Pelestarian Hutan Berbasis Nagari

Merawat Jantung Sirukam dari Hulu


Sabtu, 18 Juni 2016 - 01:01:58 WIB
Merawat Jantung Sirukam dari Hulu JASRIALDI (58), menunjukan pohon abadi (BW) yang sudah ada sejak zaman Belanda dan berfungsi sebagai pembatas antara Hutan Lindung Negara dengan Hutan Lindung Nagari, Minggu (13/6). (RIVO SEPTI ANDRIES)

PADANG, HALUAN — Suara jangkrik dan burung saling men­ya­hut diantara pepohonan. Ma­ta­hari pagi tertutup karena rim­bun­nya dedaunan di Hutan Lindung Nagari Sirukam, Kecamatan Pa­yung Sekaki, Kabupaten Solok, Minggu (13/6).

Tanah kuning yang becek tak membuat langkah kaki Jasrialdi (58) berhenti. Pria yang bertugas sebagai Satgas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) itu, terus menelusuri batas Hutan Lindung Negara dengan Hutan Lindung Nagari.

“Tadi malam sehabis hujan, kami menelusuri hutan mengikuti jalur setapak ini,” terangnya sam­bil menunjukan lokasi hutan nagari.

Bagi Jasrialdi, Hutan Lindung Nagari adalah jantung bagi ke­hidupan masyarakat. Karena sum­ber air berasal dari hutan tersebut. Untuk itu ia bersama masyarakat menyepakati agar merawat hutan dimulai dari hulu.

Nagari Sirukam memiliki jarak 35 kilometer dari pusat Kabupaten Solok, atau dapat ditempuh dengan waktu 1 jam 30 menit. Jalan aspal menuju nagari tersebut dilalui dengan kelok berliku dan tanjakan.

Masyarakat mengetahui air yang berasal dari Hutan Sirukam mengaliri banyak kehidupan di nagari yang memiliki empat jorong itu, bahkan hingga ke pusat kabupaten Solok. Mata air dari hulu tersebut akan mengalir menuju Batang Tabak yang mem­belah bukit-bukit dan menelusuri perkampungan warga.

“Tidak ada yang boleh me­ne­­bang pohon di sini. Jika yang di hulu ini terganggu, maka semua kehidupan juga akan terganggu. Bisa kekeringan,” ungkapnya.

Nagari dengan jumlah pen­duduk 5.562 jiwa itu, sudah lama mengenal tapal batas hutan nagari dengan hutan lindung negara. Sehingga tidak pernah terjadi konflik antara penduduk dengan aparat negara yang menjaga hutan lindung. Masya­rakat tidak perlu masuk ke hutan lindung negara untuk menebang pohon, mereka sudah cukup untuk menikmati hasil hutan nagari sendiri.

Tapal batas antara hutan ne­gara dengan nagari ditandai deng­an satu pohon atau masya­rakat sekitar menyebutnya deng­an po­hon abadi. Pohon yang ber­dia­meter sekitar 40 cm tersebut, tertancap selembar plat baja yang bertulis BW. Bahkan plat yang tertanam di pohon sudah ter­benam oleh kulit pohon se­hingga hanya tinggal tulisan W. Masya­rakat sendiri belum tahu apa arti BW pada plat itu.

“Pohon ini dari dahulu tidak pernah besar. Kami menyebutnya pohon abadi, dan tulisan BW tersebut sudah ada sejak zaman Belanda. Ini sebagai petunjuk yang membatasi hutan lindung negara dengan hutan nagari,” jelas Jasrialdi.

Kearifan lokal di Nagari Siru­kam erat kaitannya dalam men­jaga hutan. Salah satu kearifan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat adalah manjikau lin­dang. 

Dalam tradisi tersebut, masyarakat sekali setahun menga­dakan ritual po­tong kambing di tengah hutan. Hal itu melam­bangkan kedekatan masyarakat dengan hutan ter­masuk semua isinya berupa he­wan-hewan. Ke­pada sang raja hutan atau mereka menyebut iyiak (harimau).

“Jika hewan ini hidup dengan aman di alamnya, maka masya­rakat pun juga akan aman. Ter­masuk inyak yang sering mem­bantu kami jika tersesat dalam hutan,” terangnya.

Masyarakat Nagari Sirukam secara turun temurun telah men­ye­laraskan kehidupan bersama lingkungannya dan melestarian hutan. Selain itu mereka juga membagi peruntukan lahan ber­dasarkan kesepakatan adat.

Peme­rintah pun melalui Kemen­terian Kehutanan memberikan SK Pene­ta­pan Areal Kerja dari Menteri Kehutanan Nomor:701/Menhut-Il/2014 seluas 3.398 henktare. Hal ini lebih menguat­kan kesepa­katan masyarakat untuk saling menjaga dan me­nge­lola hutan.

Pengelolan hutan dilakukan di bawah Lembaga Pengelolaan Hu­tan Nagari (LPHN) yang diben­tuk oleh pemerintah nagari. LP­HN juga mempunyai AD/ART serta ke­pengurusan yang jelas dan telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari Sirukam Nomor 7 Tahun 2014.

Pengelolaan hutan dilakukan melalui Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yang mulai ber­dam­pak langsung kepada masyarakat, dan mempunyai nilai ekonomi. Di­antara­nya pandan, rotan, bambu, manau, jamur, kopi, coklat, ceng­keh, dan lebah madu.

Wali Nagari Sirukam Yulita Amril menjelaskan, upaya pem­berdayaan masyarakat mulai ber­gerak setelah adanya pe­manfaat­an hutan nagari. Berbagai pelati­han dan kegiatan juga diikuti oleh masyarakat, seperti pelati­han membuat kerajinan dari pandan, merakit kursi bambu, dan be­berapa kegiatan lainnya.

“Selama ini hasil bumi tidak banyak termanfaatkan. Tapi se­karang masyarakat sudah mulai termotifasi,”paparnya.

Kondisi Hutan Sumatera Barat

Sumatera Barat merupakan wilayah yang penting dalam ekosistem hutan di Indonesia. Hal itu tercantum dalam Peratu­ran Presiden Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera, dan Sum­bar merupakan Koridor Strategi Sumetera Tengah ber­sama Riau dan Jambi yang disebut dengan Rimba.

Keberadaan Sumbar men­jadi lebih strategis karena masih memiliki 2,3 juta hektare lebih kawasan hutan atau 57 persen dari luas daratan wilayah adi­minis­trasi­nya. Data dari BPS tahun 2011 tercatat lebih dari 61 persen penduduk Sumbar ting­gal di pedesaan (nagari). Se­dang­kan data Kemenertian Kehutanan pada tahun 2007, sebanyak 517 desa/nagari berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Hal ini menunjukan ma­yo­ritas masyarakat pedesaan atau petani banyak menggantungkan hidup dengan hutan. Jika penge­lolaan tidak sesuai, maka ke­ru­sa­kan pun tidak sebanding dengan apa yang didapat, bahkan dapat men­yeng­sarakan pen­duduk.

Keariafan lokal yang ada di Sumbar, dapat membantu me­nga­tasi ancaman kerusakan kondisi alam terutama hutan. Masyarakat Minangkabau mem­puyai pepatah tentang penge­lolaan alam ya­itu nan lereng jadikan parak, nan bancah jadikan sawah, ka rimbo ba­ngungo kayu, ka suwah ba­ngun­go padi, ka lauik bangungo ka­rang. Kearifan itu tertuang dalam bentuk rombo larangan, ikan larangan, lubuk larangan, dan penjaga tuo rimbo.

Menurut Kepala Dinas K­e­hu­tanan Sumbar, Hendri Okta­via, kearifan lokal yang ada di Sumbar adalah satu cara dalam menjaga kelestarian hutan. Dalam men­dorong terwujudnya pelestarian atau rehabilitasi hutan yang sudah rusak, maka perlu melibatkan masyarakat secara langsung.

“Hutan harus mampu dike­lola dengan baik dan menye­jah­tera­kan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,”terangnya.

Dengan adanya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PH­BM), Pemprov Sumbar sejak tahun 2014 menargetkan hutan kawasan negara pengelolaanya dikem­bali­kan kepada masyarakat nagari.

Laporan: Rivo Septi Andries




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 28 Mei 2016 - 05:56:55 WIB

    Merawat Budaya dari Usia Dini

    Merawat Budaya dari Usia Dini Bukan kami kinari sajo, kinari basamo anak rang tiku. Bukan kami kamari sajo, gadang mu­kasuik yang kami tuju. Alah lamo kami dek mansi, rabab tasanda di pamatang, alah lamo kami dek mananti, apo sabab talalai datang (Bukan .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM