Hakim Kabulkan Gugatan Direktur PT MSM


Rabu, 08 Juni 2016 - 03:22:43 WIB
Hakim Kabulkan Gugatan Direktur PT MSM

PADANG, HALUAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang mengabulkan gugatan Budi Satriadi, Direktur PT Mi­neral Sukses Makmur (MSM) terhadap seorang pengusaha di Padang, Budiman. Hal tersebut dikatakan majelis hakim yang diketuai, Badrun Zaini, Selasa (7/6).

Hakim menegaskan kese­pakatan bersama antara Budi dan Budiman pada 15 Februari 2013 sah, kuat dan berharga dan menyatakan Budiman telah wanprestasi. “Mengabulkan gugatan untuk sebagian dan me­nolak selebihnya,” kata majelis hakim.

Untuk itu, Budiman dihu­kum tunduk dan patuh pada surat kesepakatan bersama de­ngan pengesahan Helsi Yasin itu, dan memerintahkan warga Jalan Belanti Barat, Lolong Belanti, Padang Barat itu, menyerahkan keuntungan bersih yang telah dibagi dua hasil penjualan batu bara Rp607.025.000 kepada Budi. Kemudian ia juga dikenai kewajiban bunga selama tiga tahun dari penjualan batu bara itu sebesar Rp109.264.500.

Atas putusan itu, kuasa hukum penggugat, Defika Yufiandra, Desman Ra­madhan dan Yohannas Permana dan kuasa hukum ter­­gugat, Afni belum me­nyatakan sikap.

Dalam persidangan terungkap, sebelum ke­se­pakatan kerja sama dengan register nomor 812/S/II/2012 pada 15 Februari 2012 itu, Budi telah me­laksanakan perjanjian dengan CV Kenanga Jaya Pusat Ampah. Perjanjian tersebut karena CV Ke­nanga Jaya Pusat Ampah mendapatkan batubara lelang berdasarkan SK Bupati Barito Timur ten­tang penetapan pemenang lelang terbatas terhadap aset batubara hibah eks PT Anugrah Mulia kepada Pemkab Barito Timur den­gan harga penawaran Rp100 ribu per ton dengan per­kiraan 16.000 ton.

Tindak lanjut dari per­janjian tersebut, Budi me­nyerahkan uang Rp300 ju­ta untuk pen­gam­bilan IUP-OP atas nama CV Kenanga Jaya Pusat Ampah. Karena tidak mem­punyai dana lagi, Budi mengajak rekannya Gusnadi, tetapi ia tidak mempunyai modal. Maka, Budi diperkenalkan Gus­nadi  Bu­diman.  Tindaklanjutnya Budi dan Budiman membuat per­janjian yang telah mendapat pengesahan dengan Nomor: 812/S/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 oleh Helsi Yasin, Notaris di Padang. Dalam kesepakatan itu Budiman selaku pemilik modal dan mem­punyai keahlian dalam me­masarkan batubara.   

Sesuai kesepakatan, Bu­diman bersedia membuka reke­ning khusus pada bank atas nama PT. Mineral Sukses Mak­mur. Rekening tersebut me­rupakan joint account yang spe­siment-nya ditandatangani ter­dakwa dan Budiman. Kemudian adanya kesepakatan untuk mem­bagi keuntungan bersih masing-masing 50 persen  dan kerugian ditanggung atas resiko kedua belah pihak.  Sebagai salah satu realisasi dari kesepakatan bersama itu Budiman diangkat sebagai D­irektur Pertambangan Batubara PT. Mineral Sukses Makmur, sesuai Akta No. 21 tentang Berita Acara Rapat Umum Pe­megang Saham Luar Biasa Per­seroan Terbatas PT. MSM tang­gal 16 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Helsi Yasin.

Sebagai reaslisasi kes­e­pa­katan bersama, Budiman me­nyerahkan uang Rp1,7 miliar ke­pada Terdakwa yang kemudian ditransfer Rp1,6 miliar kepada Suryani  (CV. Kenanga Jaya Pusat Ampah). Sisanya Rp100 juta digunakan untuk dana ope­rasional di Barito Timur,  tetapi pengeluaran operasional ter­sebut tidak diakui Budiman.

Terungkap juga, tanpa sep­e­ngetahuan terdakwa, Budiman telah mengambil alih dengan membeli CV Kenanga Jaya Pusat Ampah. Budiman sebagai di­rektur dan Hary Satria sebagai wakil direktur. Bahkan pda 31 Januari 2012 telah menjual batubara kepada PT Sinar Indo Energy 7.809 ton batubara  dengan harga satu tonnya Rp450.000, sehingga harga penju­alannya Rp3.514.050.000.

Dengan telah dijualnya batu­bara itu terdakwa meminta hasil yang menjadi haknya sesuai kesepakatan. Karena tidak ada tanggapan, Budi me­ngirimkan surat pada 30 Mei 2013 namun tidak ditanggapi Budiman, dan kembali me­nyurati pada 24 Maret 2014, namun juga tidak ada respon.

Malah Direktur Mineral Sukses Makmur (MSM) itu dipolisikan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Pada Januari lalu hakim P­e­ngadilan Negeri Padang m­enya­takan ia tak terbukti melakukan penggelapan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi maupun bukti, majelis hakim yang saat itu diketuai Reso Listowo ber­keyakinan perbuatan tersebut bukanlah pidana, tetapi masuk pada ranah perdata, karena hubungan Budi Satriadi dengan saksi pelapor Budiman terikat perjanjian kerja sama. Alhasil Budi melayangkan gugatan per­data terhadap Budiman dengan perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.PDG. (h/isq)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]