Pembatalan Perda Berbuah Sorotan


Kamis, 23 Juni 2016 - 04:21:17 WIB
Pembatalan Perda Berbuah Sorotan Ilustrasi.

JAKARTA, HALUAN — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah dapat mengajukan gugatan apabila peraturan daerahnya dibatalkan oleh pemerintah pusat.

“Jadi bagi yang tidak puas dengan pembatalan itu bisa mengajukan ke PTUN, karena keputusan pembatalan perda adalah produk keputusan ad­ministrasi, jadi bisa diajukan ke PTUN,” kata Jimly di acara diskusi “Menyoroti Pembatalan Perda oleh Kemendagri” di Kantor Majelis Ulama In­donesia, Jakarta, Selasa.

Baca Juga : TNI AL Sebut Kemungkinan CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Tertancap di Lumpur

Jimly mengatakan para penggugat dapat mengajukan banding untuk membuktikan perda mereka tidak ber­ten­tangan dengan undang-undang yang levelnya ada di tingkat atas. Jika dapat dibuktikan maka Majelis Hakim PTUN dapat membatalkan pen­cabu­tan yang dilakukan Ke­men­terian Dalam Negeri.

“Itu jalan keluarnya tapi harus dibuktikan bahwa tidak bertentangan,” kata Ketua Dewan Kehormatan P­e­nye­leng­gara Pemilu (DKPP) ini.

Baca Juga : Ternyata Ini Rahasia Suku Badui Nol Kasus Covid-19

Menurut Jimly, cara pan­dang pembatalan perda se­baiknya jangan lagi meng­gunakan logika investasi. Inves­tasi bukanlah konstitusi artinya tidak ada keterkaitan yang sejajar di antara keduanya. Logika yang harus dibangun tentang pembatalan perda ada­lah soal regulasi daerah yang melanggar peraturan yang ada di level atasnya.

Jika alasannya investasi, kata dia, seolah-olah negara mengabdi kepada investasi bahkan kepada para pemodal. Istilah pembatalan perda karena alasan investasi merupakan peristilahan yang keliru.

Baca Juga : Duh, Kepala BNPB Doni Monardo Umumkan Dirinya Positif COVID-19

Indonesia, lanjut Jimly, adalah negara hukum bukan negara investasi. Investasi hanyalah salah salah satu unsur membangun negara. Dengan kata lain, terdapat sektor lain yang perlu diperhatikan seperti kebebasan, keadilan dan per­satuan dalam rangka pengab­dian masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tak Asal Coret

Baca Juga : Kemenkes Akui Vaksinasi Tahap I Belum Optimal Menangkal Covid-19

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan soal kebijakan pembatalan perda saat rapat Komisi II DPR. Tjahjo menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah diajak berkomunikasi sebelum ada pembatalan perda.

“Ada pemikiran, bagai­mana sebuah negara dalam peningkatan sebuah kese­jah­teraan rakyat, kalau setiap pengambilan kebijakan diling­kupi oleh 24 ribu aturan per­undang-undangan dan 30 ribu lebih perda, itu harus kita sikapi,” kata Tjahjo.

Hal itu disampaikan saat rapat Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2016). Rapat sebe­narnya membahas soal ang­garan, namun beberapa ang­gota bertanya tentang pem­batalan perda.

“Kebijakan Pak Jokowi untuk menyeleksi UU, Perpres, Kepres, Permen, Perda, kami tidak asal mencoret. Kita kum­p­ulkan biro pemerintahan se-Indonesia, kita undang sekjen, biro hukum se-Indonesia,” ujarnya.

Tjahjo mengatakan bahwa ada 6 jenis perda yang langsung bisa dibatalkan. Enam itu ada­lah yang terkait RAPBD, RT/RW, pajak daerah, retribusi, RPJMD, dan RPJPD.

“Selain itu bebas perda-perda dibuat oleh kepala dae­rah. Selain itu ada pula 624 perda yang membatalkannya bukan saya, tapi gubernur,” ucap Tjahjo.

Kemendagri sudah mem­publikasikan daftar 3.143 perda yang dibatalkan per daerah. Daftar itu juga diserahkan ke anggota Komisi II.

Namun, Wakil Ketua Ko­misi II Almuzzammil Yusuf masih mempermasalahkan daftar itu. Menurutnya, se­harusnya alasan pembatalan tiap Perda juga ikut dipub­likasikan.

“Pemerintah sudah berikan sekian banyak perda yang dibatalkan tapi tidaj diberi kolom alasannya. Kita minta evaluasi lengkap sehingga kita tahu betul kenapa perda itu dibatalkan,” ungkap Almu­zzammil.(h/ans/dtc)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 23 Januari 2021 - 10:36:53 WIB

    TNI AL Sebut Kemungkinan CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Tertancap di Lumpur

    TNI AL Sebut Kemungkinan CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Tertancap di Lumpur Bagian memori CVR (cockpit voice recorder) Sriwijaya Air SJ182 masih belum ditemukan. TNI AL menduga bagian yang merekam data percakapan atau suara di kokpit pesawat itu tertancap di lumpur..
  • Sabtu, 23 Januari 2021 - 10:07:06 WIB

    Ternyata Ini Rahasia Suku Badui Nol Kasus Covid-19

    Ternyata Ini Rahasia Suku Badui Nol Kasus Covid-19 Masyarakat adat Badui di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten hingga kini belum ditemukan kasus positif penyebaran pandemi Covid-19. Hal itu terjadi karena mereka disiplin, dengan tidak ke luar.
  • Sabtu, 23 Januari 2021 - 09:54:35 WIB

    Duh, Kepala BNPB Doni Monardo Umumkan Dirinya Positif COVID-19

    Duh, Kepala BNPB Doni Monardo Umumkan Dirinya Positif COVID-19 Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengumumkan dirinya positif tertular virus Corona menyusul aktivitas padat dalam sepekan terakhir memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalima.
  • Sabtu, 23 Januari 2021 - 08:08:07 WIB

    Kemenkes Akui Vaksinasi Tahap I Belum Optimal Menangkal Covid-19

    Kemenkes Akui Vaksinasi Tahap I Belum Optimal Menangkal Covid-19 Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengakui, vaksinasi tahap pertama yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hari kemarin, belum optimal untuk menangkal virus corona..
  • Sabtu, 23 Januari 2021 - 07:56:59 WIB

    10 Maskapai Teraman di Dunia 2021, Tak Ada dari Indonesia

    10 Maskapai Teraman di Dunia 2021, Tak Ada dari Indonesia Situs keselamatan penerbangan dunia AirlineRating.com kembali mengumumkan peringkat maskapai teraman di dunia pada 2021. Dari 385 maskapai penerbangan di dunia hanya tercatat 10 maskapai yang dinyatakan memiliki keamanan terb.
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]