Putusan PN Tak Mengubah Keputusan PKS

JAKARTA, HALUAN —Mes­ki Fahri Hamzah menang di pengadilan, namun Fra­k­si PKS kembali mem­per­tanya­kan soal pencopotannya dari kursi Wakil Ketua DPR yang belum kunjung diproses pim­pinan DPR.

Anggota Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf menga­takan ada dua rezim hukum dalam menyikapi penyelesaian masalah internal partai terkait pemberhentian kader, yaitu merujuk gugatan perdata di pengadilan negeri atau merujuk UU Parpol.

Baca Juga : Resmikan KRL Yogyakarta-Solo, Jokowi : Moda Transportasi Negara Kita Harus Mengarah ke Ramah Lingkungan

“Kami sudah melakukan kajian yang intinya pergantian pimpinan DPR adalah hak fraksi dan partai terkait,” ujar­nya dalam sidang pari­purna di Kompleks Parlemen Sena­yan, Jakarta, Selasa (17/5).

Menurutnya, kajian bahwa gugatan perdata tidak bisa dijadikan dasar oleh pimpinan DPR untuk menangguhkan pemberhentian Fahri Hamzah. Semestinya di dalam UU Par­pol, penyelesaian kasus itu diselesaikan di mahkamah parpol.

Baca Juga : Lewat Aplikasi PLN Mobile, Masyarakat Sudah Bisa Dapatkan Stimulus Listrik Maret Ini

“Pengadilan negeri perdata tidak dapat menyelesaikan substansi perselisihan internal partai karena terdapat aspek hukum yang berbeda,” jelas dia.

Untuk itu dirinya berharap pimpinan DPR segera mem­proses pemberhentian Fahri dan melibatkan PKS dalam rapat konsultasi. “Kami se­bagai pim­pinan fraksi berhak di­libat­kan dalam rapat kon­sul­tasi untuk selesaikan persoalan itu dan PKS mohon izin men­ye­rahkan hasil kajian,” ungkapnya.

Baca Juga : Penyidik Terus Usut Kasus Dugaan Suap Benih Lobster, 4 Saksi Dipanggil KPK

Sudah Lengkap

Sementara anggota Fraksi PKS Tifatul Sembiring men­ye­but jika proses pemecatan Fahri Hamzah yang dilakukan par­tainya sudah lengkap. Se­hing­ga keputusan Pengadilan Ne­geri Ja­karta Selatan me­nge­nai pu­tu­san sela yang me­me­nangkan Fahri Hamzah tidak me­menga­ruhi keputusan partai.

Baca Juga : Tanah Bergerak di Purwakarta, 120 Rumah Dilaporkan Rusak

“Dari sisi PKS prosedur pemecatan sudah selesai, putu­san sela tidak mengubah kepu­tusan partai,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parle­men Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Tifatul juga me­nam­bah­kan, keputusan pemecatan Fahri diambil sesuai dengan peraturan internal partai dan UU MD3 terkait penyelesaian konflik internal partai. “Kita sedang bentuk kajian hukum atas hal ini, Kita belum terima keputusan MK itu. Soal ada masalah hukum kita hadapi secara hukum,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa selama ini me­ka­nisme penyelesaian peme­catan sudah berjalan baik di koridor hukum. Apabila Tifa­tul merasa keberatan atas hasil keputusan PN Jaksel maka tidak akan mempengaruhi apapun.

“Kalau mau membuat sang­ga­han silakan ke pengadilan, saya me­lihat antara kelompok tertentu di PKS tidak sambung, masing-masing main,” ungkap Fahri. (h/mdk)