Pembatalan Perda Berbuah Sorotan

JAKARTA, HALUAN — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah dapat mengajukan gugatan apabila peraturan daerahnya dibatalkan oleh pemerintah pusat.

“Jadi bagi yang tidak puas dengan pembatalan itu bisa mengajukan ke PTUN, karena keputusan pembatalan perda adalah produk keputusan ad­ministrasi, jadi bisa diajukan ke PTUN,” kata Jimly di acara diskusi “Menyoroti Pembatalan Perda oleh Kemendagri” di Kantor Majelis Ulama In­donesia, Jakarta, Selasa.

Baca Juga : TNI AL Sebut Kemungkinan CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Tertancap di Lumpur

Jimly mengatakan para penggugat dapat mengajukan banding untuk membuktikan perda mereka tidak ber­ten­tangan dengan undang-undang yang levelnya ada di tingkat atas. Jika dapat dibuktikan maka Majelis Hakim PTUN dapat membatalkan pen­cabu­tan yang dilakukan Ke­men­terian Dalam Negeri.

“Itu jalan keluarnya tapi harus dibuktikan bahwa tidak bertentangan,” kata Ketua Dewan Kehormatan P­e­nye­leng­gara Pemilu (DKPP) ini.

Baca Juga : Ternyata Ini Rahasia Suku Badui Nol Kasus Covid-19

Menurut Jimly, cara pan­dang pembatalan perda se­baiknya jangan lagi meng­gunakan logika investasi. Inves­tasi bukanlah konstitusi artinya tidak ada keterkaitan yang sejajar di antara keduanya. Logika yang harus dibangun tentang pembatalan perda ada­lah soal regulasi daerah yang melanggar peraturan yang ada di level atasnya.

Jika alasannya investasi, kata dia, seolah-olah negara mengabdi kepada investasi bahkan kepada para pemodal. Istilah pembatalan perda karena alasan investasi merupakan peristilahan yang keliru.

Baca Juga : Duh, Kepala BNPB Doni Monardo Umumkan Dirinya Positif COVID-19

Indonesia, lanjut Jimly, adalah negara hukum bukan negara investasi. Investasi hanyalah salah salah satu unsur membangun negara. Dengan kata lain, terdapat sektor lain yang perlu diperhatikan seperti kebebasan, keadilan dan per­satuan dalam rangka pengab­dian masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tak Asal Coret

Baca Juga : Kemenkes Akui Vaksinasi Tahap I Belum Optimal Menangkal Covid-19

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan soal kebijakan pembatalan perda saat rapat Komisi II DPR. Tjahjo menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah diajak berkomunikasi sebelum ada pembatalan perda.

“Ada pemikiran, bagai­mana sebuah negara dalam peningkatan sebuah kese­jah­teraan rakyat, kalau setiap pengambilan kebijakan diling­kupi oleh 24 ribu aturan per­undang-undangan dan 30 ribu lebih perda, itu harus kita sikapi,” kata Tjahjo.

Hal itu disampaikan saat rapat Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2016). Rapat sebe­narnya membahas soal ang­garan, namun beberapa ang­gota bertanya tentang pem­batalan perda.

“Kebijakan Pak Jokowi untuk menyeleksi UU, Perpres, Kepres, Permen, Perda, kami tidak asal mencoret. Kita kum­p­ulkan biro pemerintahan se-Indonesia, kita undang sekjen, biro hukum se-Indonesia,” ujarnya.

Tjahjo mengatakan bahwa ada 6 jenis perda yang langsung bisa dibatalkan. Enam itu ada­lah yang terkait RAPBD, RT/RW, pajak daerah, retribusi, RPJMD, dan RPJPD.

“Selain itu bebas perda-perda dibuat oleh kepala dae­rah. Selain itu ada pula 624 perda yang membatalkannya bukan saya, tapi gubernur,” ucap Tjahjo.

Kemendagri sudah mem­publikasikan daftar 3.143 perda yang dibatalkan per daerah. Daftar itu juga diserahkan ke anggota Komisi II.

Namun, Wakil Ketua Ko­misi II Almuzzammil Yusuf masih mempermasalahkan daftar itu. Menurutnya, se­harusnya alasan pembatalan tiap Perda juga ikut dipub­likasikan.

“Pemerintah sudah berikan sekian banyak perda yang dibatalkan tapi tidaj diberi kolom alasannya. Kita minta evaluasi lengkap sehingga kita tahu betul kenapa perda itu dibatalkan,” ungkap Almu­zzammil.(h/ans/dtc)