Pengamat: Kunker Dewan Mubazir


Rabu, 22 Juni 2016 - 04:17:19 WIB

PADANG HALUAN—Asyik rupanya, jadi anggota dewan. Kerjanya hanya jalan jalan, walaupun out­putnya tidak jelas, bahkan man­faatnya juga tidak ada buat rakyat atau konstituen me­reka.

“Kalau ingin jalan- ja­lan atau pelesiran, tinggal bikin Panitia Khusus (Pan­sus) se­bagai alasan le­gitimasi agar duit APBD cair.

Namun, semuanya, tergantung mo­ral anggota dewan itu sen­diri,” kata pengamat politik Dam­sar Selasa (21/6).

Dengan membentuk pan­­­sus ini, biar tidak keli­hatan uang yang akan dire­alisasikan sebagai pem­borosan.

“Ada sebuah garis lu­rus kesamaan, minat dan hobi anggota dewan, yaitu ber­libur dan rekreasi de­ngan dalih kunjungan kerja.

Begitu vitalnya kun­ju­ngan kerja bagi anggota de­wan, sehingga anggarannya meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Pola  seperti ini, mem­buat masyarakat berfikir anggota dewan masih ber­pikir dengan pola tra­di­sional seperti zaman se­belum adanya teknologi informasi.

Di internet tersebar ber­bagai perda, dan undang-undang yang bisa di down­load dan dipelajari dari dalam dan luar negeri leng­kap de­ngan analisis para ahli.

“Sampai saat ini, kun­jungan kerja yang dilaku­kan anggota dewan menim­bulkan kesan mubazir. Se­be­tulnya,  tanpa harus meng­­ham­burkan uang un­tuk kun­ju­ngan kerja, sebu­ah perda bisa dihasilkan,” katanya.

Sampai saat ini,  tidak ada mekalisme langsung yang bisa mempertang­gung­jawabkan penggunaan dana kunker kepada rakyat. Khu­susnya,  pada pihak yang akan bersen­tu­han langsung de­ngan perda.

Kunker yang dilakukan anggota dewan, tidak se­ban­ding dengan hasil yang diberikan anggota dewan kepada rakyat.

Selama ini, kegiatan kunker tidak ubah­nya seperti studi ban­ding anak sekolah ke tempat lain. 

“Soal referensi,  kan bisa dipelajari melalui surat atau browsing ke internet, apalagi teknolo­gi multi­media saat ini cu­kup cang­gih.

Ini yang dipahami oleh anggota dewan. Ka­laupun berangkat kunker kenapa harus berjamaah, kan bisa diwakili oleh ketua pansus bersama staf sekretariat,” te­gas­nya.(h/ade)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Desember 2017 - 13:27:39 WIB

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan PADANG, HARIANHALUAN.COM---Pengamat Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari Senin (18/12) menilai, malasnya Anggota DPRD Kota Padang dalam mengembalikan mobil dinas (mobnas) berarti sebagai penyimpangan..
  • Kamis, 23 Juni 2016 - 05:00:48 WIB

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman PADANG, HALUAN—Ke­putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang, terkait pemberhentian Eris­man selaku Ketua DPRD masih menjadi polemik. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Asrinaldi mengindikasikan, ada upaya politis.
  • Sabtu, 30 April 2016 - 03:39:16 WIB
    Soal Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

    Pengamat: Perlu Kajian Untuk Pembiayaan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Pendidikan Univer­sitas Negeri Padang (UNP), Syahril mengatakan, dengan penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya harus ada kesetaraan, terutama dalam segi pembiyaan. Karena kalau tidak .
  • Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:11:53 WIB

    Pengamat: Tak Mudah Kembalikan Andi Taswin ke Jabatan Semula

    PADANG, HALUAN — Ketegangan yang terjadi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dengan mantan Direktur Umum (Dirum) PDAM Padang Andi Taswin dinilai sebagai suatu hal yang tidak seharusnya terjadi..
  • Kamis, 19 November 2015 - 19:58:28 WIB

    Pengamat: Harus Ada Hasil Jelas dari Pansus Pilgub

    ANGGARAN TERPAKAI RP175 JUTA

    PADANG, HALUAN — Gu­na mengusut dugaan pelang­garan yang terjadi dalam tahapan Pilkada, beberapa waktu lalu DPRD Sumbar .


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]