Terpilih Jadi Ketum Golkar

Setya Novanto Politisi Tangguh


Rabu, 18 Mei 2016 - 04:27:46 WIB
Setya Novanto Politisi Tangguh Set­ya Novanto.

JAKARTA, HALUAN – Set­ya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam  Musyawarah Nasio­nal Luar Biasa  (Munaslub) partai berlambang pohon beringin itu pada Selasa (17/5) dinihari dengan menum­bangkan 7 calon lainnya.

 Terpilihnya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019 dinilai Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari me­nun­jukkan  Novanto benar-benar sebagai politisi Gol­kar yang tangguh.

Baca Juga : Massa dari Kubu AHY dan KLB Demokrat Bentrok di Deliserdang

Pada hal kata Qodari, seorang calon akan tumbang jika “dikeroyok” oleh ba­nyak calon. “Ini menun­jukkan bahwa Setya Novan­to betul-betul seorang po­litisi yang tangguh,” kata Qodari kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut Qodari, tugas Novanto setelah terpilih sebagai ketua umum adalah membuktikan dan memas­tikan bahwa program-program yang sudah dicanangkannya sebe­lumnya bisa dimplementasikan untuk kepentingan konsolidasi partai Golkar dan menjemput kemenangan, baik pada pilkada 2017, 2018, maupun pada pe­milu 2019 nanti. “Novanto punya modal untuk melakukan itu,” ujarnya.

Baca Juga : Via Telepon di KLB Demokrat, Moeldoko: Saya Terima Jadi Ketum!

Secara terpisah pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin menilai Munaslub Golkar kali ini berlangsung sangat demo­kratis dan elegan. Semua proses politik dilalui dengan baik dan lancar.

 ”Ini menunjukkan Partai Golkar semakin matang di tengah derasnya dinamika dan badai yang terus menerpa. Saya meng­apresiasi perjalanan Munaslub Partai Golkar yang demokratis, elegan dan semua proses serta prosedur dilalui. Semua calon juga tidak ada yang keberatan dan mengikuti semua proses yang ada. Ini luar biasa,” katanya.

Baca Juga : Tok! KLB Tetapkan Moeldoko Ketum Demokrat 2021-2025

Dalam Munaslub yang ber­lang­sung di Bali itu, Novanto memperoleh suara sebanyak 277 dan Ade Komarudin 173 suara. Perolehan suara Ade Komarudin (Akom) menembus 30 persen dari 554 suara di bawah Novanto yang sudah terlebih dulu meme­nuhi persyaratan untuk lolos itu.

Seharusnya, pemilihan puta­ran kedua terjadi dengan dua orang calon, yaitu Setya Novanto dan Akom. Namun Akom me­milih untuk legowo mundur. Dengan demikian Novanto ter­pilih secara aklamasi tanpa pe­mungutan suara tahap kedua.

Baca Juga : Polisi Tolak Bubarkan KLB Demokrat: Salahnya Apa?

Akom menyatakan akan mem­beri dukungan penuh bagi kepengurusan Novanto yang terpilih memimpin Golkar pada periode 2014-2019. “Saya dan rekan-rekan saya akan mem­berikan support kepada Pak Novanto dan nantinya kepada pengurusnya untuk kebesaran Partai Golkar. Saya dan istri saya mengucapkan selamat kepada Pak Novanto untuk kebesaran Partai Golkar,” kata Akom.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, perkara hukum juga etik dengan terpilih­nya Setya Novanto menjadi Ke­tua Umum Partai Golkar meru­pakan hal berbeda. Sebagai Ke­tua Umum terpilih, Setya mem­bawa Partai Golkar mening­galkan Koalisi Merah Putih.

“Ini akan membuat bandul poltik sedikit berbeda. Diha­rapkan lebih stabil pemerin­tahan,” ujar Pramono di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Selasa (17/5).

Sikap itu semakin disambut baik berkaitan dengan pemba­hasan dan pengambilan keputu­san di parlemen. Partai Golkar memiliki 91 kursi di DPR RI. Sementara itu, Pramono berkata belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai perombakan kabinet untuk mengako­modasi­kan dukungan Golkar kepada pemerintah.

“Mengenai konfigurasi kabi­net belum ada. Hal yang terjadi di parlemen akan lebih mudah bagi kami,” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Per­juan­gan ini .

Setya sebelumnya terlibat perkara pencatutan nama Pre­siden Joko Widodo dalam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Bekas Ketua DPR ini dinyatakan melanggar etika sedang melalui persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Perkara ini juga sempat dise­lidiki Kejaksaan Agung sejak November 2015. Namun perkara yang diduga turut melibatkan Pengusaha Riza Chalid ini akhir­nya diendapkan karena kerap menemukan kesulitan dalam penyelidikan. Secara terpisah, Jokowi me­nya­takan pemerintah menghargai hasil Munaslub. Dia juga me­ngaku belum memilirkan isu merapatnya Golkar ke jajaran partai politik pendukung peme­rintah.

Terseret Kasus Pidana

Setya Novanto kelahiran Ban­­dung, 12 November 1954 itu, selain tersangkut perkara etik, juga pernah beberapa kali terseret kasus pidana.

Rentetan perkara dugaan korupsi pernah memaksa Novan­to mesti bolak balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ko­misi Pemberantasan Korupsi  sendiri pernah beberapa kali memeriksa Novanto. Tidak cu­ma KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun beberapa kali memintai ketera­ngan dari pria yang akrab disapa SN itu.

Salah satu orang dekat Abu­rizal Bakrie itu pernah diperiksa perkara suap terkait pembangu­nan lanjutan venue Pekan Olah­raga Nasional (PON) XVIII. Tersangkanya dalam kasus itu ada bekas Gubernur Riau Rusli Zainal. Penyidik KPK bahkan pernah menggeledah ruang kerja Novanto pada 19 Maret 2013.

Perkara dugaan korupsi lain­nya yang ikut menyeret-nyeret nama Setya yaitu pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Dalam kasus di proyek Kementerian Dalam Negeri itu nama Setnov disebut oleh bekas Bendahara Umum Partai Demo­krat Muhammad Nazaruddin.

Nazaruddin ketika itu me­nyebut ada aliran dana yang mengalir ke sejumlah anggota DPR di antaranya Setya Novan­to. Kala itu Setya yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar disebut-sebut menerima Rp300 miliar dari proyek besar e-KTP. Nazaruddin waktu itu juga menyebut bahwa salah satu pengedali proyek E-KTP adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR yaitu Setya Novanto.

Jauh sebelumnya, nama Setya juga sempat berurusan dengan hukum. Pada 2001 silam, Setnov menjadi salah satu saksi di per­sidangan kasus hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Kasus lain yang pernah mem­bawa-bawa nama Setya yaitu masalah penyelundupan 60 ribu ton beras Vietnam, yang perka­ranya ditangani Kejaksaan Agung pada 2005. Serupa dengan di kasus sebelumnya, dia memban­tah terlibat.

Selanjutnya perkara korupsi lain yang sempat memunculkan kembali Setya di hadapan aparat penegak hukum yaitu dalam kasus dugaan korupsi pemilihan kepala daerah. Setya pernah hadir dalam sidang dengan terdakwa bekas Ketua Mahkamah Kons­titusi Akil Mochtar dalam kasus dugaan korupsi pilkada di sejum­lah daerah.

Belum lama ini nama Setya kembali menjadi sorotan buruk. Bukan dalam perkara dugaan korupsi namun menyangkut pe­lang­garan etika sebagai ketua Dewan. Pada awal September lalu, Setya bersama pimpinan DPR lain yaitu Fadli Zon mene­mui kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keduanya kemudian diperka­rakan ke Majelis Kehormatan Dewan.

Setelah tersangkut perkara etik di atas, Setya lagi-lagi mem­betot perhatian publik dengan mencuatnya kasus pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mem­perpanjang masa kontrak Free­port di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mela­por­kan Setya ke MKD DPR RI ihwal politisi Senayan yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Kontroversi seputar Setya bahkan juga mencuat dalam ajang Munaslub Golkar yang digelar di Nusa Dua Bali pada 15 hingga 17 Mei 2016 ini.  Sejak awal Mu­nas­lub digelar terdapat wacana pemilihan ketua umum akan digiring ke arah aklamasi melalui sistem pemilihan secara terbuka. Bahkan, Setya harus berhadapan dengan tujuh bakal calon ketum lainnya yang menolak pemilihan ketua umum dilakukan secara terbuka.

Upaya penggiringan yang disebut untuk memenangkan Setya.

Kontroversi lainnya yaitu ter­kait pertemuan antara Setya dengan Menteri Koordinator Bidang Poli­tik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pan­djaitan. Meskipun Luhut menye­but ada pertemuan, namun No­van­to menyangkalnya. (h/sam/dtc/cnn)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 05 Maret 2021 - 17:36:56 WIB

    Massa dari Kubu AHY dan KLB Demokrat Bentrok di Deliserdang

    Massa dari Kubu AHY dan KLB Demokrat Bentrok di Deliserdang Massa pendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bentrok dengan kelompok yang akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut)..
  • Jumat, 05 Maret 2021 - 17:23:03 WIB

    Via Telepon di KLB Demokrat, Moeldoko: Saya Terima Jadi Ketum!

    Via Telepon di KLB Demokrat, Moeldoko: Saya Terima Jadi Ketum! Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), yang diklaim sepihak sejumlah orang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketum Demokrat periode 2021-2025. Moeldoko menerima keputusan KLB Demokrat di Deli Serda.
  • Jumat, 05 Maret 2021 - 17:17:19 WIB

    Tok! KLB Tetapkan Moeldoko Ketum Demokrat 2021-2025

    Tok! KLB Tetapkan Moeldoko Ketum Demokrat 2021-2025 Akhirnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko,  ditetapkan Kongres Luar Biasa (KLB)  sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025..
  • Jumat, 05 Maret 2021 - 17:03:01 WIB

    Polisi Tolak Bubarkan KLB Demokrat: Salahnya Apa?

    Polisi Tolak Bubarkan KLB Demokrat: Salahnya Apa? Polri menilai kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar di The Hill Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) adalah urusan internal partai. Hal itu menyusul desakan dari kubu Agus Har.
  • Jumat, 05 Maret 2021 - 15:45:03 WIB

    Max Sopacua Sebut Moeldoko Calon Kuat Ketum Demokrat di KLB

    Max Sopacua Sebut Moeldoko Calon Kuat Ketum Demokrat di KLB Politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan Moeldoko merupakan sosok yang menjadi calon kuat untuk menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di The Hill Hotel dan Resort.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]