28 Bangunan Tanpa IMB Disegel

PADANG, HALUAN — Sejak Januari hingga Mei 2016, Dinas Tata Ruang dan Tata Ba­ngu­nan (TRTB) Kota Padang telah me­nyegel 28 bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak me­ngindahkan surat peringatan.

“Tindakan penyegelan ke­pa­da 28 bangunan terpaksa dil­a­kukan karena tidak meng­in­dahkan surat peringatan sebe­lum­nya,” ujar Kepala Bidang Pe­ngawasan dan Pe­ner­tiban Di­nas TRTB, Ridho Satria S.STP pada Haluan, Jumat (13/5).

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Jumat 26 Februari 2021

Dikatakannya, sebelum menyegel bangunan, terlebih dahulu dilontarkan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan peringatan penyegelan. “Namun, karena tidak dires­pon maka terpaksa kita se­gel,” katanya.

Dikatakannya lagi, TRTB Kota Padang juga telah me­ngeluarkan 244 surat peri­ngatan kepada pemilik bangu­nan yang tidak mengantongi IMB.

Baca Juga : Sosok Pengusaha Batu Bara Perempuan Asal Sumbar, Mulai Bisnis dari Umur 18 Tahun

Ia juga mengatakan bagi bangunan yang telah disegel, pemilik bangunan masih bisa mengurus IMB sampai ren­tang waktu 14 hari setelah surat segel dikeluarkan.

Jika tidak diurus, maka akan dikeluarkan surat pe­rintah bongkar (SPB) yang nantinya dikirim ke pihak Kelurahan, Kecamatan dan Satpol PP.

Baca Juga : Wujudkan GCG, Perumda AM Kota Padang Kunjungi BPKP Sumbar

“Masih ada waktu untuk mengurus IMB setelah di segel. Jika tidak akan dike­luarkan SPB yang dila­yang­kan nantinya ke kelurahan, kecamatan, dan Satpol PP, jadi selagi ada waktu, harap mengurus IMB agar tidak ada persoalan nantinya,” katanya.

Dijelaskannya, pemberian surat peringatan maupun penyegelan ini merupakan bentuk dari pengawasan un­tuk menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan standar bangunan, tata ruang, dan lingkungan.

Baca Juga : Ditinggal Pasangannya Mahyeldi, Hendri Septa: Selamat Bertugas Pak Gubernur!

Jika hal ini terus terjadi, penyebaran pemukiman tidak bisa diatur dan bisa ber­dam­pak buruk terhadap orang banyak.

“Setiap IMB yang dike­luarkan, pasti petugas akan melakukan pengujian lapa­ngan. Di sini akan dilihat beberapa aspek standarisasi bangunan sesuai dengan Per­da No 7 Tahun 2015,” Kata Ridho lagi.

Dari data yang berhasil di himpun oleh Haluan diluar pembongkaran bangunan liar di Jalan Bypass, pada tahun 2014 terdapat 644 bangunan yang melakukan pelanggaran pemanfaatan Ruang dan IMB dan seluruhnya diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I).

Kemudian sebanyak 117 bangunan di berikan SP II dan 44 bangunan diberikan SP III. Sebanyak 35 bangunan akhir­nya disegel dan 6 bangunan dibongkar karena pemilik bangunan tetap membandel.

Pada tahun 2015, terdapat 821 mendapatkan SP I, seba­nyak 147 bangunan men­da­patkan SP II dan sebanyak 21 bangunan mendapatkan SP III.  Kemudian sebanyak 46 bangunan di segel dan 3 ba­ngu­nan dilakukan pembong­karan.

Ridho juga menjelaskan rencana pengawasan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas TRTB Kota Pa­dang ini bukan untuk men­disk­ri­minasi pemilik bangu­nan. Mela­inkan untuk meng­atur dam menata bagaimana bangunan sebagaimana mes­tinya.

“Tujuan kami untuk meng­awasi ini tidak lain untuk mengatur dan menata ba­ngunan dan tata ruangnya saja. Agar setiap bangunan tidak mengganggu atau me­rugikan orang lain.

Namun, apabila masya­rakat mendapati adanya petugas kami yang bermain dilapangan nantinya, harap langsung melaporkan oknum tersebut ke Dinas TRTB,” katanya lagi. (h/mg-ang)