Aturan Baru Kementerian Kelautan dan Perikanan Nelayan Bikin Nelayan Susah Melaut


Jumat, 27 Mei 2016 - 18:26:39 WIB
Aturan Baru Kementerian Kelautan dan Perikanan Nelayan Bikin Nelayan Susah Melaut Ilustrasi nelayan

PADANG, HALUAN-- - Dikeluarkannya aturan baru,  oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang  Izin penangkapan ikan, mengakibatkan,  susahnya nelayan  mengurus izin khususnya nelayan di Kota  Padang.


Ketua Komisi II DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti Jumat (27/5) mengatakan, untuk nelayan di Kota Padang, umumnya kapasitas kapalnya lebih dari 30 GT. “Mereka mau mengurus izin,  tapi tidak mau menukar alat tangkap mereka. Tidak gampang, merubah hal tersebut. Pasalnya,  Kota Padang adalah daerah pesisir pantai, mayoritas  masyarakatnya  nelayan dan turun- temurun," katanya.

Baca Juga : Malamang, Tradisi Lebaran yang Tak Dimakan Waktu


Dalam kunjungannya,  ke Direktorat Jendral Perikanan Tangkap(DJPT), dibahas  UU 23 tahun 2014 yang mengacu aturan baru yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan.  Aturan itu, mengharuskan nelayan menggunakan alat tangkap sesuai aturan yang berlaku. Bagi kapal nelayan,  kapasitas dibawah 7 GrossTon (GT) di atur oleh pemerintah kota, 5 -30 GT di atur oleh pemerintah provinsi dan 30 GT keatas di atur oleh pemerintah pusat. Dikatakan, dari Dirjen Perikanan Tangkap mengarahkan, Pemko Padang mengajukan surat permohonan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar diberikan keringanan bagi nelayan.
 

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Delma Putra  mendesak,  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mencarikan solusi permasalahan nelayan bagan terkait pengurusan izin kapal 30 Gross Ton yang diserahkan ke Jakarta. “Dinas terkait, juga diminta agar  mencarikan solusi nelayan bagan,  sehingga bisa aman melaut. Aturan izin kapal bagan,  di atas 30 GT itu tidak perlu ke pusat, melainkan bisa selesai di pemerintah provinsi ataupun daerah setempat.  Nelayan bukannya tidak mau urus surat izin, tapi aturannya tidak jelas. Ini perlu kajian,  pemerintah daerah maupun provinsi. Perlu dipertimbangkan nasib nelayan di Kota Padang," ujarnya.(h/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]