Ketua Komisi I DPRD Sumbar: Pencabutan Kewenangan Diharap Jadi Perhatian Mendagri


Kamis, 16 Juni 2016 - 03:28:56 WIB

PADANG, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta agar persoalan pencabutan ke­we­nangan enam eselon II di ling­kungan Pemprov Sumbar men­jadi perhatian Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Karena ditakutkan pencabutan kewe­nangan ini akan mengganggu proses pemerintahan di Pemprov Sumbar.

Ketua Komisi I Bidang Pe­merintahan, Aristo Mu­nan­dar, dihubungi Haluan Rabu (15/6) mengatakan tugas DPRD seba­gai mitra telah mem­fasi­litasi enam pejabat eselon II untuk me­nyampaikan keluh kesahnya terkait pencabutan kewenangan oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Dalam hal ini dengan me­manggil Se­kre­taris Daerah (Sekda) Ali Asmar dan Asisten I Bidang Pemerintahan, Devi Kurnia, untuk me­ngo­mu­nikas­i­kan hal ini kepada Gubernur.

“Namun, sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Bah­kan, beberapa hari lalu tiga dari enam pejabat ini kembali meng­hadap komisi I untuk me­na­nyakan perihal pemanggilan kedua untuk Sekda, seperti  Ke­pala Biro Organisasi, On­zu­krisno, Kepala Kebangpol, Ivan Khairul Ananda, dan Ke­pala Dinas Peindustrian dan Per­dagangan (Disperindag) Sum­bar, Mudrika,”tuturnya.

Ditegaskan Aristo, sejauh ini DPRD Sumbar telah melakukan fungsinya untuk memfasilitasi keenam pejabat eselon II ter­sebut. Namun, DPRD tidak dapat mengintervensi kebi­jakan Gubernur tersebut.

“Karena itu lah kami ber­harap memang ada perhatian dari KSAN dan Mendagri ten­tang persoalan ini. Kalau me­mang ini sudah melanggar aturan tentu ada sanksi yang harus diberlakukan,”katanya.

Menurut Aristo, dengan pencabutan kewenangan ini dikhawatirkan akan me­ngang­gu proses pemerintahan, apa­lagi tahun ini juga dilakukan penarikan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.

“Seperti di Dinas Pen­di­dikan dan Kebudayaan akan mengganggu proses penarikan kewenangan SMA/SMK ke pro­vinsi dan juga dengan dinas lainnya. Tentu kami berharap Gubernur bisa menahan diri sampai enam bulan masa pe­merintahannya,”tukasnya.

Untuk diketahui, enam pe­jabat yang dicabut ke­we­na­ngannya ini telah me­nga­dukan nasibnya ke DPRD Sum­bar. Bahkan sudah dua kali mela­kukan fasilitasi ke DPRD na­mun belum juga ada pe­rubahan.

Terakhir pada Kamis (2/6), lalu tiga dari enam pejabat yang kewenangannya dicabut Gu­bernur Sumbar, Irwan Prayitno mengadukan nasibnya ke De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

Di antaranya, Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Po­litik (Kesbangpol),  Ivan Khai­rul Ananda, Kepala Dinas Perin­dustrian dan Perdagangan (Dis­perindag) Sumbar Mudrika, dan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Onzukrisno.

Ketiga pejabat Pemprov Sumbar tersebut mengatakan, hingga saat ini belum me­nge­tahui alasan Gubernur Sumbar mencabut kewenangan me­reka.

“Hingga saat ini belum ada Gubernur berkomunikasi de­ngan kami. Salah kami apa kami tidak tahu. Katanya kinerja kami buruk, kalau buruk tentu tidak mungkin Pemprov Sum­bar mendapat WTP,”kata Kepa­la Disperindag Sumbar, Mu­drika. (h/isr)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]