Tak Ada Lagi Kewenangan Kabupaten/Kota

PADANG, HALUAN — Sepertinya Pemprov Sumbar harus berpikir keras agar penarikan kewenangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) ke provinsi berjalan dengan baik.

Salah satunya adalah masa­lah pendanaan yang harus dise­diakan dari kini. Bila tidak, dikhawatirkan akan men­cetus­kan masalah baru.

Baca Juga : Beragam Tradisi Unik Masyarakat Adat Indonesia di Bulan Rajab

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sum­bar, Syamsulrizal kepada Ha­luan mengatakan, setelah pe­narikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya, se­mua ke­wenangan kabupaten/kota akan secara otomatis terpu­tus. Ter­masuk masalah pen­danaan, yang memang harus ditanggung sepe­nuhnya oleh provinsi.

“Setelah kewenangan nanti di provinsi, kabupaten/kota tidak bisa membantu apa-apa lagi. Apalagi masalah penda­naan, karena regulasinya tidak ada. Kalau tetap dipaksakan, dia yang terkena masalah nantinya,” ungkap Syamsulrizal.

Baca Juga : Ini Daftar Hewan Langka yang Perlu Kamu Lihat Sebelum Punah

Dilanjutkannya, sejauh ini proses yang sedang dilakukan yai­tu validasi data dari kabu­pa­ten/kota untuk nantinya per­sia­­pan serah terima pada Ok­to­ber men­datang. “Masih ada be­be­rapa do­ku­men P3D (Pega­wai, Pra­­sarana, Pembiayaan dan do­ku­men) yang belum lengkap,” ka­ta­nya.

Gamang

Baca Juga : Berminat untuk Menjadi Penyelam? Ini Tipsnya untuk Pemula

Beberapa kabupaten/kota se­perti Kota Payakumbuh, Ka­bu­paten Tanah Datar dan lain­nya, sempat mengutarakan ke­ga­ma­­ngan­nya tentang pemin­dahan ke­wenangan SMA/SMK ke pro­vin­si ini.

Mereka khawatir, sekolah ung­gulan di daerahnya masing-ma­sing tidak lagi mendapat per­hatian penuh seperti yang di­be­rikan daerah dulunya. Kare­na di mata provinsi, semua se­ko­lah tentu akan diperlakukan sa­ma.

Baca Juga : Pembelajaran Ideal Anak saat Pandemi

“Mereka mengkhawatirkan, bila telah menjadi kewenangan provinsi, sekolah yang dulu diunggulkan, nilainya bakal turun karena kurang mendapat perhatian,” ungkapnya.

Terkait dengan pendanaan, me­nurut Syamsulrizal, dalam hi­tung-hitungan anggaran untuk pe­narikan kewenangan SMA/SMK, terutama setelah dikaji ter­dapat 6 daerah sekolah gratis dan 13 daerah sekolah yang di­biayai kabupaten/kota. Untuk itu dari estimasi sementara, bu­tuh dana hingga Rp300 miliar le­bih.

Kadisdikbud Sumbar me­nge­mukakan hal itu saat me­nanggapi DPRD Sumbar, yang menyarankan Pemprov Sumbar perlu mencari tambahan ang­garan sebesar Rp145 miliar untuk penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi. Dana itu belum termasuk gaji honorer yang juga akan dibawa dari kabupaten/kota sepenuhnya. Sedikitnya ada 8.100 tenaga honorer yang nantinya akan dibawa ke provinsi tahun ini.

Tidak hanya itu, penarikan kewenangan ini juga sempat men­jadi sorotan tajam anggota dewan, terutama masalah pe­nganggaran uang komite. Guber­nur Sumbar, Irwan Prayitno beber­apa waktu lalu menu­turkan, bahwa dengan penarikan kewenangan ini semua program pendidikan yang dilakukan ka­bu­paten/kota akan tetap dilan­jutkan di provinsi.

“Jangka waktunya selama dua tahun ke depan setelah kewenangan ini optimal di bawah provinsi pada 1 Januari 2017 mendatang,” katanya.

Artinya, akan ada 6 kabu­pa­ten yang melangsungkan seko­lah gratis dan 12 daerah sekolah nor­mal yang nantinya akan di­ga­wangi provinsi. Untuk seko­lah gratis di enam daerah itu uang komite akan dibayar pro­vin­si, sementara untuk 12 da­e­rah lain­nya akan tetap seperti bia­­sa.

Pemerataan Pendidikan

Wakil Ketua Komisi V DP­RD Sumbar, Novrizon menu­turkan, ini perlu kajian yang lebih komprehensif agar tidak ada kecemburuan dari sekolah gratis dan tidak gratis nantinya. Bagaimana pun penarikan kewe­nangan SMA/SMK seperti ama­nah UU Nomor 23 Tahun 2014 harus tetap dilakukan.

“Namun, hal ini memang akan menjadi pembahasan men­dalam oleh DPRD nantinya. Karena tentu tidak bisa seperti itu, karena akan ada kecem­buruan,” terangnya.

Komisi V, kata Novrizon, akan mendorong agar ada peme­rataan dalam pendidikan. Se­hing­ga tidak muncul istilah anak emas dan anak tiri nantinya.

“Kalau akan dibebankan di APBD tentu tidak akan bisa seluruhnya, karena APBD kita terbatas. Namun, ini harus dica­rikan jalan keluarnya,” katanya.

Hal senada juga diungkap­kan anggota Komisi V DPRD Sum­bar, Irsyad Syafar yang juga Ke­tua DPW PKS Sumbar ini. Me­nurutnya, tidak hanya masa­lah uang komite yang nantinya akan dibahas dalam pembahasan ang­garan, akan tetapi juga terkait de­ngan guru, aset, dokumen dan pem­biayaan lainnya. “Untuk ang­garan memang belum ada di­ba­has. Nanti hal ini akan kita bi­carakan lagi. Karena kita ingin tak ada anggapan nantinya anak ti­ri anak kandung. Jadi, kita ha­rap ada solusinya,” ungkapnya.

Irsyad Syafar juga melihat ka­lau semua dibebankan ke AP­BD provinsi tentu akan mam­pu ter­penuhi oleh APBD selu­ruh­nya, di­mana tahun lalu AP­BD Sumbar Rp4,2 triliun dan seka­rang Rp4,5 tri­liun. Sehingga nan­tinya akan di­perlukan regu­lasi yang dapat me­nyelesaikan masa­lah ini. (h/isr)