DPRD Padang Pariaman Geram

Setdaprov Disinyalir Halangi Pemekaran Nagari


Senin, 16 Mei 2016 - 04:51:37 WIB
Setdaprov Disinyalir Halangi Pemekaran Nagari

Padang Pariaman, Haluan — Perjuangan mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 sepertinya masih menemui jalan buntu. Perda tersebut tentang pemekaran/pembentukan 43 Wilayah Nagari Baru. Di sisi lain Kemendagri memberi batas waktu sebelum 30 Mei 2016.

Ketua Komisi I DPRD Pa­dang Pariaman Syahrul Dt Lung S Sos mengungkapkan hal itu kepada wartawan sum­bar­sa­tu.com, Sabtu (14/5/). Ia me­nyatakan sangat gusar terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya pihak Biro Pemerintahan Sekretariat Da­erah Provinsi (Sekdaprov) yang disinyalir menghalangi pe­mekaran 43 nagari dimaksud.

Baca Juga : Dongkrak Taraf Hidup Petani, Pengembangan Tanaman Porang Jadi Program Unggulan Satu Desa di Solsel

“Kami sudah bertemu dan konsultasi dengan Direktur Bina Desa Kementerian Dalam Ne­geri (Kemendagri – red), Pak Fernando. Beliau mem­per­silakan melaksanakan Perda 1/2013 tersebut karena di­undang­kan sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

Namun, lanjut dia, ketika hendak meminta Rekomendasi Gubernur Sumbar untuk me­lak­sanakan perda itu, pihak Setdaprov terkesan meng­hala­ngi. Banyak kilah yang mereka kemukakan. Antara lain terkait adanya Moratorium Pemekaran Desa / Nagari yang lahir semasa Mendagri dijabat Gamawan Fauzi serta mengapa tidak dilak­sanakan tahun 2014 dan 2015. “Saya sudah jelaskan pernyataan Pak Fernando, bahkan me­ngajak mereka ke Kemendagri. Tetapi, mereka tetap ngotot tidak mau memproses pener­bitan rekomendasi gubernur. Ini benar-benar sudah keterlaluan!” cetus Dt Lung.

Baca Juga : Sebanyak 27.798 Orang di Sumbar Telah Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Terkait kenapa tidak diwu­judkan tahun 2014 dan 2015, Syahrul menjelaskan, tahun 2014 berlangsung pemilu legis­latif dan presiden – kemudian dirangkai pemilihan kepala daerah tahun 2015. Jika dilak­sanakan pemekaran nagari, akan berimbas pada penambahan angaran pemilu akibat penam­bahan jumlah tempat pe­mungu­tan suara (TPS). “Direktur Bina Desa Fernando mewanti-wanti agar mengajukan ke-43 nagari pemekaran itu paling lambat 29 Mei 2016 untuk mendapatkan nomor registrasi. Sebab, tanggal 30 besoknya Mendagri akan menan­da­ta­ngani peraturan baru, akibatnya Perda 1/2013 Padang Pariaman jadi tidak berlaku,” ujar dia.

Syahrul Dt Lung bahkan melontarkan ancaman, jika hingga seminggu ke depan Re­ko­mendasi Gubernur Sumbar tehadap Perda 1/2013 Padang Pariaman tidak juga terbit, kalau perlu ia sendiri yang akan memimpin demonstrasi ma­syarakat ke-43 pemekaran itu.

Baca Juga : Positif Corona di Sumbar Bertambah 87 Orang, Total 29.467 Kasus

Sebagai catatan, Kabupaten Padang Pariaman pada awal era otonomi daerah kembali ke 43 nagari dari 272 pemerintahan desa. Tahun 2003 mekar tiga nagari dan tahun 2011 mekar 14 nagari lagi. Saat ini daerah itu terdiri dari 60 nagarri pada 17 kecamatan. (h/dn/*)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]