Potensi Kerugian Negara Rp 900 M

KPK Akan Usut Kunker Fiktif Anggota DPR


Sabtu, 14 Mei 2016 - 04:55:47 WIB
KPK Akan Usut Kunker Fiktif Anggota DPR

JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kunjungan kerja fiktif anggota DPR. Namun, hingga kini KPK belum menerima hasil audit BPK tersebut.

“Belum terima hasil au­ditnya, kita tunggu saja,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan melalui pesan singkat, Jumat (13/5).

Baca Juga : Datangi KPK, Menteri BUMN Buka Sistem Pengaduan Korupsi

Basaria memastikan, KPK akan melakukan kajian sete­lah mendapat hasil audit BPK.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto sebe­lumnya meminta KPK meng­usut temuan BPK bahwa ada potensi kerugian negara se­besar Rp945.465.000.000 da­lam kunjungan kerja perse­orangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

Baca Juga : Menteri BUMN Datangi KPK, Ngapain?

“Fitra mendorong KPK untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini dibawa ke proses hukum,” kata Yenny.

Adanya potensi kerugian negara dalam kunker perse­orangan anggota DPR ini kali pertama disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR Hendrawan Supratikno.

Baca Juga : Hari Ini Tepat Setahun Pandemi Covid-19, IDI Sampaikan Harapan kepada Pemerintah

Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR sela­ma ini banyak yang kurang serius membuat laporan per­tanggungjawaban kunjungan ke dapilnya.

Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker ke tenaga ahli. Foto kegiatan yang sama sering digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker.

Baca Juga : Januari-Maret, 657 Bencana Landa Indonesia

Badan Pemeriksa Keu­angan menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp­945.465.000.000 dalam kun­jungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

Laporan ini sudah dite­rima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi di DPR.

“BPK melakukan audit dan melakukan uji sampling. Ternyata ada laporan (kun­jungan kerja) yang tidak me­menuhi persyaratan. Pela­poran yang tak memenuhi syarat ini artinya susah dive­rifikasi, apakah memang kegi­a­tan kunker yang dilakukan anggota Dewan itu bisa dibuk­tikan atau tidak,” kata Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hen­drawan Supratikno saat dihu­bungi, Kamis (12/5).

Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR sela­ma ini banyak yang kurang serius membuat laporan per­tanggungjawaban kunjungan ke dapilnya.

Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker kepada tena­ga ahli.

Alhasil, foto kegiatan yang sama digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker.

“Jadi artinya, aktivitas anggota Dewan itu menurut audit BPK tidak bisa diper­tanggungjawabkan secara ke­u­a­ngan,” kata anggota Komisi XI DPR ini.

Menyikapi audit BPK itu, lanjut Hendrawan, Fraksi PDI-P sudah menyurati ang­gota untuk menyusun ulang laporan kegiatan kunkernya selama satu tahun terakhir.

Laporan tersebut harus diterima Fraksi pada 25 Mei mendatang.

“Anggota Dewan kalau reses gunakan sebaik-baiknya. Kalau melakukan sosialisasi empat pilar, sosialisasi UU, gunakanlah forum itu, kegi­atannya ada gitu lho, jangan stempel saja,” ujar dia. (h/kmp)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Maret 2021 - 12:12:21 WIB

    Datangi KPK, Menteri BUMN Buka Sistem Pengaduan Korupsi

    Datangi KPK, Menteri BUMN Buka Sistem Pengaduan Korupsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan 27 perusahaan BUMN menandatangani perjanjian kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perjanjian tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi .
  • Selasa, 02 Maret 2021 - 11:50:32 WIB

    Menteri BUMN Datangi KPK, Ngapain?

    Menteri BUMN Datangi KPK, Ngapain? Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan 27 perusahaan BUMN menandatangani perjanjian kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perjanjian tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi .
  • Selasa, 02 Maret 2021 - 08:38:39 WIB

    Hari Ini Tepat Setahun Pandemi Covid-19, IDI Sampaikan Harapan kepada Pemerintah

    Hari Ini Tepat Setahun Pandemi Covid-19, IDI Sampaikan Harapan kepada Pemerintah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) meminta pemerintah segera memperkuat sinergitas regulasi Sistem Kesehatan Nasional. Permintaan ini diutarakan tepat setahun pandemi Covid-19 berlangsung di Tanah Air..
  • Senin, 01 Maret 2021 - 23:56:16 WIB

    Januari-Maret, 657 Bencana Landa Indonesia

    Januari-Maret,  657 Bencana Landa Indonesia Setidaknya telah terjadi sebanyak 657 bencana di Tanah Air dalam periode 1 Januari-1 Maret 2021. Demikian catatan .Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)..
  • Senin, 01 Maret 2021 - 23:22:59 WIB

    HMI Tolak Keras Perpres Investasi Miras

    HMI Tolak Keras Perpres Investasi Miras Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya memberi kelonggaran investasi asing pada produksi minum keras (Miras) hingga kepada tingkat pengecernya, ditolak keras Him.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]