Penggabungan Tiga SKPD Pemprov Sumbar Tunggu PP


Senin, 16 Mei 2016 - 05:06:05 WIB
Penggabungan Tiga SKPD Pemprov Sumbar Tunggu PP

PADANG, HALUAN — Pe­me­rintah Provinsi (Pem­prov) Sumbar berencana menggabungkan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi satu SKPD baru yaitu, Dinas Perke­bunan, Dinas Pertanian dan Holtikulura (Dispertahor) dan Dinas Peternakan (Dis­nak) menjadi Dinas Perta­nian.

Penggabungan ini ber­da­sarakan amanat dari pu­sat melalui Peraturan Peme­rintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang me­ru­pakan perubahan Un­dang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga : Pantai Air Manis Padang Masih Lengang, Omset Pedagang Anjlok

Asisten III Setdaprov Sumbar Sudirman Gani dihubungi Haluan Minggu, (15/5) malam mengatakan, saat ini Pemprov Sumbar tengah membahas terkait dengan penggabungan ter­sebut. Namun, belum ada kata final, karena PP Nomor 41 Tahun 2007 sebagai lan­dasannya juga tengah di­revisi di pusat.

"PP-nya saja belum turun dari pusat bagaimana kita akan melanjutkannya. Ha­nya saja nanti apakah akan dilakukan penggabungan seperti rencana untuk ra­sionalisasi, tergantung de­ngan kebutuhan,"katanya.

Baca Juga : Demam Tanaman Hias di Padang Terus Meluas

Ketika ditanya apakah Pemprov Sumbar sudah butuh penggabungan ini, Sudirman Gani enggan men­jawabnya. Ia masih me­nunggu keputusan dari pu­sat dahulu. "Saya belum bisa berkomentar tentang itu, PP-nya saja masih belum kita terima," katanya. 

Setali tiga uang dengan Sudirman Gani Ketua Ko­misi I Bidang Pemerintahan Aristo Munandar ditemui Haluan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pekan lalu me­nyebutkan, saat ini DPRD dan Pemprov masih me­nunggu Peraturan Pemerin­tah (PP) terkait dengan peng­gabungan Dinas Perke­bunan, Dinas Pertanian dan Horti­kulura (Dispertahor) dan Dinas Peternakan (Dis­nak) menjadi Dinas Pertanian.

Baca Juga : Terancam Abrasi, Masjid Al-Hakim Padang Dipasang Batu Pemecah Ombak

"Kita memang telah me­nerima informasi ini, na­mun kita  masih belum PP terkait dengan hal ini. Jadi belum ada yang bisa kita lakukan. Kita tunggu dulu lah PP-nya,"ujar Aristo Mu­nandar.

 

Baca Juga : Sebanyak 5000 Orang di Kota Padang Telah Ikuti Vaksinasi Tahap Kedua

Redistribusi Pegawai

Apabila memang nan­tinya ada penggabungan SKPD tentu akan terjadi perubahan jabatan struk­tural di SKPD tersebut. Setidaknya akan ada pengurangan dua jabatan eselon II. 

Ketika hal ini dikonfirmasi Haluan ke Kepala Badan Kepe­gawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman Minggu, (15/5), ia menuturkan kalau memang akan dilakukan penggabungan me­mang akan terjadi pengurangan jabatan struktural mulai dari eselon II dan eselon III.

Namun, untuk solusinya akan dilakukan redistribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ber­lebih nantinya ke SKPD lain sesuai dengan kompetensinya. "Bisa saja nanti pegawai yang berlebih kita kirim ke SKPD lainnya, tentu yang sesuai dengan kemampuan pegawai ter­sebut," katanya.

Tapi lanjutnya, kalau setelah dilakukan rasionalisasi, ternyata semuanya tertampung dalam satu SKPD baru tersebut, maka akan tetap ditugaskan sesuai dengan jabatannya yang lama. "Kalau nanti tidak berlebih mereka tetap bekerja di bidangnya masing-masing,"ujarnya.

Di Pemprov Sumbar nantinya apabila memang dilakukan peng­ga­bungan tiga SKPD jadi satu akan ada dua pejabat eselon II yang akan kehilangan jabatannya. Per­tama Kepala Dinas Peter­nakan Erinaldi dan Kepala Dinas Pere­kebunan Fajaruddin. Semen­tara untuk Dinas Pertanian sen­diri memang telah kosong diting­gal Djoni dan saat ini dijabat Pelak­sana Tugas (Plt) Besli. (h/isr)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]