DPRD Tanah Datar Sahkan Lima Ranperda Jadi Perda


Kamis, 26 Mei 2016 - 05:00:19 WIB
DPRD Tanah Datar Sahkan Lima Ranperda Jadi Perda

TANAH DATAR, HALUAN — Sembilan Fraksi di DPRD Tanah Datar menyampaikan pendapat akhir sekaligus mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda dalam sidang paripurna dewan, Senin (23/5) di Pagaruyung.

Lima Perda yang di­sah­kan melalui sidang pari­purna yang berlangsung pada pukul 14.00 WIB hing­ga 16.00 WIB tersebut ten­tang Pembangunan dan Peng­gunaan Bersama Me­nara Telekomunikasi, Pe­nye­lenggaraan Huller, Peng­gilingan Padi dan Pe­nyo­sohan Beras, Pengen­dalian Rabies, Penye­lengga­raan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Baca Juga : ASN di Dharmasraya Dilarang Meninggalkan Daerah, Sutan Riska Tuanku Kerajaan: Kepala OPD Wajib Berikan Laporan Kedisiplinan Pegawai

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dihadiri Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dan Wabup Zuldafri Darma dan sembilan Fraksi DPRD me­nyampaikan pandangannya yang disampaikan oleh ma­sing-masing juru bicara yaitu Fraksi Golkar oleh Dafrizal, PKS disampaikan Dekminil, Fraksi PAN  oleh Jasmadi, PPP oleh Hafitrizal, De­mokrat disampaikan Nur­hamdi Zahari, Fraksi Ha­nura oleh Yuni Darlis, Ge­rindra oleh Jonnedi, PDI Perjuangan disampaikan Afriman dan Bintang Nas­dem oleh Rasman.

Juru bicara Fraksi Gol­kar, Dafrizal menyampaikan pembahasan kelima Ran­perda tersebut sudah sesuai mekanisme yang berlaku dan cukup banyak penyem­purnaan baik judul, kon­sideran maupun pasal-pa­salnya.

Baca Juga : Tegas! Bupati Sutan Riska Larang ASN Mudik

Fraksi PAN, yang disam­paikan Jasmadi mengatakan pihaknya mendorong Pem­da untuk menjalankan ke­lima Perda tersebut dengan serius jangan hanya sekedar menjadi lembaran daerah atau mati suri dan dari Frak­si PKS Dekminil mengajak peme­rintahan daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan kelima Perda itu dengan kejujuran, bertang­gung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli.

Hafitrizal yang menjadi juru bicara Fraksi PPP H mengimbau untuk bersama-sama menjalankan kelima Perda tersebut dan melangkah demi satu tujuan membangun Tanah Datar ini ke arah lebih baik, jangan saling gasak, gesek, dan gosok.

Lalu, Yuni Darlis dari Fraksi Hanura menyam­paikan bahwa kelima Perda tersebut sudah menjadi pro­duk hukum yang diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, ke­susilaan, ketertiban umum dan aspiratif dengan men­cerminkan kebutuhan hu­kum dan kearifan lokal di Tanah Datar.

Fraksi Gerindra yang dibacakan Jonnedi me­nye­butkan agar Pemda segera melakukan sosialisasi keli­ma Perda tersebut kepada masyarakat sehingga secara bersama dapat mengawasi dan melaksanakannya.

Melalui juru bicara Frak­si PDI Perjuangan Afriman mengatakan Pemda hen­daknya dapat melaksanakan kelima Perda tersebut untuk melaksanakan otonomi dae­rah dan tugas pemban­tuan­nya dari pemerintah pusat.

Sedangkan yang ter­a­khir, Fraksi Bintang Nasdem melalui Rasman menga­takan agar Pemda dapat membuat peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana sehingga pemberlakuan ke­lima Perda tersebut dapat terlaksana secara efektif.

Untuk agenda sidang DPRD kedepan, sementara waktu akan dilaksanakan di gedung nasional Sri Ma­harajo Dirajo Batusangkar, hal ini dikarenakan ruangan sidang DPRD di Paga­ru­yung akan dilakukan pe­nger­jaan fisik yaitu renovasi, belakangan ini di beberapa bagian di gedung DPRD tersebut juga telah meng­alami kerusakan dan bocor sehingga pada tangga naik menuju ruang selalu basah jika hujan. (h/fma)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]