Pengalihan SMA/SMK ke Provinsi

Tak Ada Lagi Kewenangan Kabupaten/Kota


Sabtu, 14 Mei 2016 - 01:50:32 WIB
Tak Ada Lagi Kewenangan Kabupaten/Kota

PADANG, HALUAN — Sepertinya Pemprov Sumbar harus berpikir keras agar penarikan kewenangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) ke provinsi berjalan dengan baik.

Salah satunya adalah masa­lah pendanaan yang harus dise­diakan dari kini. Bila tidak, dikhawatirkan akan men­cetus­kan masalah baru.

Baca Juga : Beragam Tradisi Unik Masyarakat Adat Indonesia di Bulan Rajab

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sum­bar, Syamsulrizal kepada Ha­luan mengatakan, setelah pe­narikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya, se­mua ke­wenangan kabupaten/kota akan secara otomatis terpu­tus. Ter­masuk masalah pen­danaan, yang memang harus ditanggung sepe­nuhnya oleh provinsi.

“Setelah kewenangan nanti di provinsi, kabupaten/kota tidak bisa membantu apa-apa lagi. Apalagi masalah penda­naan, karena regulasinya tidak ada. Kalau tetap dipaksakan, dia yang terkena masalah nantinya,” ungkap Syamsulrizal.

Baca Juga : Ini Daftar Hewan Langka yang Perlu Kamu Lihat Sebelum Punah

Dilanjutkannya, sejauh ini proses yang sedang dilakukan yai­tu validasi data dari kabu­pa­ten/kota untuk nantinya per­sia­­pan serah terima pada Ok­to­ber men­datang. “Masih ada be­be­rapa do­ku­men P3D (Pega­wai, Pra­­sarana, Pembiayaan dan do­ku­men) yang belum lengkap,” ka­ta­nya.

Gamang

Baca Juga : Berminat untuk Menjadi Penyelam? Ini Tipsnya untuk Pemula

Beberapa kabupaten/kota se­perti Kota Payakumbuh, Ka­bu­paten Tanah Datar dan lain­nya, sempat mengutarakan ke­ga­ma­­ngan­nya tentang pemin­dahan ke­wenangan SMA/SMK ke pro­vin­si ini.

Mereka khawatir, sekolah ung­gulan di daerahnya masing-ma­sing tidak lagi mendapat per­hatian penuh seperti yang di­be­rikan daerah dulunya. Kare­na di mata provinsi, semua se­ko­lah tentu akan diperlakukan sa­ma.

Baca Juga : Pembelajaran Ideal Anak saat Pandemi

“Mereka mengkhawatirkan, bila telah menjadi kewenangan provinsi, sekolah yang dulu diunggulkan, nilainya bakal turun karena kurang mendapat perhatian,” ungkapnya.

Terkait dengan pendanaan, me­nurut Syamsulrizal, dalam hi­tung-hitungan anggaran untuk pe­narikan kewenangan SMA/SMK, terutama setelah dikaji ter­dapat 6 daerah sekolah gratis dan 13 daerah sekolah yang di­biayai kabupaten/kota. Untuk itu dari estimasi sementara, bu­tuh dana hingga Rp300 miliar le­bih.

Kadisdikbud Sumbar me­nge­mukakan hal itu saat me­nanggapi DPRD Sumbar, yang menyarankan Pemprov Sumbar perlu mencari tambahan ang­garan sebesar Rp145 miliar untuk penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi. Dana itu belum termasuk gaji honorer yang juga akan dibawa dari kabupaten/kota sepenuhnya. Sedikitnya ada 8.100 tenaga honorer yang nantinya akan dibawa ke provinsi tahun ini.

Tidak hanya itu, penarikan kewenangan ini juga sempat men­jadi sorotan tajam anggota dewan, terutama masalah pe­nganggaran uang komite. Guber­nur Sumbar, Irwan Prayitno beber­apa waktu lalu menu­turkan, bahwa dengan penarikan kewenangan ini semua program pendidikan yang dilakukan ka­bu­paten/kota akan tetap dilan­jutkan di provinsi.

“Jangka waktunya selama dua tahun ke depan setelah kewenangan ini optimal di bawah provinsi pada 1 Januari 2017 mendatang,” katanya.

Artinya, akan ada 6 kabu­pa­ten yang melangsungkan seko­lah gratis dan 12 daerah sekolah nor­mal yang nantinya akan di­ga­wangi provinsi. Untuk seko­lah gratis di enam daerah itu uang komite akan dibayar pro­vin­si, sementara untuk 12 da­e­rah lain­nya akan tetap seperti bia­­sa.

Pemerataan Pendidikan

Wakil Ketua Komisi V DP­RD Sumbar, Novrizon menu­turkan, ini perlu kajian yang lebih komprehensif agar tidak ada kecemburuan dari sekolah gratis dan tidak gratis nantinya. Bagaimana pun penarikan kewe­nangan SMA/SMK seperti ama­nah UU Nomor 23 Tahun 2014 harus tetap dilakukan.

“Namun, hal ini memang akan menjadi pembahasan men­dalam oleh DPRD nantinya. Karena tentu tidak bisa seperti itu, karena akan ada kecem­buruan,” terangnya.

Komisi V, kata Novrizon, akan mendorong agar ada peme­rataan dalam pendidikan. Se­hing­ga tidak muncul istilah anak emas dan anak tiri nantinya.

“Kalau akan dibebankan di APBD tentu tidak akan bisa seluruhnya, karena APBD kita terbatas. Namun, ini harus dica­rikan jalan keluarnya,” katanya.

Hal senada juga diungkap­kan anggota Komisi V DPRD Sum­bar, Irsyad Syafar yang juga Ke­tua DPW PKS Sumbar ini. Me­nurutnya, tidak hanya masa­lah uang komite yang nantinya akan dibahas dalam pembahasan ang­garan, akan tetapi juga terkait de­ngan guru, aset, dokumen dan pem­biayaan lainnya. “Untuk ang­garan memang belum ada di­ba­has. Nanti hal ini akan kita bi­carakan lagi. Karena kita ingin tak ada anggapan nantinya anak ti­ri anak kandung. Jadi, kita ha­rap ada solusinya,” ungkapnya.

Irsyad Syafar juga melihat ka­lau semua dibebankan ke AP­BD provinsi tentu akan mam­pu ter­penuhi oleh APBD selu­ruh­nya, di­mana tahun lalu AP­BD Sumbar Rp4,2 triliun dan seka­rang Rp4,5 tri­liun. Sehingga nan­tinya akan di­perlukan regu­lasi yang dapat me­nyelesaikan masa­lah ini. (h/isr)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 21 Februari 2021 - 13:33:23 WIB

    Beragam Tradisi Unik Masyarakat Adat Indonesia di Bulan Rajab

    Beragam Tradisi Unik Masyarakat Adat Indonesia di Bulan Rajab Masyarakat adat di Indonesia memiliki tradisi unik dalam menyambut momen-momen tertentu, salah satunya saat memasuki bulan Rajab..
  • Ahad, 14 Februari 2021 - 16:34:31 WIB

    Ini Daftar Hewan Langka yang Perlu Kamu Lihat Sebelum Punah

    Ini Daftar Hewan Langka yang Perlu Kamu Lihat Sebelum Punah Saat ini ada berbagai lembaga di seluruh dunia yang sedang mengupayakan penyelamatan terhadap hewan-hewan langka yang terancam punah. Meski begitu, daftar hewan langka mungkin tak akan habis, karena jumlahnya terus bertambah..
  • Ahad, 07 Februari 2021 - 19:13:51 WIB

    Berminat untuk Menjadi Penyelam? Ini Tipsnya untuk Pemula

    Berminat untuk Menjadi Penyelam? Ini Tipsnya untuk Pemula Menikmati pemandangan bawah laut memiliki kenikmatan dan keasyikan tersendiri. Beraneka ragam kehidupan berseliweran dalam perairan tersebut begitu memikat untuk ditatap dan disingkap kehidupan bawah laut tersebut yang sampai.
  • Senin, 01 Februari 2021 - 22:36:28 WIB

    Pembelajaran Ideal Anak saat Pandemi

    Pembelajaran Ideal Anak saat Pandemi Pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada dunia pendidikan di Indonesia. Sebagian besar sekolah memutuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar online dari rumah..
  • Sabtu, 30 Januari 2021 - 11:17:10 WIB

    Nobody Wants To Be Stupid

    Nobody Wants To Be Stupid Seorang guru menyampaikan dalam rapat. “Kelas saya adalah kelas istimewa”. Mencoba mengangkat posisi , dan semua orang sudah mengira kata istimewa adalah konotasinya positif. Yang terbayang adalah anak-anaknya kreatif, ra.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]