Geledah Kamar Hunian Warga Binaan, Rutan Padang Temukan 10 Sajam

Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano kepada media mengatakan, rekomendasi LKPj ini harus segera ditindak­lanjuti gubernur, karena LKPj ini menjadi acuan untuk penetapan KUA-PPS nantinya. “Pemprov harus berkomitmen untuk segera menindak lanjuti LKPJ 2016 ini. Karena LKPJ ini sudah dibahas di komisi dan juga dilanjutkan dengan pembahasan Pansus,” katanya.

Dilanjutkannya, bahwa apa yang menjadi rekomendasi Pan­sus terhadap LKPJ 2015 ini sudah berdasarkan kajian yang lengkap dengan beberapa kali konsultasi. “Kalau baik kita katakana baik. Kita tidak akan memberikan cek kosong kepada Pemprov,”ujarnya. Wakil Guber­nur Sumbar Nas­rul Abit mene­gaskan akan tetap memasukkan anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun depan. Meski dua tahun belaka­ngan dana hibah dan ban­sos tidak disalurkan karena ada beberapa syarat yang harus dipe­nu­hi untuk pencairan dana tersebut.

Baca Juga : Dinas Kesehatan Kota Padang Targetkan Vaksinasi untuk 700.000 Warga

“Untuk hibah dan bansos akan tetap masukkan untuk tahun 2017. Meski sekarang masih terkendala dengan syarat keten­tuan Kemen­dagri,” ungkapnya saat ditemui usai rapat paripurna penyampaian reko­mendasi LKPJ Kepala Daerah Rabu, (11/5) kemarin di gedung DPRD Sumbar. (h/isr)