PKS Geram Fahri Masih Jadi Wakil Ketua DPR


Sabtu, 11 Juni 2016 - 03:39:49 WIB
PKS Geram Fahri Masih  Jadi Wakil Ketua DPR

JAKARTA, HALUAN — Ledia Hanifa Amalia resmi dicopot dari jabatannya seba­gai wakil ketua komisi VIII DPR. Pergantian tersebut diresmikan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Se­ha­rusnya, pergantian ini dires­mi­kan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mem­bidangi Kesra.

PKS rupanya masih ge­ram karena Fahri Hamzah belum dicopot dari jaba­tan­nya sebagai wakil ketua DPR. “Pergantian itu hak fraksi. Harusnya tidak ada masalah karena pergantian tidak ter­kait pemecatan. Perputaran itu kan hak. Itu menjadi hak fraksi. Hak partai melalui fraksi untuk memutar ang­gotanya,” kata Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf saat dihubungi, Jumat (10/6).

Wakil ketua komisi II DPR tersebut me­ngung­kap­kan, seharusnya proses per­gantian alat kelengkapan dewan tak memakan waktu lama. Semisal saat Ade Ko­marudin menggantikan Setya Novanto sebagai ketua DPR.

“Pergantian pimpinan ko­misi juga lancar. Harusnya Bu Ledia dengan Fahri juga lancar saja karena hak fraksi. Pim­pinan harusnya cukup men­dengar suara fraksi saja. Itu kewenangan fraksi,” tut­ur­nya.

“Pergantian anggota itu di pengadilan. Tapi pergantian pim­pinan itu wilayah ke­wenangan fraksi,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Ledia harusnya menjadi wakil ketua DPR menggantikan Fahri. Namun karena Fahri masih dalam proses perlawanan hukum ke elite PKS, maka dia masih belum bisa dileng­serkan. Ledia saat ini menjadi anggota komisi VIII DPR.

“Terus saya mesti nga­muk-ngamuk emang? Eng­gaklah, kita tunggu saja pro­sesnya. Kan nanti ada pemb­icaraan-pembicaraan di pim­pinan. Ya tunggu saja pro­sesnya. Itu kan sebetulnya proses itu tinggal kita me­nunggu pimpinan DPR-nya kan,” tutur Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amalia.

Ledia mengakui jika par­tainya melalui fraksi di DPR getol meminta agar pim­pinan DPR segera mengganti Fahri. Selama proses hukum, Fahri hanya bisa menjadi anggota de­wan saja. Sebab kewe­nangan meletakkan sese­orang di alat keleng­kapan dewan ada di tangan fraksi.

“Begini yang saya pa­hami, bahwa kalau jabatan di manapun juga, apakah itu di komisi atau tempat lain, itu memang kewenangannya fraksi. Bahwa kemudian ada proses selanjutnya ya dise­rahkan ke pimpinan DPR,” ujarnya. (h/mdk)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 23 Oktober 2019 - 15:35:44 WIB

    PKS: Pak Prabowo, Selamat

    PKS: Pak Prabowo, Selamat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, memberikan selamat pada Jokowi yang sudah memilih dan melantik menterinya. Ia juga secara khusus memberikan selamat.
  • Jumat, 18 Oktober 2019 - 13:47:26 WIB

    Mardani PKS Sindir Revolusi Mental Jokowi yang Tak Tercapai

    Mardani PKS Sindir Revolusi Mental Jokowi yang Tak Tercapai JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyindir janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait program Revolusi Mental yang dicanangkan pada masa lima tahun kepemimpinan 2014-2019 tak tercapai hasiln.
  • Senin, 14 Oktober 2019 - 16:25:26 WIB

    PKS Heran Jokowi Masih Gaet Parpol Meski Legitimasi Kuat

    PKS Heran Jokowi Masih Gaet Parpol Meski Legitimasi Kuat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo tak menarik partai politik lain di luar koalisinya untuk bergabung ke pemerintahannya. .
  • Ahad, 06 Oktober 2019 - 09:59:56 WIB

    Jokowi Masuk Top 50 Muslim Berpengaruh di Dunia, Ini Kata PKS

    Jokowi Masuk Top 50 Muslim Berpengaruh di Dunia, Ini Kata PKS JAKARTA, HARIANHALUAN.COM— Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk daftar “Top 50” yaitu 500 Muslim Berpengaruh di Dunia. PKS mengatakan masuknya Jokowi dalam daftar itu tak menghapus pekerjaan rumah (PR) di dalam n.
  • Sabtu, 27 Juli 2019 - 23:22:33 WIB

    PKS Akan 'Santap' Menteri Kabinet Jokowi Jika 'Sontoloyo'

    PKS Akan 'Santap' Menteri Kabinet Jokowi Jika 'Sontoloyo' JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Sebagai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM