Pertamina Jual BBM Bersubsidi Lebih Mahal


Rabu, 08 Juni 2016 - 03:28:11 WIB
Pertamina Jual BBM Bersubsidi Lebih Mahal Ilustrasi.

JAKARTA, HALUAN — Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai Pertamina telah merampok hak rakyat karena menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diatas lebih mahal dari harga normal.

“Pertamina harus men­jelaskan kepada publik ke mana hasil penjualan BBM yang mahal itu. Jika tidak bisa mem­pertang­gung­jawab­kan­nya, berarti Pertamina me­ram­pok hak rakyat,” kata Bam­bang melalui rilisnya, Selasa (7/6).

Baca Juga : Stok Cukup, Menkes Instruksikan Pemda Genjot Lagi Vaksinasi

Menurut Bambang, Per­tamina tidak hanya menjual BBM nonsubsidi lebih mahal dari harga seharusnya, tetapi juga menjual BBM subsidi lebih mahal dari BBM non­subsidi. “Ini menjadi temuan yang sangat ironis,” tegasnya.

Bambang me­ngung­kap­kan, Pertamina telah mem­ban­derol solar subsidi Rp 5.150 per liter, sementara solar non­subsidi (industri) hanya dijual Rp 4.500 per liter oleh PT Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina. Politisi dari Partai Gerindra ini membandingkan, BUMN itu juga telah menjual bensin lebih mahal daripada negara lain.

Baca Juga : Berduka Atas Wafatnya Tengku Zulkarnain, UAS: Makin Sunyi Jalan Ni Ku Rasa

Dia mencontohkan harga RON 90 (setara pertalite). Di Malaysia hanya dijual 1,2 ringgit atau Rp 3.892 per liter. Sedangkan harga pertalite di Indonesia Rp 7.100 per liter. 

Demikian juga dengan Per­tamax Plus (RON 95), Per­ta­mina menjual seharga Rp 8.450 per liter, sedangkan Petronas Ma­laysia menjualnya 1,7 ringgit atau Rp 5.514 per liter.

Menurut Bambang, Per­tamina mengambil ke­un­tu­ngan terlalu besar dari selisih harga jual tersebut. Apalagi dari selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Dengan asum­si subsidi solar Rp 1.000 per liter dan harga solar industri Rp 4.500 per liter, maka ter­dapat selisih Rp 1.650 per liter yang masuk kantong Per­tamina. 

Apabila konsumsi normal solar sekitar 30.000 kiloliter per hari, berarti uang subsidi solar yang disedot Pertamina mencapai Rp 49,5 miliar per hari atau Rp17,8 triliun per tahun.

Politisi dari dapil Jatim I itu juga prihatin karena dalam kondisi seperti ini. Pemerintah justru berencana memangkas bahkan menghapus subsidi solar. Dalam rancangan Peru­bahan APBN 2016 kepada DPR RI, pemerintah me­mang­k­as subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 23,1 triliun menj­adi Rp 40,6 triliun.

Rencana ini disebut s­e­jalan dengan upaya peng­hematan melalui kebijakan subsidi tetap solar Rp 350 per liter mulai 1 Juli 2016. Bam­bang menilai pemerintah ti­dak be­rempati kepada rakyat yang sudah berkorban meng­gunakan kendaraan pribadi dan membayar BBM dengan harga mahal akibat trans­por­tasi publik dan insfrastruktur yang masih buruk.

“BBM untuk kendaraan pribadi saja masih perlu di­sub­sidi, apalagi untuk trans­portasi publik dan logistik. Kalau BBM murah, tarif lo­gistik pasti murah, biaya pro­duksi industri berkurang, dan harga barang turun, sehingga daya beli rakyat meningkat. Dampaknya, eko­nomi akan tumbuh lebih ting­gi,” je­las­nya.

Menteri ESDM Sudirman Said sendiri mengakui, pe­mang­kasan subsidi BBM ini pasti berdampak pada ma­syarakat karena harga solar subsidi yang sekarang Rp 5.150/liter tentu naik.

Tetapi pemerintah akan mencari skema yang terbaik agar dampaknya minim, tidak memukul daya beli masyarakat secara umum.

“Namanya subsidi di­ku­rangi pasti berdampak. Tapi pemerintah punya hitung-hitungan yang tidak mem­beratkan masyarakat,” kata Sudirman saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Kenaikan harga solar be­lum dapat diperkirakan saat ini, masih akan dibahas dan dihi­tung dulu setelah APBN-P dike­tok DPR. “Belum dibahas, harga itu akan dikembalikan pada kerangka keekonomian, dipu­tuskan tiap 3 bulan,” ucapnya.

Dia menambahkan, pe­mangkasan subsidi BBM me­rupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan membuat ang­garan lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daripada uang triliunan rupiah dihabiskan untuk sub­sidi solar, menurutnya, lebih baik dipakai untuk mem­ba­ngun waduk, listrik, dan infra­struktur, terutama di daerah-daerah tertinggal.

“Arah dari penataan ini ada­lah agar subsidi secara bertahap betul-betul sampai pada yang berhak, yaitu ma­syarakat kecil. Caranya bukan dibagi-bagikan pada yang beli BBM tapi untuk proyek in­fra­struktur, waduk, listrik,” tan­dasnya.

Sementara itu, Kepala Pu­sat Komunikasi Publik Ke­men­terian ESDM, Su­jatmiko me­ngungkapkan bahwa peng­hematan dari hasil pemo­tongan subsidi BBM akan dialihkan untuk program-program lain yang lebih ber­manfaat, misalnya Program Indonesia Terang (PIT) untuk melistriki daerah-daerah ter­pencil, Dana Ketahanan Ener­gi (DKE) untuk pengem­ba­ngan energi terbarukan, dan menghimpun cadangan BBM strategis.

“Kita kan punya PIT, DKE, SPR (Strategic Petroleum Re­serve). Dari solar kan sudah mulai baik supply demand-nya. Subsidinya akan direalo­kasi ke program yang lebih tepat sasaran, sudah mulai dibahas di Banggar (Badan Anggaran DPR,” paparnya.

Rencananya, dana sebesar Rp 800 miliar dari subsidi solar akan dialokasikan ke DKE, dan Rp 800 miliar juga untuk SPR.

“Ada info awalnya Rp 800 miliar untuk DKE, Rp 800 miliar SPR. Tapi kita belum tahu persis berapa. Minggu-minggu ini Banggar akan putuskan,” tutupnya. (h/sam/met/dtc)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]