Pemprov Klarifikasi ke Dirjen Otonomi Daerah

60 Perda di Sumbar Dibatalkan


Rabu, 22 Juni 2016 - 04:41:02 WIB
60 Perda di Sumbar Dibatalkan Ilustrasi.

Kemendagri membatalkan 60 Perda/Perkada di Sumbar. Pemprov Sumbar segera mendatangi Dirjen otonomi Daerah untuk klarifikasi.

PADANGA, HALUAN — Ke­men­terian Dalam Negeri (Ke­mendagri) telah mengu­mum­kan 3.143 peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada) dan pera­turan menteri dalam negeri (permendagri) yang telah dibatalkan pemerintah.

Dari 3.143 Perda yang dibatalkan tersebut, 60 di antaranya adalah Perda yang berlaku selama ini di Sumatera Barat (Sumbar) dengan rincian 7  Perda Pemprov Sumbar dan 53 Perda kabupaten/kota di Sumbar. Dari jumlah itu tidak  satupun perda syariah yang masuk daftar bermasalah.  

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji mengatakan, alasan Ke­men­dagri tak segera mengunggah daftar perda bermasalah ter­sebut karena masih ada beberapa kekurangannya.

“Sejak Presiden Joko Wi­dodo mengumumkan pem­batalan perda pekan lalu, Ke­men­dagri langsung melakukan pengecekan terhadap datanya berulang-ulang,” kata Dodi di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (21/6).

Dia mencontohkan, seperti penomoran, lalu memastikan jumlah perda yang dibatalkan Mendagri dan dibatalkan gu­bernur. “Secara keseluruhan data sudah benar, namun masih ada satu dua angka yang masuk ke dalam daftar lain,” kata Dodi.

Selain itu, pembatalan perda dan perkada ini juga tak semuanya mengandung unsur pembatalan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae­rah, kebijakan daerah berupa perda atau perkada bisa dibatal­kan Mendagri baik secara keselu­ruhan atau pasal per pasalnya saja.

“Makanya, setelah melihat daftar pembatalan aturan ini, pemda harus terlebih dahulu mengecek lampiran dari Kemen­dagri. Apakah perda yang dibatal­kan ini secara keseluruhan atau hanya beberapa pasalnya saja. Sebab, untuk aturan yang hanya sejumlah klausulnya saja berma­salah, bukan berarti menggu­gurkan kebijakan ter­sebut,” jelas Dodi.

“Jadi kalau cuma pasal per pasalnya saja, bukan berarti perdanya langsung tidak berlaku. Namun perlu kajian dan pem­bahasan bersama DPRD bagai­mana untuk memperbaharui pa­sal ini,” ulasnya.

Masalah lainnya, kata dia adalah penomoran perda yang terkadang tidak sesuai dengan judul perda itu sendiri. Menurut dia, verifikasi tersebut memang perlu kehati-hatian. Selama 5 hari terakhir tim verifikasi Kemen­dagri terus melakukan penge­cekan terhadap deregulasi 3.143 kebijakan ini. Makanya, baru sekarang data tersebut berani dipublikasikan.

“Kalau memang masih ada kesalahan dalam penomoran, judul perda, dan data ganda harap dimaklumi. Sebab, data ini masih proses penyempurnaan. Meski sudah diunggah ke laman resmi Kemendagri, tetap ada kesalahan­nya. Ini human eror saja, makanya masih dalam proses penyem­purnaan. Tim masih cek satu per satu,” ujar dia.

Sebelumnya, Kemendagri seca­ra resmi telah mengunggah Peraturan yang dibatalkan seba­nyak 3.143, di antaranya ada 1765 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/keputusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut/revisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi Gubernur.

Pemprov Sambangi Pusat

Terkait dengan pencambutan Perda ini Pemprov Sumbar akan mendatangi Dirjen otonomi Dae­rah (Otoda). Tujuannya untuk mengklarifikasi dua dari tujuh Perda yang dicabut oleh Kemen­dagri tersebut.

Kepala Biro Hukum Setda­prov Sumbar, Enifita Djinis, dihubungi Haluan Selasa (21/6) malam mengatakan memang dari laman website Kemendagri me­mang ada tujuh Perda Provinsi yang dicabut. Namun, terkait dengan pencabutan ini Pemprov Sumbar akan mendatangi Kemen­dagri untuk merevisi keputusan tersebut.

Pertama, tentang Perda Tera Ulang yang memang telah dicabut sejak tahun 2011 lalu namun masih masuk saat ini. Kedua, tentang Perda Retribusi Pajak Daerah, Perda ini sudah direvisi dan bahkan masuk dalam lima perda yang diparipirnakan DPRD beberapa waktu lalu yang saat ini dalam evaluasi Kemendagri

“Kamis depan kami akan datangi langsung Dirjen Otoda untuk mengklarifiaksi hal ini,” terangnya.

Dilanjutkannya, kalau kepu­tu­san pembatalan ini ditetapkan Mendagri dan Jika Pemda tidak dapat menerima keputusan pem­batalan tersebut, maka ada me­kanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 251 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Tapi kata Enifita, kalau Pemda dapat menerima keputusan ini maka Kepala Daerah harus meng­hentikan pelaksanaan Perda tesebut, baru lah DPRD dengan Kepala Daerah mencabut Perda tersebut.

“Sementara untuk lima Perda yang dicabut ini itu kebanyakan tentang penarikan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Datanya nanti saja setelah kembali dari pusat,” tukasnya.

Ada Dua Perda Kota Padang Dicabut

Kepala Bagian hukum Kota Padang, Syuhandra kepada Ha­luan kemarin mengatakan ada dua Perda di Kota Padang yang diba­talkan atau diminta untuk direvisi oleh Kemendagri. Informasi ini diketahui setelah ia melihat dari website kemendagri, sedangkan informasi resmi baik lisan mau­pun tulisan belum diterimanya.

“Hanya dari website kemen­dagri informasi ada dua Perda di Kota Padang ini di batalkan atau diminta untuk di revisi. Namun, secara resmi belum kami peroleh pemberitahuannya baik secara lisan maupun tulisan,”kata Syu­handra.

Dijelaskannya, Perda yang masuk dalam kategori pembata­lan/direvisi adalah Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang penge­lolaan barang milik daerah dan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang izin gangguan.

Untuk langkah pertama, Pemko Padang akan mengkaji terlebih dahulu apa yang salah dalam perda ini.

“Yang jelas kami akan meng­kaji dan melihat apa yang menjadi penyebab Perda ini bermasalah di mata pemerintah pusat setelah ada pemberitahuan resmi. Untuk saat ini kami hanya menunggu ter­lebih dahulu pemberitahuan tersebut,”kata Syuhandra.

Untuk langkah tindakan selan­jutnya, Syuhandra belum berani mengeluarkan statemen perihal apa yang akan diambil oleh Pemko Padang. Pasalnya, pemberitahuan secara resmi be­lum diterima dan pastinya kedua perda ini akan dibahas dulu secara seksama dengan walikota Padang.

“Kami terima pemberitahuan secara resmi, kemudian kami kaji dan barulah kami bahas dengan Walikota. Setelah itu barulah kami bisa mengeluarkan state­ment ke media. Untuk saat ini kami masih menunggu pemberi­tahuan dari pemerintah pusat,” katanya. (h/isr/ows/sam/mg-ang)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]